Ketua DKPP Ingin Pelanggaran KEPP Hilang

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP periode 2022-2027, Heddy Lugito, berharap agar tidak ada lagi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Indonesia. Menurut Heddy, keberhasilan DKPP bukanlah menangani banyaknya pelanggaran KEPP, melainkan justru menihilkan pelanggaran itu sendiri. “Kita concern dari awal agar penyelenggaraan pemilu tidak ada pelanggaran etik, kalau masih ada pelanggaran etik berarti kita

Fokus DKPP Ke Depan: Peningkatan Kualitas dan Martabat Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027 akan fokus meningkatkan kualitas dan martabat pemilu di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Anggota DKPP, J. Kristiadi, dalam konferensi pers di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (8/9/2022). “Narasi besarnya kita akan meningkatkan kualitas dan martabat pemilu dengan ikut serta mengawasi jalannya penyelenggara menyelenggaraan pemilu,” kata Kristiadi.

Heddy Lugito Terpilih Sebagai Ketua DKPP Periode 2022-2027

Jakarta, DKPP – Heddy Lugito terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Periode 2022-2027. Pemilihan dilakukan melalui rapat pleno DKPP di Gedung DKPP, Jl. Wahid Hasyim No. 117, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Rapat pleno dihadiri oleh seluruh Anggota DKPP, antara lain Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Heddy

DKPP Sampaikan Rancangan Perubahan Peraturan DKPP Terkait SIETIK Kepada Komisi II

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan Rancangan Perubahan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 terkait Pedoman Kode Etik Beracara Penyelenggara Pemilihan Umum kepada Komisi II DPR RI. Rancangan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pembahasan Racangan Peraturan Bawaslu dan Peraturan DKPP di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta,

DKPP Berhentikan Tetap Anggota KPU Kabupaten Waropen

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Waropen, Daud Benamen, dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 28-PKE-DKPP/VII/2022. Sanksi Pemberhentian Tetap dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak satu perkara di Ruang Sidang Utama DKPP di Jakarta pada Rabu (31/8/2022). Perkara ini diadukan oleh

DKPP dan Kementerian Kominfo Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengelolaan SIETIK

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kode Etik (SIETIK). Penandatangan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (30/8/2022) oleh Sekertaris DKPP, Yudia Ramli dan Direktur Layanan Aplikasi Layanan Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika,

DKPP Akan Bacakan Putusan Perkara KPU Kabupaten Waropen Pada 31 Agustus 2022

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan perkara nomor 28-PKE-DKPP/VII/2022 dalam sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP di Jakarta, pada Rabu (31/8/2022) pukul 09.30 WIB. Teradu dalam perakra ini adalah Anggota KPU Kabupaten Waropen, Daud Benamen. Ia diadukan oleh Diana Dorthea Simbiak, Zandra Mambrasar, dan Adam

DKPP Berhentikan Tetap Anggota KPU Kapuas Karena Pengadaan APD

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Kapuas, Budi Prayitno, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (24/8/2022). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Budi Prayitno selaku Anggota KPU Kabupaten Kapuas sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua

Nikah Siri Tanpa Izin Pengadilan, DKPP Beri Sanksi Peringatan Ketua KPU Kabupaten Dompu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua KPU Kabupaten Dompu, Arifudin. Sanksi ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Arifudin merupakan Teradu dalam perkara nomor 24-PKE-DKPP/VII/2022 yang diadukan oleh Didik Hermawan Luhulima. Sidang ini diadakan secara tertutup