Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 183-PKE-DKPP/VII/2019, Selasa (13/8), di Kantor KPU Prov. Lampung. Teradu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Lampung Utara, yakni Hendri Hasyim, Agus Romdani, Ma’sum Busthomi, Putri Intan Sari, dan Abdul Kholik. Mereka
Monokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) persiapan sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Monokwari, Kamis (8/8/2019) Pagi. Rakornis ini dibuka oleh Prof. Teguh Prasetyo, didampingi oleh Ferry Fathurokhman, Tenaga Ahli DKPP. Rakor dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat, KPU Provinsi Papua Barat, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi
Medan, DKPP – Integritas dan netralitas merupakan jaminan bagi Penyelenggara Pemilu untuk menjaga profesionalitas. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DKPP Dr. Alfitra Salamm, mengawali Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Hotel Grand Mercure Medan Angkasa, pada Rabu (7/8) malam. “Rakornis ini adalah media untuk melihat peta politik lokal dan corak
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk tiga perkara di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kamis (8/8/19) sidang pemeriksaan untuk perkara nomor 184-PKE-DKPP/VII/2019 dan 185-PKE-DKPP/VII/2019, pukul 15.00 WIT dan 18.00 WIT. Sedangkan, Jumat (9/8/19) sidang pemeriksaan dengan perkara nomor 174-PKE-DKPP/VI/2019, pukul 09.00 WIT. Perkara
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar lima (5) sidang kode etik penyelenggara pemilu.Kamis (08/8/2019) pukul 13.00 WIB rencananya akan dilaksanakan pemeriksaan perkara nomor : 169-PKE-DKPP/VII/2019 dan 170-PKE-DKPP/VII/2019. Sedangkan pada Jumat (09/8/2019) pukul 08.30 WIB akan dilaksanakan pemeriksaan perkara nomor: 193-PKE-DKPP/VII/2019, 194-PKE-DKPP/VII/2019, serta 195-PKE-DKPP/VII/2019. Perkara 169-PKE-DKPP/VII/2019 diadukan oleh Hilmin. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Manado, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi dengan Tema “Evaluasi Pemilu 2019 Menuju Pilkada 2020” yang diselenggarakan di Aula Fisipol Unsrat, Selasa (6/8). Seminar Nasional ini dimoderatori Dr. Ferry Daud Liando, Peneliti
Manado, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono menjadi pembicara utama dalam Bimtek “Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020”. Acara ini diselenggarakan di Ruang Anoa III Hotel Grand Puri, Manado, Senin (5/8) malam. Pada sesi ini bertindak sebagai moderator adalah oleh Herwyn Malonda, Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Utara
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara pemilu perkara nomor 190-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Senin (5/8) pukul 13.00 WITA. Teradu dalam perkara ini adalah Jamal Rahman, Ad’chilni Abukasim, Abdul Kader Bachmid, Devita Helmi Pandey, dan Terry F. South, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bolaang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk dua perkara di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Senin (5/8/2019). Dua perkara bernomor 188-PKE-DKPP/VII/2019 dan 190-PKE-DKPP/VII/2019. Perkara 188-PKE-DKPP/VII/2019 diadukan oleh Jakson Andre W. Kumaat yang memberikan kuasa khusus kepada Victor Novriel Prestasiliano Kumajas. Ia mengadukan Ketua
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 129-PKE-DKPP/VI/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Kamis (1/8). Bertindak sebagai Ketua Majelis sidang Dr. Alfitra Salam, dengan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tenggara yakni, Hidayatullah (unsur Masyarakat), Ade Suerani (unsur