Mataram, DKPP – Tim Pemeriksa Daerah (TPD) memiliki kontribusi besar atas putusan DKPP terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Rekomendasi TPD menjadi salah satu kunci di balik ringan atau beratnya sanksi DKPP. Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengungkapkan bahwa sebelum mengambil keputusan melalui rapat pleno, DKPP terlebih dahulu mempelajari rekomendasi yang disusun oleh TPD
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara Pemilu, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Johannis P.M. Mayambouw dan Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sunarko, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Johannis P.M. Mayambouw dan Sunarko
Yogyakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia. Penandatanganan MoU dilaksanakan di Auditorium Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIPOL) UGM, Yogyakarta, pada Kamis (4/6/2026) oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito dan Wakil
Jakarta, DKPP– Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah, memaparkan peran, tugas, dan fungsi DKPP dalam sistem penyelenggaraan pemilu Indonesia pada kegiatan “Discussion System and Process of Elections in Indonesia” yang berlangsung di Ruang Sidang KPU RI, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Kegiatan tersebut digelar KPU RI dalam rangka menerima kunjungan delegasi Election Commission of
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap kode etik dan prosedur hukum dalam penanganan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Forum Diskusi Terpumpun Kajian Hukum Permasalahan Proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh KPU
Jayapura, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 8-PKE-DKPP/IV/2026 di Polda Papua, Kota Jayapura, pada Kamis (21/5/2026). Perkara ini diadukan oleh Anggota Partai NasDem Kabupaten Intan Jaya, Martinus Maisini, yang memberikan kuasa kepada Nahar Andi Nasada. Sedangkan pihak yang diadukan adalah Ketua KPU
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 8-PKE-DKPP/IV/2026 di Polda Papua, Kota Jayapura, pada Kamis (21/5/2026). Perkara ini diadukan oleh Anggota Partai NasDem Kabupaten Intan Jaya, Martinus Maisini, yang memberikan kuasa kepada Nahar Andi Nasada. Martinus mengadukan Ketua KPU Kabupaten Intan
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar kegiatan Diseminasi Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Wilayah II yang digelar di Makassar, pada 10–12 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran TPD sebagai ujung tombak pengawasan etik penyelenggara pemilu di daerah. Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, menekankan pentingnya menjaga kemurnian
Sleman, DKPP – Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan pentingnya menjaga integritas penyelenggara pemilu, tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga di luar tahapan. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan dan sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu di Bawaslu Kabupaten Sleman, Jumat (8/5/2026). Menurut Raka Sandi, masih banyak penyelenggara pemilu yang menganggap
Sleman, DKPP – Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan pentingnya integritas penyelenggara pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Penataran Hukum Kepemiluan Tahun 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sleman, Sabtu (9/5/2026).