Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Antara DKPP dan Universitas Muhammadiyah Malang

DKPP resmi berkolaborasi dengan Universitas Muhammdiyah Malang (UMM) dalam rangka penguatan demokrasi dan integritas pemilu melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kolaborasi ini tertuang dalam nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama yang ditandatangani Ketua DKPP, Heddy Lugito; Wakil Rektor IV UMM, M. Salis Yuniardi; Sekretaris DKPP, Syarmadani; dan Dekan Fakultas Hukum UMM, Prof. Tongat, di Kota

Bedah Buku Penundaan Pemilu Karya I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Bedah buku “Penundaan Pemilu” yang ditulis oleh Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026). Buku ini merupakan hasil penelitian akademik (tesis) penulis saat menempuh studi magister di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Salah satu inspirasi buku setebal 478 halaman ini adalah pilkada serentak tahun 2020. Dibaca :

Heddy Lugito: Hukum Ditanam di Atas Ladang Etika

Malang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi berkolaborasi dengan Universitas Muhammdiyah Malang (UMM) dalam rangka penguatan demokrasi dan integritas pemilu melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kolaborasi ini tertuang dalam nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama yang ditandatangani Ketua DKPP, Heddy Lugito; Wakil Rektor IV UMM, M. Salis Yuniardi; Sekretaris DKPP, Syarmadani; dan Dekan

DKPP Akan Periksa Anggota Bawaslu Kabupaten Belu Secara Tertutup

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 19-PKE-DKPP/IX/2026 di kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (13/10/2026) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh seseorang yang berinisial ATL dan memberikan kuasa kepada Ernestin Yosefina Monika Nogo Kilok. Pengadu mengadukan Anggota Bawaslu

Raka Sandi: Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Harus Berjalan Meski Dalam Kondisi Darurat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar bedah buku berjudul “Penundaan Pemilu” yang ditulis oleh Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026). Buku ini merupakan hasil penelitian akademik (tesis) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menempuh studi magister di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

DKPP Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Jabatan Ketua Kepada Ketua Bawaslu Labuhanbatu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada XXX selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (28/9/2026).

DKPP Periksa Ketua KPU Kabupaten Langkat Terkait Aset Dinas

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 15-PKE-DKPP/VIII/2026 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, pada Selasa (22/9/2026). Perkara ini diadukan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Agus Arifin. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Langkat, Husni Mustofa. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu telah

DKPP Gelar Internalisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Sumatera Utara

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan kegiatan Internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan, pada Selasa (15/9/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, dan dihadiri Ketua, Anggota, dan jajaran Sekretariat KPU serta Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sumatera Utara, menurut Heddy, mendapat

KIP Sambangi DKPP Bahas Keterbukaan Informasi Publik

DKPP terus berkomitmen untuk meperkuat keterbukaan informasi publik dengan menggandeng Komisi Informasi Pusat (KIP). Kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola sekaligus kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Penguatan keterbukaan informasi publik tersebut dibahas dalam pertemuan yang digelar di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Dibaca : 0

DKPP Periksa Anggota KPU Lombok Barat Terkait Rangkap Jabatan Dosen

Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 16-PKE-DKPP/VIII/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, pada Kamis (10/9/2026). Perkara ini diadukan oleh Abdul Majid dari Nusa Tenggara Development Institute. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, Alfian Martoni. Pengadu mendalilkan