Arsip Penulis: Humas DKPP

Ratna Dewi: Hindari Cacat Moral dengan Jaga Profesionalitas dan Integritas

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo berpesan, penanganan pelanggaran pemilu oleh jajaran pengawas harus sesuai dengan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan. Semua kinerja penyelenggara pemilu harus bersifat terbuka sehingga dapat diakses dan diketahui oleh publik kecuali informasi yang dikecualikan. Hal itu disampaikan Ratna Dewi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Fasilitasi

Jaga Sikap dan Perilaku, Ratna Dewi: Status Panwascam Melekat 24 Jam

Jakarta, DKPP – Penyelenggara Pemilu diminta selalu berhati-hati serta menjaga tindak tanduknya sesuai dengan norma, kode etik, dan moralitas yang berlaku di tengah masyarakat. Pasalnya, status penyelenggara pemilu melekat selama 24 jam penuh, tidaknya saat jam kerja. Sehingga penyelenggara wajib menjaga perilakunya kapan pun dan di mana pun ia berada. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan

Ratna Dewi: Penegakan Hukum dan Etik Pemilu Harus Profesional 

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo menegaskan penegakan hukum dan etik kepemiluan harus dilakukan secara profesional dan berintegritas mewujudkan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Tujuan lainnya adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, mulai dari proses, hasil, dan penyelenggara pemilu. Demikian disampaikan Ratna Dewi Pettalolo

Penyelenggara Harus Terbuka Jika Memiliki Kekerabatan Dengan Peserta Pemilu

Jakarta, DKPP – Penyelenggara pemilu dituntut terbuka jika memiliki hubungan kekerabatan dengan peserta pemilu. Meski tidak bisa dihindari, kekerabatan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran kode etik dan perilaku. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, dalam webinar bertajuk Potensi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Kekerabatan Penyelenggara Pemilu dengan Peserta Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Jumat

Ratna Dewi Pettalolo: Posisi ASN Dilematis di Setiap Pemilu

Jakarta, DKPP – Sengkarut netralitas aparatur sipil negara (ASN) dinilai tidak bisa hanya dibebankan kepada individu ASN. Pengambil kebijakan dan pembina kepegawaian perlu dilibatkan, mulai dari gubernur, bupati, sampai dengan walikota. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DKPP,  Ratna Dewi Pettalolo, dalam acara Fasilitasi Sentra Gakkumdu dengan tema Urgensi Netralitas ASN Pada Pemilu Tahun 2024 di

Heddy Lugito: Penyelenggara Dilarang Rangkap Jabatan

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menegaskan penyelenggara pemilu harus fokus pada tugas, fungsi, dan wewenangnya untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dilarang untuk rangkap jabatan. Mulai dari penyelenggara di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan ad hoc. Hal tersebut disampaikaan Heddy Lugito

DKPP Sampaikan Dua Masukan Terkait Rancangan PKPU Pencalonan Anggota DPD

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan dua masukan terkait Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Masukan tersebut disampaikan dalam Rapat Lanjutan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang digelar secara hybrid di Jakarta, Jumat (25/11/2022). “Ada dua masukan dari

DKPP Terima 33 Pengaduan Dugaan Pelanggaran Etik Dalam Satu Bulan  

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima 33 aduan dugaan pelanggaran kode etik terkait rekrutmen atau seleksi penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc dalam kurun waktu satu bulan. Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan aduan dialamatkan ke penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota, baik itu Bawaslu maupun KPU. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers

Ratna Dewi: Penegakan Hukum Syarat Mutlak Wujudkan Pemilu Berkualitas

Jakarta, DKPP – Penegak hukum menjadi syarat mutlak terwujudnya pemilu berkualitas di tanah air. Pemilu berkualitas dapat diartikan sebagai pesta demokrasi yang berjalan dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pernyataan itu disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam

J. Kristiadi: Perlu Etika Untuk Wujudkan Cita-cita Bangsa

Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), J. Kristiadi, mengingatkan penyelenggara pemilu untuk selalu menjaga etika dan moralitas dalam berbangsa dan bernegara. Penyelenggara pemilu harus memiliki kepekaan dalam hal etika. Hal tersebut disampaikannya dalam Pelatihan Sosiokultural dan Pembangunan Karakter Pengawas yang diselenggarakan Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu di Bogor, Jawa Barat,