Arsip Penulis: Humas DKPP

Prof. Muhammad Ingatkan Persoalan Daftar Pemilih Harus Jadi Prioritas KPU

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) serius menyelesaikan persoalan daftar pemilih menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024. Penyelesaian persoalan daftar pemilih dimulai dengan mempertajam daftar inventaris masalah (DIM). Dengan demikian akan mempersempit potensi pengulangan persoalan pada pemilu yang akan datang. Hal tersebut disampaikan Prof. Muhammad

Keputusan Administratif Lembaga Yang Menindaklanjuti Putusan DKPP Dapat Dijadikan Obyek Gugatan Peradilan TUN. Putusan DKPP Tidak Dapat Ditafsir Berbeda Oleh Presiden, KPU dan Bawaslu

Jakarta, DKPP – Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi RI (MK RI) telah mengeluarkan Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021 pada Selasa, 29 Maret 2022. Atas putusan tersebut DKPP berpendapat. Pertama, DKPP menghargai putusan Mahkamah Konstitusi terkait sifat putusan final dan mengikat tersebut.  Kedua, DKPP mencermati kesimpulan dari putusan tersebut yang intinya bahwa: Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 menegaskan kembali putusan terdahulu

Alfitra Salamm: Perilaku Pribadi Penyelenggara Harus Terukur dan Jelas

Kuantan Singingi, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Alfitra Salamm, mengingatkan penyelenggara pemilu di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, agar mengukur perilaku pribadi di tengah masyarakat. Saat ini, DKPP banyak menerima aduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) non-tahapan. Termasuk persoalan pribadi dengan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal

Prof. Muhammad: DKPP Akan Jaga Marwah Penyelenggara Yang Tegak Lurus Pada Kode Etik

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak tinggal diam ketika ada penyelenggara pemilu diganggu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terlebih penyelenggara yang tegak lurus pada kode etik dan peraturan lainnya. Penegasan itu disampaikan Ketua DKPP, Prof. Muhammad dalam diskusi ‘Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dalam Perspektif Kode Etik Penyelenggara Pemilu’ yang diselenggarakan oleh Bawaslu

DKPP Berupaya Adil Dalam Mengeluarkan Putusan

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menegaskan DKPP selalu berupaya seadil mungkin ketika mengeluarkan putusan dalam setiap perkara  pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan dalam talkshow daring yang diadakan PTUN Bandung, Rabu(9/3/2022). “Tugas DKPP itu mengingatkan KPU, Bawaslu dan termasuk DKPP untuk meredam potensi negative kita. Jangan sampai

Menerima Gaji Ganda Selama Tiga Tahun, DKPP Berhentikan Tetap Anggota KPU Kab. Parigi Moutong

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong yang menjadi Teradu dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyeleggara pemilu (KEPP) nomor 12-PKE-DKPP/II/2022. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak empat perkara yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DKPP pada Rabu (9/3/2022). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian

Lalai Mengembalikan Gaji ASN, DKPP Berhentikan Sementara Anggota KIP Kab. Nagan Raya

Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar kode etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan dua sanksi sekaligus yakni Peringatan dan Pemberhentian Sementara kepada Muhajir Hasballah selaku Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya. Muhajir Hasballah menjadi Teradu dalam dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) nomor nomor 6-PKE-DKPP/I/2022. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang