Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima dua aduan yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut dua aduan tersebut diterima DKPP dalam waktu yang berbeda, yakni pada Kamis (8/10/2026) dan Jumat (9/10/2026). “Aduan pertama disampaikan oleh Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar bedah buku berjudul “Penundaan Pemilu” yang ditulis oleh Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026). Buku ini merupakan hasil penelitian akademik (tesis) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menempuh studi magister di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menekankan pentingnya pendidikan pemilih secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, pendidikan pemilih tidak cukup dilakukan dengan mendorong masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga perlu membangun kesadaran untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 17-PKE-DKPP/IX/2026 di Bawaslu Provinsi Maluku, Ambon, Rabu (5/10/2026) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh seseorang yang berinisial PK. Pengadu mengadukan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berinisial FL. Dalam pokok aduannya, Pengadu mendalilkan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membuka penerimaan masukan atau tanggapan masyarakat terhadap 76 nama calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat untuk periode 2026-2027 pada Senin (5/10/2026). Ketua DKPP, Heddy Lugito menyampaikan, DKPP mengumumkan 76 nama calon TPD unsur masyarakat periode 2026-2027 di laman dkpp.go.id dan akun media sosial resmi DKPP. Hal tersebut dilakukan sebagai
Jakarta, DKPP – Model keserentakan Pemilu di Indonesia menjadi sebuah polemik dan perdebatan di ruang publik setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Namun, model keserentakan pemilu mana pun yang nanti terpilih haruslah tetap mengutamakan kedaulatan pemilih. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat menjadi
Magelang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Tidar (Untidar), Kota Magelang, Selasa (29/9/2026). Penandatanganan ini dilakukan oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito dan Rektor Untidar, Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si di Gedung Rektorat Untidar, Kota Magelang. Tujuan MoU ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada XXX selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (28/9/2026).
Denpasar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), J. Kristiadi, menyoroti sejumlah tantangan kepatuhan etik penyelenggara pemilu di tengah dinamika politik dan perubahan sosial yang berkembang. Hal tersebut dikemukakannya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan Etik Pemilu di Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali, pada Jumat (25/9/2026). Diantara tantangan kepatuhan etik penyelenggara pemilu yang dipaparkan
Medan, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan Etik Pemilu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Kota Medan, Rabu (23/9/2026). Dalam sambutannya, Heddy menekankan pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, persoalan yang dihadapi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan tata kelola hukum, tetapi juga