Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap sepuluh perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/6/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa
Yogyakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu-satunya lembaga peradilan etik yang menyiarkan jalannya persidangan secara langsung atau live streaming. Sidang pemeriksaan maupun pembacaan putusan disiarkan di sejumlah platform media sosial (medsos) DKPP, antara lain Facebook dan Youtube. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm dalam Talk Show Pemahaman Kode Etik Penyelenggara
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 07-PKE-DKPP/I/2021, pada Selasa (25/5/2021) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Abdul Faris Umlati dan Orideko I. Burdam yang memberikan kuasa kepada Benediktus Jombang, Bendry Napitupulu, Muhammad Irfan, dan Lambert Dimara. Pengadu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi Peringatan Keras kepada satu penyelenggara pemilu. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (19/5/2021) pukul 09.30 WIB. “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu Muslim Saifuddin selaku Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat sejak putusan ini
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 114-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kamis (6/5/2021) pagi. Perkara ini diadukan Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiyai yang memberikan kuasa kepada Franki Uloli. Pengadu mengadukan Fahri Kaluku, Alti Mohamad, dan Moh.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 114-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, pada Kamis (6/5/2021) pukul 09.00 WITA. Pengadu perkara ini adalah Hi. Mohamad Kilat Wartabone (Pengadu I) dan Syamsir Djafar Kiyai (Pengadu II) melalui kuasa mereka, Franki
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi Peringatan Keras kepada dua penyelenggara pemilu. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (5/5/2021) pukul 09.30 WIB. “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu La Golonga selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur sejak putusan ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 6 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/5/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 123-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Selasa (4/5/2021) pukul 09.00 WIB. Rio Sjefa, Pengadu melaporkan Anggota KPU Kota Prabumulih, Andry Swantana sebagai Teradu. Pokok perkara terkait dugaan Teradu, Andry Swantana
Batam, DKPP – Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 berada di bawah bayang-bayang pandemi Covid-19. Oleh karena itu, digitaliasi pemilu menjadi sebuah alternatif untuk menyiasati agar pesta demokrasi tetap berjalan. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm, APU saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran pada Pemilu dan Pilkada Bagi Masyarakat, Komunitas, dan