DKPP Harap Tak Ada Residu dari Pemilu 2029

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap Pemilu 2029 dapat berjalan dengan lebih demokratis dan berintegritas sehingga tidak memunculkan residu-residu permasalahan pasca pelaksanaanya. Hal itu dikemukakan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, saat menutup kegiatan Rapat Penguatan Literasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Jumat (23/10/2026) malam. “Kita berharap di Pemilu 2029 tidak

Heddy Lugito: DKPP Kurang Dikenal oleh Masyarakat

Jakarta,DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lugito, menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pembuka kegiatan peningkatan literasi pemahaman pengaduan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Jakarta, Rabu (10/21/2026). Heddy mengatakan, pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran kode etik merupakan aspek

Ratna Dewi : Integritas Penyelenggara Pemilu Jadi Kunci Menjaga Demokrasi

Manokwari, DKPP – Integritas menjadi prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh setiap penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan saja tidak cukup tanpa diikuti ketaatan terhadap kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, dalam kegiatan sosialisasi

Heddy Lugito Dorong Pembentukan Majelis Kehormatan DKPP yang Permanen

Bandung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menyebut penguatan kelembagaan adalah kebutuhan mendesak bagi DKPP. Menurutnya, beberapa aspek yang menjadi variabel penguatan kelembagaan DKPP antara lain; kemandirian sekretariat, jumlah keanggotaan, dan mekanisme rekrutmen Anggota. Heddy mengemukakan hal tersebut dalam kegiatan “Konsultasi Publik Penguatan Kelembagaan DKPP Menuju Pemilu yang Berintegritas”, yang selenggarakan

DKPP Akan Periksa Anggota KPU Provinsi Papua Barat Secara Tertutup

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 18-PKE-DKPP/X/2026 di kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Rabu (21/10/2026) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh seseorang yang berinisial AR. Pengadu mengadukan Anggota KPU Provinsi Papua Barat yang berinisial AM. Dalam pokok aduannya, pengadu

DKPP Terima Lima Aduan Dugaan Pelanggaran KEPP Pasca Putusan MK

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima tiga aduan tambahan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. “Dua aduan kami terima pada 13 Oktober 2026 dan satu aduan lainnya baru kami terima hari ini,” ucap Ketua DKPP, Heddy Lugito, memutakhirkan data penambahan jumlah aduan tersebut,

Heddy Lugito: Hukum Ditanam di Atas Ladang Etika

Malang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi berkolaborasi dengan Universitas Muhammdiyah Malang (UMM) dalam rangka penguatan demokrasi dan integritas pemilu melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kolaborasi ini tertuang dalam nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama yang ditandatangani Ketua DKPP, Heddy Lugito; Wakil Rektor IV UMM, M. Salis Yuniardi; Sekretaris DKPP, Syarmadani; dan Dekan

DKPP Akan Periksa Anggota Bawaslu Kabupaten Belu Secara Tertutup

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 19-PKE-DKPP/IX/2026 di kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (13/10/2026) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh seseorang yang berinisial ATL dan memberikan kuasa kepada Ernestin Yosefina Monika Nogo Kilok. Pengadu mengadukan Anggota Bawaslu

DKPP Terima Dua Aduan tentang Persyaratan Dalam Pilpres

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima dua aduan yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut dua aduan tersebut diterima DKPP dalam waktu yang berbeda, yakni pada Kamis (8/10/2026) dan Jumat (9/10/2026). “Aduan pertama disampaikan oleh Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan

Raka Sandi: Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Harus Berjalan Meski Dalam Kondisi Darurat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar bedah buku berjudul “Penundaan Pemilu” yang ditulis oleh Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026). Buku ini merupakan hasil penelitian akademik (tesis) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menempuh studi magister di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.