Surabaya, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memeriksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Lamongan yakni Miftakhul Badar dan Amin Wahyudin. Mereka adalah Teradu dalam perkara 73-PKE-DKPP/IV/2019 yang diadukan oleh Syamsul Arief. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ini digelar di kantor KPU Prov. Jawa Timur, Jumat (10/5) pukul 09.00 WIB, dengan agenda mendengarkan
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Medan, Sumatera Utara pada Kamis (9/5/2019) pkl 16.00 WIB. Rapat ini dalam rangka membahas persiapan sidang perkara nomor 64-PKE-DKPP/III/2019 dan 65-PKE-DKPP/IV/2019. Rakornis dipimpin oleh Anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo dengan pengantar rapat A. Thohir,
Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Harjono beserta Dr. Ida Budhiati menghadiri Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019). Berdasarkan pantauan tadi siang, proses rekapitulasi masih berlangsung terkait penghitungan Perolehan Suara
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Ida Budhiati menghadiri rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2019 di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu (4/5/2019). Rencananya, kegiatan yang diadakan KPU RI untuk mengungkap hasil penghitungan suara Pemilu 2091 ini akan diadakan selama beberapa hari ke depan. Penghitungan pertama
Tarakan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peranan penting untuk menjaga integritas, netralitas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Para penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang menghasilkan para pemimpin di negara ini. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP Dr. Alfitra Salam saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Swiss-belhotel Tarakan, pada Jumat
Jakarta, DKPP – Ada suasana lain di lingkungan Biro Administrasi DKPP pada Jumat (03/5/2019) siang. Usai pulang Jumatan, seluruh pegawai berkumpul di Gedung Bawaslu lantai 5. Begitu masuk lantai lima, aroma makanan sudah tercium semerbak. Makanan beralaskan daun pisang sudah tersaji dua jajar dari mulai pintu masuk TU hingga lorong menuju Ruang Sidang. Sajiannya nasi
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 51-PKE-DKPP/III/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat (3/5/2019). Sidang dipimpin oleh Ketua majelis Prof. Teguh Prasetyo selaku Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan nomor perkara 57-PKE-DKPP/III/2019 di Ruang Sidang KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. S. Parman, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Jumat, (3/5/ 2019) , pukul 08.30 Wita. Pengadu: Bayu Alexander Montang, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Teradu: Abdul Malik Saleh, dan Christian
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Perkara Nomor 67-PKE-DKPP/IV/2019 bertempat di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/5/2019) Pukul 13.00 WIB. Sidang ini diagendakan untuk mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu dan jawaban Teradu. Perkara ini diadukan oleh
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara nomor 68-PKE-DKPP/IV/2019. Sidang digelar di kantor KPU Provinsi NTT, Jl. Polisi Militer, Oebobo, Kota Kupang, Rabu, 2/5/19 pukul 09.00 WITA. Sidang ini mengagendakan pemeriksaan terhadap sepuluh orang penyelenggara pemilu baik di tingkat kabupaten dan Provinsi