Bogor, DKPP – Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, menegaskan bahwa Tim Pemeriksa Daerah (TPD) memiliki peran strategis dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan Tio saat menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Fasilitasi Pemberitaan DKPP Melalui Kemitraan Strategis Humas dan Media Massa, di Bogor, Rabu (1/7/2026). “TPD memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik. TPD
Bogor, DKPP – Sepanjang tahun ini (sampai dengan 30 Juni 2026), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 13 laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) baik tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota. Dari 13 pengaduan tersebut, sebanyak delapan di antaranya telah disidangkan dengan jumlah teradu sebanyak 24 orang. Perkara yang telah disidangkan
Yogyakarta, DKPP – Bekerja dan mengabdikan diri sebagai penyelenggara pemilu bukan perkara yang mudah. Pemilu yang sangat kompleks membuat kerja-kerja penyelenggara pemilu sangat berat hingga resiko kehilangan nyawa. Demikian disampaikan Anggota DKPP, J. Kristiadi dalam kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dan bedah buku berjudul “Penundaan Pemilu” yang diselenggarakan KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Jakarta, DKPP – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, kembali menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk menjaga integritas dan netralitas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Sekretariat DKPP yang dipimpin oleh Sekretaris DKPP menjadi salah satu komponen dari Kementerian Dalam Negeri yang berada di bawah Sekretariat Jenderal.
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito menyampaikan bahwa penekanan DKPP dalam menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) adalah menjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu. Hal ini disampaikan Heddy dalam kegiatan Syukuran HUT DKPP ke-14 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Menurut Heddy, DKPP tidak “asal main hukum” penyelenggara Pemilu sejak
Jakarta, DKPP – Film pendek berjudul “Jaga”, karya Talitha Libna Zalianti dari Jakarta Selatan, dinobatkan sebagai juara Lomba Video Kreatif dalam ajang Festival Etik 2026. Karya tersebut berhasil mengalahkan 130 film pendek lainnya yang dikirim peserta dari 20 provinsi se-Indonesia. Sementara film pendek berjudul “Dua Pilihan” karya Nola Ernafia dari Kota Padang, Sumatera Barat keluar
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menyampaikan usulan kebutuhan anggaran DKPP Tahun 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Heddy menjelaskan bahwa sejumlah layanan utama DKPP belum memperoleh alokasi anggaran dalam Pagu Indikatif Tahun 2027. Layanan tersebut meliputi
Yogyakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia. Penandatanganan MoU dilaksanakan di Auditorium Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIPOL) UGM, Yogyakarta, pada Kamis (4/6/2026) oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito dan Wakil
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 8-PKE-DKPP/IV/2026 di Polda Papua, Kota Jayapura, pada Kamis (21/5/2026). Perkara ini diadukan oleh Anggota Partai NasDem Kabupaten Intan Jaya, Martinus Maisini, yang memberikan kuasa kepada Nahar Andi Nasada. Martinus mengadukan Ketua KPU Kabupaten Intan
Sleman, DKPP – Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan pentingnya menjaga integritas penyelenggara pemilu, tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga di luar tahapan. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan dan sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu di Bawaslu Kabupaten Sleman, Jumat (8/5/2026). Menurut Raka Sandi, masih banyak penyelenggara pemilu yang menganggap