Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Jakarta, Kamis (16/7/2026). Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun 2025 bersama Komisi II DPR RI. Dalam rapat tersebut, Wakil
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa sepuluh penyelenggara pemilu Provinsi Papua Tengah terkait pemberhentian mantan Pelaksana tugas (Plt.) Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya bernama M. Amin J. Ramin. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 9-PKE-DKPP/VI/2026 tersebut, digelar di Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (15/7/2026). Mereka yang
Mataram, DKPP – Tim Pemeriksa Daerah (TPD) memiliki kontribusi besar atas putusan DKPP terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Rekomendasi TPD menjadi salah satu kunci di balik ringan atau beratnya sanksi DKPP. Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengungkapkan bahwa sebelum mengambil keputusan melalui rapat pleno, DKPP terlebih dahulu mempelajari rekomendasi yang disusun oleh TPD
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap kode etik dan prosedur hukum dalam penanganan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Forum Diskusi Terpumpun Kajian Hukum Permasalahan Proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh KPU
Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak cukup hanya berlandaskan aturan hukum, tetapi juga harus disandingkan dengan nilai moral dan etika. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan tema “Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu”. Ratna Dewi
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 5/PKEDKPP/III/2026 di Polda Papua, Kota Jayapura, Selasa (14/4/2026). Perkara ini diadukan oleh Leonard Sambrum Ruamba, Nataniel Wainaribaba, Simei Simeon Mudumi, dan Frans Gerit K. Mambai. Mereka mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Zakeus Rumpedai (Teradu
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 81-PKE-DKPP/II/2025 di Polda Papua, Jayapura, pada Kamis (19/6/2025). Perkara ini diadukan oleh Apolos Bagau yang memberikan kuasa kepada Nahar A. Nasada dan Azham Idham. Teradu dalam perkara ini adalah Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, Nolianus
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 80-PKE-DKPP/II/2025 di Polda Papua, jayapura, pada Rabu (18/6/2025). Perkara ini diadukan oleh Margaretha Sara Fauubun terhadap Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans J. Rumsarwir (teradu II), serta dua anggotanya, Yohanis Kia Masan (teradu I) dan Rinto
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadwalkan pemeriksaan tambahan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Provinsi Papua. Sidang pemeriksaan kedua perkara tersebut akan dilaksanakan secara terpisah pada 18 – 19 Juni 2025 di Polda Papua, Jayapura. Kedua perkara ini melengkapi empat perkara lain yang lebih dahulu dijadwalkan dalam
Gorontalo – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Nomor 75-PKE-DKPP/II/2025 yang digelar di KPU Kota Gorontalo, Gorontalo, Selasa (3/6/2025). Ketua Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menjelaskan bahwa meski DKPP memiliki kewenangan untuk