Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima tiga aduan tambahan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. “Dua aduan kami terima pada 13 Oktober 2026 dan satu aduan lainnya baru kami terima hari ini,” ucap Ketua DKPP, Heddy Lugito, memutakhirkan data penambahan jumlah aduan tersebut,
Malang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi berkolaborasi dengan Universitas Muhammdiyah Malang (UMM) dalam rangka penguatan demokrasi dan integritas pemilu melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kolaborasi ini tertuang dalam nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama yang ditandatangani Ketua DKPP, Heddy Lugito; Wakil Rektor IV UMM, M. Salis Yuniardi; Sekretaris DKPP, Syarmadani; dan Dekan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 19-PKE-DKPP/IX/2026 di kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (13/10/2026) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh seseorang yang berinisial ATL dan memberikan kuasa kepada Ernestin Yosefina Monika Nogo Kilok. Pengadu mengadukan Anggota Bawaslu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima dua aduan yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut dua aduan tersebut diterima DKPP dalam waktu yang berbeda, yakni pada Kamis (8/10/2026) dan Jumat (9/10/2026). “Aduan pertama disampaikan oleh Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar bedah buku berjudul “Penundaan Pemilu” yang ditulis oleh Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026). Buku ini merupakan hasil penelitian akademik (tesis) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menempuh studi magister di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menekankan pentingnya pendidikan pemilih secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, pendidikan pemilih tidak cukup dilakukan dengan mendorong masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga perlu membangun kesadaran untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 17-PKE-DKPP/IX/2026 di Bawaslu Provinsi Maluku, Ambon, Rabu (5/10/2026) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh seseorang yang berinisial PK. Pengadu mengadukan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berinisial FL. Dalam pokok aduannya, Pengadu mendalilkan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membuka penerimaan masukan atau tanggapan masyarakat terhadap 76 nama calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat untuk periode 2026-2027 pada Senin (5/10/2026). Ketua DKPP, Heddy Lugito menyampaikan, DKPP mengumumkan 76 nama calon TPD unsur masyarakat periode 2026-2027 di laman dkpp.go.id dan akun media sosial resmi DKPP. Hal tersebut dilakukan sebagai
Jakarta, DKPP – Model keserentakan Pemilu di Indonesia menjadi sebuah polemik dan perdebatan di ruang publik setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Namun, model keserentakan pemilu mana pun yang nanti terpilih haruslah tetap mengutamakan kedaulatan pemilih. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat menjadi
Magelang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Tidar (Untidar), Kota Magelang, Selasa (29/9/2026). Penandatanganan ini dilakukan oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito dan Rektor Untidar, Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si di Gedung Rektorat Untidar, Kota Magelang. Tujuan MoU ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan