DKPP Akan Periksa Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Secara Tertutup

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 14-PKE-DKPP/VII/2026 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, pada Rabu (12/8/2026), pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah seseorang berinisial ALU yang memberikan kuasa kepada Fadli Nasution, Zulfikri Lubis, Ahcmad Sandry Nasution, Sa’ban

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kediri Terkait Fotokopi Ijazah Caleg

Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 12-PKE-DKPP/VII/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada Senin (3/8/2026). Perkara ini diadukan oleh Wiwit Haryono. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Kediri, Nanik Sunarmi dan Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qasim; masing-masing sebagai

DKPP AKAN PERIKSA KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN KEDIRI

Jakarta, DKPP − Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 12-PKE-DKPP/VII/2026 di Kantor Bawaslu Jawa Timur, Surabaya, pada Senin (3/8/2026) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Wiwit Haryono. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kediri Nanang Qosim dan Anggota KPU Kabupaten

DKPP Komitmen Tegakkan KEPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan komitmennya dalam penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hal ini dikatakan oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam konferensi pers yang diadakan di Ruang Sidang DKPP, Rabu (29/7/2026). Heddy menjelaskan, DKPP telah memeriksa Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, yaitu Peraturan

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Kepada Anggota KPU RI

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk satu perkara yakni nomor: 10-PKE-DKPP/VI/2026 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (29/7/2026). “Menjatuhkan sanksi peringatan keras

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU RI Terkait Keabsahan Ijazah

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan lima Anggota KPU RI dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 11-PKE-DKPP/VII/2026, di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Selasa (21/7/2026). Sebagai Teradu dalam perkara ini adalah Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, beserta lima anggotanya yaitu: Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty

Ketua DKPP: Data Pemilih Sangat Substansial dalam Pelaksanaan Pemilu

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026. Rapat ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Ruang Sidang Utama Lantai 2, Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (20/7/2026). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang

DKPP Akan Periksa KPU RI

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 11-PKE-DKPP/VII/2026 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Selasa (21/7/2026) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Bonatua Silalahi. Ia mengadukan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, serta lima anggotanya: Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon

Ketua DKPP: Ukuran Utama Keberhasilan Pemilu Adalah Lahirnya Pemimpin yang Amanah

Denpasar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak cukup diukur dari kelancaran seluruh tahapan maupun tingginya angka partisipasi pemilih. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan pemilu adalah mampu melahirkan pemimpin yang amanah, berintegritas, dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut disampaikan Heddy saat memberikan arahan kepada jajaran penyelenggara

DKPP Raih Opini WTP, Serapan Anggaran 2025 Capai Rp67,6 Miliar

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Jakarta, Kamis (16/7/2026). Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun 2025 bersama Komisi II DPR RI. Dalam rapat tersebut, Wakil