Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengukuhkan 201 Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Periode 2021-2022 pada Kamis (1/4/2021), pukul 09.00 WIB. Pengukuhan ini digelar secara simbolis di Ruang Sidang DKPP, Jakarta dengan tetap mengikuti protokol Covid-19, para tamu undangan yang hadir sebelumnya dilakukan tes swab antigen. Sementara itu Anggota TPD unsur Bawaslu dari
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan, Febriadinata,dalam Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/I/2021. Febriadinata berkedudukan sebagai Teradu I dalam perkara yang diadukan oleh Sapta Priyono melalui kuasanya Johnson Panjaitan, dkk. Sanksi dibacakan Ketua Majelis, Dr. Alfitra Salamm selaku Ketua Majelis dalam sidang
Jakarta, DKPP – Terbukti tidak profesional kelola logistik surat suara pada Pilkada Serentak Tahun 2020, DKPP jatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Ketua KPU Kota Batam, Herrigen Agusti dalam Perkara 68-PKE-DKPP/II/2021. DKPP juga menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Sekretaris KPU Kota Batam, AC Herlambang. Keduanya berkedudukan sebagai Teradu I dan Teradu
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad meminta penyelenggara pemilu tidak menganggap remeh sanksi Peringatan yang diberikan DKPP atas pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Meski masuk dalam kategori ringan, sanksi Peringatan bisa menjadi noda atau cacat bagi karir penyelenggara pemilu di masa yang akan datang. Hal tersebut disampaikan
Serang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm kembali mengingatkan pentingnya sinergi antara KPU dan Bawaslu pasca Pilkada Serentak Tahun 2020. Sinergi ini menjadi kunci untuk menyamakan penafsiran peraturan perundang-undangan kepemiluan. Menurutnya tidak sedikit penyelenggara pemilu saling melaporkan ke DKPP karena adanya beda penafsiran peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan Alfitra Salamm
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 15-PKE-DKPP/I/2021, pada Selasa (29/3/2021). Sidang dipimpin Prof. Muhammad selaku Ketua Majelis dengan Anggota Majelis terdiri dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Prof. La Ode Safuan (unsur masyarakat), Ade Suareni, ST (unsur
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 15-PKE-DKPP/I/2021. Perkara ini diadukan oleh Adly Yusuf Saepi. Pengadu mengadukan La Golonga dan Abang Saputra Laliasa (Anggota Bawaslu Kab. Kolaka Timur) sebagai Teradu I dan Teradu II. Teradu I akan diperiksa terkait
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 73-PKE-DKPP/II/2021 pada Jumat (26/3/2021). Perkara tersebut diadukan oleh Sunardi. Pengadu melaporkan Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun, Nurhidayat. Pokok aduan Teradu diduga tidak jujur pada saat mendaftar Sebagai Calon Anggota Panwaslu Kabupaten Karimun tahun 2017
Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah bahwa “DKPP mengumumkan calon Tim Pemeriksa Daerah selama 5 (lima) Hari melalui laman DKPP dan media sosial lainnya untuk mendapat tanggapan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati menegaskan tidak ada batasan waktu bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan pemilu. Hal tersebut ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, serta historis terbentuknya kelembagaan Bawaslu. Meski pemilu atau pilkada telah usai, Bawaslu harus tetap menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang. Pernyataan