Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 4-PKE-DKPP/II/2026 di Markas Polda Papua Barat Daya, Kota Sorong, pada Selasa (5/5/2026) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Farli Sampe Toding Rego, serta empat anggotanya yakni: Sofyan,
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 7/PKE-DKPP/III/2026 secara virtual di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada Rabu (29/4/2026). Pengadu dalam perkara ini Adalah Kristiawan Bate’e yang memberikan kuasa kepada Mulyadi Prawednesdy Gulo. Pengadu mengadukan Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli, Nur Alia
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 7/PKE-DKPP/III/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Rabu (29/04/2026) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini Adalah Kristiawan Bate’e yang memberikan kuasa kepada Mulyadi Prawednesdy Gulo. Pengadu mengadukan Anggota Bawaslu Kota
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Diseminasi Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk Wilayah I di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada 20 – 22 April 2026. Diseminasi ini diikuti oleh TPD dari unsur masyarakat, KPU, maupun Bawaslu yang berasal dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatra dan sekitarnya. Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 5/PKE-DKPP/III/2026 di Polda Papua, Kota Jayapura, Selasa (14/4/2026) pukul 10.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Leonard Sambrum Ruamba, Nataniel Wainaribaba, Simei Simeon Mudumi, dan Frans Gerit. K. Mambai. Mereka mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan
Jakarta, DKPP – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 104/PUU-XXIII/2025 yang menetapkan rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) bersifat final dan mengikat, dinilai sebagai tonggak baru demokrasi berkualitas dan berintegritas di Indonesia. Dalam putusan yang dibacakan pada Juli 2025 tersebut, MK mengubah frasa rekomendasi menjadi putusan. Kemudian MK juga mengubah frasa memeriksa dan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, memaparkan program kerja DKPP Tahun 2026 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (30/3/2026). Heddy menjelaskan bahwa program kerja DKPP tahun 2026 tetap berfokus pada pelaksanaan tugas utama lembaga, yaitu penanganan
Kalianda, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), M. Tio Aliansyah, menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme bagi seluruh penyelenggara pemilu, baik dalam tahapan maupun di luar tahapan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Rapat Peningkatan Kapasitas Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (17/3/2026). Pria yang
Bandar Lampung, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), M. Tio Aliansyah, menekankan pentingnya pemahaman terhadap tugas, kewenangan, dan kewajiban bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan Tio Aliansyah saat memberikan materi dalam kegiatan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu yang diadakan oleh KPU Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung,
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 2-PKE-DKPP/I/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Jumat (27/2/2026). Perkara ini diadukan oleh Mufida Ulfa yang memberikan kuasa kepada Bayu Lesmana. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Kota Makassar, Ahmad Ahsanul Fadhil, yang didalilkan