DKPP Akan Periksa Empat Perkara Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Terkait Administrasi Persyaratan Capres/Cawapres

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa empat perkara sekaligus di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dalam periode 23 November sampai 1 Desember 2026. Empat perkara tersebut adalah perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026, 27-PKE-DKPP/XI/2026, 29-PKE-DKPP/XI/2026, dan 30-PKE-DKPP/XI/2026. Keempat perkara tersebut diadukan oleh 13 orang principal. Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 diadukan oleh dua principal, yakni Sri Afrianis

Ratna Dewi: Etika Harus Menjadi Pilar Demokrasi

Banjarmasin, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan bahwa menjaga dan merawat demokrasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Kualitas demokrasi harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan dari waktu ke waktu melalui perbaikan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta keterlibatan seluruh pihak dalam proses demokrasi. Hal tersebut disampaikan

DKPP Sampaikan Tiga Usulan Strategis Penguatan Kelembagaan dalam Penyusunan RUU Pemilu

Banjarbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan tiga usulan strategis terkait penguatan kelembagaan dan kewenangan DKPP dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Usulan tersebut disampaikan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, saat menjadi pembicara dalam kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Provinsi Kalimantan Selatan,

Empat Aduan Dugaan Pelanggaran KEPP Pasca Putusan MK Dilimpahkan Jadi Perkara

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah melimpahkan empat aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026,menjadi perkara. “Dari lima aduan yang kami terima, empat aduan di antaranya berstatus Memenuhi Syarat dalam verifikasi materiel sehingga telah kami limpahkan menjadi perkara,” kata Ketua DKPP, Heddy Lugito, Kamis

Ketua DKPP Harap Pembahasan RUU Pemilu Tegaskan Putusan DKPP

Jakarta, DKPP – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU 7/2017) menegaskan bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat (final and binding). Akan tetapi hingga 14 tahun lembaga ini berdiri, masih terdapat pihak-pihak yang membawa putusan DKPP ke proses peradilan lain, mulai dari Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) hingga peradilan umum. “Sejauh

DKPP Periksa Dugaan Pelanggaran Etik Pemilu Terkait PAW DPRD Kabupaten OKU

Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 20-PKE-DKPP/X/2026 dan 22-PKE-DKPP/X/2026 di Gedung Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, pada Kamis (12/11/2026). Perkara nomor 20-PKE-DKPP/X/2026 diadukan oleh Muhammad Aldy Mandaura yang memberikan kuasa kepada Prendi Alhafiz. Sedangkan perkara nomor 22-PKE-DKPP/X/2026 diadukan oleh Mukti Ali,

DKPP Teken Nota Kesepahaman dengan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Penandatanganan MoU ini dilakukan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito dan Rektor UNUSIA, Dr. Fariz Alnizar. Dalam kesempatan ini, Heddy mengemukakan harapannya

DKPP Akan Periksa 12 Penyelenggara Pemilu Provinsi Sumatera Selatan

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 20-PKE-DKPP/X/2026 dan 22-PKE-DKPP/X/2026 di Markas Polda Sumatera Selatan, Palembang, pada Kamis (12/11/2026) pukul 09.00 WIB. Perkara Nomor 20-PKE-DKPP/X/2026 diadukan Muhammad Aldy Mandaura yang memberikan kuasa kepada Prendi Alhafiz. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Ogan

DKPP Akan Periksa Anggota KPU Kabupaten Malaka Secara Tertutup

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor: 24-PKE-DKPP/X/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Kupang, pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna, bersama empat anggotanya, yaitu: Baharudin Hamzah,

Heddy Lugito: Etika Harus Jadi Nafas Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Beban kerja penyelenggara pemilu dalam mengawal dan menyukseskan pemilu dan pilkada di masa mendatang, diyakini akan lebih berat dibandingkan sebelumnya, seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP, Heddy Lugito, saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasistas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Periode 2026 – 2027 di Jakarta, pada