Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 7/PKE-DKPP/III/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Rabu (29/04/2026) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini Adalah Kristiawan Bate’e yang memberikan kuasa kepada Mulyadi Prawednesdy Gulo. Pengadu mengadukan Anggota Bawaslu Kota
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Diseminasi Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk Wilayah I di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada 20 – 22 April 2026. Diseminasi ini diikuti oleh TPD dari unsur masyarakat, KPU, maupun Bawaslu yang berasal dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatra dan sekitarnya. Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 6-PKE-DKPP/III/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Rabu (22/4/2025), pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah RJ dan DG yang memberikan kuasa kepada Edison Wahidin. Para Pengadu mengadukan Anggota KPU
Jakarta — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi meluncurkan buku “Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie – Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP” dalam kegiatan yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jumat (17/4/2026). Kegiatan ini bukan sekadar seremoni peluncuran buku, melainkan juga menjadi ruang refleksi atas perjalanan panjang pemikiran dan kontribusi Prof. Jimly Asshiddiqie
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 5/PKEDKPP/III/2026 di Polda Papua, Kota Jayapura, Selasa (14/4/2026). Perkara ini diadukan oleh Leonard Sambrum Ruamba, Nataniel Wainaribaba, Simei Simeon Mudumi, dan Frans Gerit K. Mambai. Mereka mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Zakeus Rumpedai (Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 3-PKE-DKPP/III/2026. Sidang akan diselenggarakan di Kantor Bawaslu Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, pada Rabu (15/4/2026) pukul 09.00 WIB. Selaku pengadu pada perkara ini adalah Romeus Paulus Saputra. Ia mengadukan Staf Bawaslu Kota Dumai, berinisial
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 5/PKE-DKPP/III/2026 di Polda Papua, Kota Jayapura, Selasa (14/4/2026) pukul 10.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Leonard Sambrum Ruamba, Nataniel Wainaribaba, Simei Simeon Mudumi, dan Frans Gerit. K. Mambai. Mereka mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan
Jakarta, DKPP – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 104/PUU-XXIII/2025 yang menetapkan rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) bersifat final dan mengikat, dinilai sebagai tonggak baru demokrasi berkualitas dan berintegritas di Indonesia. Dalam putusan yang dibacakan pada Juli 2025 tersebut, MK mengubah frasa rekomendasi menjadi putusan. Kemudian MK juga mengubah frasa memeriksa dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan sebuah organisasi penyandang disabilitas yang bergerak di dunia kepemiluan, Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Hadir dalam dalam kunjungan ini adalah Ketua Umum PPUAD, Ariani Soekanwo dan Ketua I PPUAD,Heppy Sebayang. Keduanya diterima oleh Sekretaris DKPP, Syarmadani; Kepala Bagian
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Bimbingan Teknis bertajuk “Strategi Peningkatan Keterampilan Pengkaji dalam Mengidentifikasi dan Menganalisis Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)”, Jakarta, Senin (6/4/2026). Pada pembukaan kegiatan ini, Ketua DKPP, Heddy Lugito, menekankan pentingnya ketepatan dalam memilah setiap pengaduan yang masuk ke DKPP. Tidak seluruh pengaduan yang diterima DKPP