Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 12 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/12/2020) pukul 10.00 WIB. Dalam sidang, ini DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada dua penyelenggara pemilu, yaitu Ketua KPU Kab. Boven Digoel, Helda
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian dari Jabatan Ketua dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu, Abdul Latif Idris, dalam perkara 122-PKE-DKPP/X/2020. Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis Dr. Ida Budhiati dalam Sidang Pembacaan Putusan sebanyak 12 perkara yang dilaksanakan di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta
DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 180-PKE-DKPP/XII/2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa (22/12/2020). Perkara ini diadukan Mohammad Masnan. Ia mengadukan Andi Zainuddin, Rudi Hartono, John Libertus Lakawa (Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Morowali Utara), dan Oldi Satria M (PPID
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 170-PKE-DKPP/XI/2020 dan 171-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Senin (21/12/2020). Teradu dalam dua perkara ini adalah Imam Thobrony Pusaka, Devi Aulia Rahim, Dwi E. Prasetyowati, Ali Rahmad Yanuardi, dan Andhika A. Firmansyah (Ketua dan
Surabaya, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo meminta penyelenggara pemilu di Provinsi Jawa Timur untuk tidak takut jika diadukan atau dilaporkan ke DKPP Dalam memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP akan menilai dan mempertimbangkan banyak aspek sebelum menjatuhkan sanksi. Hal tersebut disampaikan Prof. Teguh dalam Rapat Persiapan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 154-PKE-DKPP/XI/2020 pada Senin (21/12/2020) di Kantor KPU Provinsi Bali, pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh I Putu Eka Saputra melalui kuasanya I Ketut Dody Arta Kariawan, I Wayan Eka Suwecantara, dan I
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 184-PKE-DKPP/XI/2020, 192-PKE-DKPP/XII/2020 dan 194-PKE-DKPP/XII/2020 di Ruang Sidang KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Selasa (22/12/2020) pukul 09.00 WITA. Teradu dalam tiga perkara ini adalah Syafruddin H. Ukkas, Lilis Suryani, Masdar, Muhammad Natsi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 180-PKE-DKPP/XII/2020 pada Selasa (22/12/2020). Perkara ini diadukan oleh Mohammad Masnan. Ia mengadukan Andi Zainuddin, Rudi Hartono, dan John Libertus Lakawa selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara serta Oldi Satria M selaku
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 170-PKE-DKPP/XI/2020 dan 171-PKE-DKPP/XI/2020 pada Senin (21/12/2020) pukul 10.00 WIB. Dua perkara ini diadukan oleh Achmad Sudiyono yang memberikan kuasa kepada Dimar Ahyar. Dalam perkara 170-PKE-DKPP/XI/2020, Pengadu mengadukan Imam Thobrony Pusaka, Devi Aulia Rahim, Dwi
Jakarta, DKPP – Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2020 secara resmi ditutup oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad pada Sabtu (19/12/20). Dalam pidato penutupan tersebut Prof. Muhammad atas nama Ketua dan Anggota DKPP menyampaikan terima kasih kepada Mentri Dalam Negeri dan seluruh jajarannya yang telah