Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan lima Anggota KPU RI dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 11-PKE-DKPP/VII/2026, di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Selasa (21/7/2026). Sebagai Teradu dalam perkara ini adalah Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, beserta lima anggotanya yaitu: Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026. Rapat ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Ruang Sidang Utama Lantai 2, Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (20/7/2026). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 11-PKE-DKPP/VII/2026 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Selasa (21/7/2026) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Bonatua Silalahi. Ia mengadukan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, serta lima anggotanya: Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon
Denpasar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak cukup diukur dari kelancaran seluruh tahapan maupun tingginya angka partisipasi pemilih. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan pemilu adalah mampu melahirkan pemimpin yang amanah, berintegritas, dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut disampaikan Heddy saat memberikan arahan kepada jajaran penyelenggara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Jakarta, Kamis (16/7/2026). Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun 2025 bersama Komisi II DPR RI. Dalam rapat tersebut, Wakil
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa sepuluh penyelenggara pemilu Provinsi Papua Tengah terkait pemberhentian mantan Pelaksana tugas (Plt.) Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya bernama M. Amin J. Ramin. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 9-PKE-DKPP/VI/2026 tersebut, digelar di Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (15/7/2026). Mereka yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa sepuluh penyelenggara Pemilu Provinsi Papua Tengah dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 9-PKE-DKPP/VI/2026 di Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (15/7/2026). Para Teradu dalam perkara ini adalah: Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Markus Madai, beserta empat Anggotanya, yaitu Melianus J.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada tiga penyelenggara Pemilu dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Tiga penyelenggara Pemilu tersebut adalah: Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, Nolianus Kobogau, beserta dua Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya, yaitu Johan Maiseni
Bogor, DKPP – Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, menegaskan bahwa Tim Pemeriksa Daerah (TPD) memiliki peran strategis dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan Tio saat menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Fasilitasi Pemberitaan DKPP Melalui Kemitraan Strategis Humas dan Media Massa, di Bogor, Rabu (1/7/2026). “TPD memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik. TPD
Bogor, DKPP – Sepanjang tahun ini (sampai dengan 30 Juni 2026), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 13 laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) baik tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota. Dari 13 pengaduan tersebut, sebanyak delapan di antaranya telah disidangkan dengan jumlah teradu sebanyak 24 orang. Perkara yang telah disidangkan