Banjarmasin, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan bahwa menjaga dan merawat demokrasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Kualitas demokrasi harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan dari waktu ke waktu melalui perbaikan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta keterlibatan seluruh pihak dalam proses demokrasi.
Hal tersebut disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan pendidikan etika yang diselenggarakan DKPP di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Jumat (20/11/2026).
Menurut Ratna Dewi, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang baik, tetapi juga oleh kualitas seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Mulai dari pemilih, peserta pemilu, hingga penyelenggara pemilu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta badan ad hoc.
Ia menekankan bahwa hukum dan etika merupakan dua pilar demokrasi yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus berjalan beriringan karena penegakan hukum perlu didukung oleh moralitas publik untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.
“Dalam pertemuan ini, kita tidak hanya membicarakan hukum sebagai pilar demokrasi, tetapi juga etika sebagai pilar demokrasi. Hukum dan etika merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita ingin mencapai pemilu yang demokratis dan berintegritas, maka kedua hal inilah yang harus menjadi sandaran kita,” ungkap Ratna.
Lebih lanjut, Ratna Dewi mengingatkan bahwa pemilu tidak boleh hanya dipandang sebagai rutinitas ketatanegaraan yang dilaksanakan secara periodik. Pemilu merupakan momentum ketika rakyat menitipkan harapan dan kepercayaan kepada para pemimpin yang akan menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun, menurutnya, pemilu tidak akan memiliki makna yang utuh apabila tidak diselenggarakan oleh orang-orang yang berintegritas. Oleh karena itu, integritas menjadi salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
Dalam konteks tersebut, Ratna Dewi menjelaskan bahwa DKPP terus mengembangkan pendekatan pencegahan melalui pendidikan etika. Menurutnya, tugas DKPP tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan dan persidangan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
“DKPP dalam menjalankan amanah sebagai penjaga etika penyelenggara pemilu, rasanya tidak cukup kalau hanya berada di balik meja persidangan. Tidak cukup pula membenahi persoalan integritas penyelenggara pemilu hanya melalui pemeriksaan pelanggaran etik, karena ketika pelanggaran sudah terjadi, sesungguhnya kita sudah terlambat,” jelasnya.
Atas dasar itu, DKPP mulai menggeser pendekatan kerja dengan lebih mengedepankan upaya pencegahan pelanggaran etik. Pendidikan etika tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga diperluas kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi.
Ratna Dewi berharap pemahaman mengenai etika penyelenggara pemilu dapat semakin membumi dan menjadi kesadaran bersama. Dengan demikian, nilai-nilai etika dan integritas tidak hanya dipahami sebagai norma, tetapi juga terinternalisasi dalam sikap dan perilaku seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
“Harapan kita, pendidikan etika ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga pemahaman mengenai etika penyelenggara pemilu menjadi nilai yang terintegrasi dalam pelaksanaan pemilu yang akan kita hadapi pada 2029,”ucapnya.[Humas DKPP]


