DKPP Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap Kepada Ketua KPU Kabupaten Langkat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Langkat, Husni Mustofa, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor: 15-PKE-DKPP/VIII/2026. Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026). “Menjatuhkan sanksi

Komisi II: Penguatan DKPP Masuk Agenda Utama Pembahasan dan Penyusunan RUU Pemilu

Jakarta, DKPP – Wacana penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali mendapat dukungan dari Komisi II DPR RI. Penguatan DKPP dipastikan akan menjadi salah satu agenda utama dalam pembahasan dan penyusuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, dalam kegiatan Finalisasi Rumusan Rekomendasi Hasil Konsultasi Publik

Ratna Dewi : Integritas Penyelenggara Pemilu Jadi Kunci Menjaga Demokrasi

Manokwari, DKPP – Integritas menjadi prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh setiap penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan saja tidak cukup tanpa diikuti ketaatan terhadap kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, dalam kegiatan sosialisasi

DKPP Akan Periksa Anggota KPU Provinsi Papua Barat Secara Tertutup

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 18-PKE-DKPP/X/2026 di kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Rabu (21/10/2026) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh seseorang yang berinisial AR. Pengadu mengadukan Anggota KPU Provinsi Papua Barat yang berinisial AM. Dalam pokok aduannya, pengadu

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Antara DKPP dan Universitas Muhammadiyah Malang

DKPP resmi berkolaborasi dengan Universitas Muhammdiyah Malang (UMM) dalam rangka penguatan demokrasi dan integritas pemilu melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kolaborasi ini tertuang dalam nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama yang ditandatangani Ketua DKPP, Heddy Lugito; Wakil Rektor IV UMM, M. Salis Yuniardi; Sekretaris DKPP, Syarmadani; dan Dekan Fakultas Hukum UMM, Prof. Tongat, di Kota

Bedah Buku Penundaan Pemilu Karya I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Bedah buku “Penundaan Pemilu” yang ditulis oleh Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026). Buku ini merupakan hasil penelitian akademik (tesis) penulis saat menempuh studi magister di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Salah satu inspirasi buku setebal 478 halaman ini adalah pilkada serentak tahun 2020. Dibaca :

Heddy Lugito: Hukum Ditanam di Atas Ladang Etika

Malang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi berkolaborasi dengan Universitas Muhammdiyah Malang (UMM) dalam rangka penguatan demokrasi dan integritas pemilu melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kolaborasi ini tertuang dalam nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama yang ditandatangani Ketua DKPP, Heddy Lugito; Wakil Rektor IV UMM, M. Salis Yuniardi; Sekretaris DKPP, Syarmadani; dan Dekan

DKPP Akan Periksa Anggota Bawaslu Kabupaten Belu Secara Tertutup

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 19-PKE-DKPP/IX/2026 di kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (13/10/2026) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh seseorang yang berinisial ATL dan memberikan kuasa kepada Ernestin Yosefina Monika Nogo Kilok. Pengadu mengadukan Anggota Bawaslu

Raka Sandi: Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Harus Berjalan Meski Dalam Kondisi Darurat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar bedah buku berjudul “Penundaan Pemilu” yang ditulis oleh Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026). Buku ini merupakan hasil penelitian akademik (tesis) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menempuh studi magister di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

DKPP Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Jabatan Ketua Kepada Ketua Bawaslu Labuhanbatu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada XXX selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (28/9/2026).