DKPP Akan Periksa Empat Perkara Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Terkait Administrasi Persyaratan Capres/Cawapres

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa empat perkara sekaligus di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dalam periode 23 November sampai 1 Desember 2026. Empat perkara tersebut adalah perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026, 27-PKE-DKPP/XI/2026, 29-PKE-DKPP/XI/2026, dan 30-PKE-DKPP/XI/2026. Keempat perkara tersebut diadukan oleh 13 orang principal. Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 diadukan oleh dua principal, yakni Sri Afrianis

Ratna Dewi: Etika Harus Menjadi Pilar Demokrasi

Banjarmasin, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan bahwa menjaga dan merawat demokrasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Kualitas demokrasi harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan dari waktu ke waktu melalui perbaikan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta keterlibatan seluruh pihak dalam proses demokrasi. Hal tersebut disampaikan

DKPP Sampaikan Tiga Usulan Strategis Penguatan Kelembagaan dalam Penyusunan RUU Pemilu

Banjarbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan tiga usulan strategis terkait penguatan kelembagaan dan kewenangan DKPP dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Usulan tersebut disampaikan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, saat menjadi pembicara dalam kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Provinsi Kalimantan Selatan,