Diduga Tidak Proses Dua Aduan Pelanggaran Pemilu, DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu RI

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan 44-PKE-DKPP/III/2024 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (22/4/2024). Teradu pada dua perkara ini adalah Rahmat Bagja, Lolly Suhenty, Puadi, Totok Hariyono, dan Herwyn J.H. Malonda (Ketua dan Anggota Bawaslu RI) sebagai

DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu RI Pada 22 April 2024

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan 44-PKE-DKPP/III/2024 di Ruang Sidang DKPP Jakarta pada Senin (22/4/2024) pukul 14.00 WIB. Dua perkara ini diadukan Mirza Zulkarnaen yang memberikan kuasa kepada Mohd. Akil Rumaday dan Tim Hukum Nasional Pasangan Calon

DKPP Akan Periksa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Pada 22 April 2024

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 38-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Senin (22/4/2024) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Fredikus Famalua Sarumaha. Ia mengadukan Neli Pesta Hartati Zebuua, Romanus Ikhlas Halawa, Yosua Buulolo (Ketua

Diduga Sewenang-wenang Lantik PPS, DKPP Periksa Anggota KPU Kabupaten OKU Selatan

Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Jumat (19/4/2024). Dalam perkara ini, Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Nopiyansyah diadukan oleh Tri Angguni. Nopiansyah diadalilkan menetapkan Anggota PPS Teluk Agung

DKPP Akan Periksa Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Pada 19 April 2024

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Medan, pada Jumat (19/4/2024) pukul 09.00 WIB. Dua perkara tersebut diadukan oleh Pasti Tua Siregar (perkara nomor 34-PKE-DKPP/II/2024) dan Abdul Gani Hasibuan (perkara nomor 37-PKE-DKPP/II/2024). Para Pengadu

DKPP Akan Periksa KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada 19 April 2024

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Jumat (19/4/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Tri Angguni ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nopiyansyah. Pengadu mendalilkan Teradu

DKPP Berikan Keterangan Dalam Sidang PHPU Mahkamah Konstitusi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024). Sidang dengan nomor perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 ini didaftarkan pasangan calon 01 dan 03 terhadap hasil rekapitulasi KPU yang menyatakan pasangan calon 02

Pengadu Adukan Kebocoran Data DPT Demi Kepentingan Publik

Jakarta, DKPP – Pengadu perkara Nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 Rico Nurfiansyah Ali mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi saat mengadukan Ketua dan seluruh Anggota KPU RI ke DKPP. Hal itu disampaikan Rico dalam sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/4/2024). “Pada prinsipnya kami

DKPP Berhentikan Sementara Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat Mahlizah karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak dua perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (1/4/2024). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara