Arsip Penulis: Humas DKPP

Yudia Ramli: Sidang DKPP Sederhana, Cepat, dan Tanpa Biaya

Jakarta, DKPP – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) Yudia Ramli menjamin berperkara di DKPP dari awal pengaduan sampai akhir putusan tidak dipungut seperser pun atau nol rupiah. Hal itu disampaikan Yudia Ramli dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Undang-undang Bidang Politik yang digelar oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur, pada Kamis

Diduga Persulit Permintaan Informasi, DKPP Periksa Enam Penyelenggara Kabupaten Simalungun

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 87-PKE-DKPP/VI/2023 yang diadukan Buyung Tanjung. Buyung Tanjung mengadukan Raja Ahab Damanik, Fatimah Yanti Sinaga, Puji Rahmad Harahap, Ramadhani Sari Isni Damanik, dan Salman Abror (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota

DKPP Periksa Anggota KIP Bener Meriah Karena Terima Bantuan Usaha Mikro

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah Yusrijal Faini sebagai Teradu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 81-PKE-DKPP/V/2023. Yusrijal Faini diadukan oleh Yusrin, Surahman, dan Ramdona (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Bener Meriah). Sidang dilaksanakan di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh,

DKPP Periksa Bawaslu Malut Karena Diduga Lalai Awasi Pemilu

Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut) Masita Nawawi Gani beserta tiga Anggota Bawaslu Provinsi Malut, yaitu Fahrul Abdul Muid, Ikbal Ali, dan Adrian Yoro Neleng. Keempatnya diperiksa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 83-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor KPU Provinsi Malut,

Tio Aliansyah: Sidang DKPP Kesempatan Penyelenggara Membela Diri 

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengimbau penyelenggara Pemilu tidak pesimis atau berpikir negatif berhadapan dengan sidang DKPP. Menurutnya, sidang DKPP merupakan forum pembuktian dan klarifikasi bagi penyelenggara kepada masyarakat tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Imbauan tersebut disampaikan dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penyusunan Skema dan

Ratna Dewi Pettalolo: Sanksi DKPP Warning Bagi Penyelenggara Pemilu

Lombok Barat, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan sanksi DKPP atas pelanggaran kode etik merupakan ‘warning’ bagi penyelenggara Pemilu. Demikian disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam Pembekalan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, pada Sabtu (8/7/2023). Dengan sanksi

Diduga Anggota Ormas, DKPP Periksa Anggota KPU Sumbawa Barat

Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat Deni Wan Putra atas dugaan nepotisme dalam seleksi Panitia Pemilihan Suara (PPS) untuk Pemilu tahun 2024. Deni Wan Putra menjadi Teradu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 68-PKE-DKPP/IV/2023 yang diadukan oleh Muhammad Ramzi. Sidang pemeriksaan dilaksanakan di Kantor