Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 27-PKE-DKPP/II/2023 pada Rabu (12/4/2023). Perkara ini diadukan oleh Abdul Hannan. Ia mengadukan Marwoto, Syamsul Hidayat, Imam Nawawi, Usman Hadi, dan Iwan Suryadi (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Situbondo) sebagai Teradu I sampai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 54-PKE-DKPP/III/2023 pada Kamis (13/4/2023) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ramida Sari. Ramida mengadukan Brotoseno, Haidir, Meiky Helmansyah, Mulyadi, dan Nora Agustin (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah) sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan secara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 50-PKE-DKPP/III/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (10/4/2023) pukul 09.00 WIB. Pihak Pengadu dalam perkara ini adalah Rijwan. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Lebak Odong Hudori beserta empat anggotanya yaitu Asep Saepudin,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa 19 penyelenggara Pemilu dalam sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 53-PKE-DKPP/III/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (10/4/2023), pukul 13.00 WIB. 19 penyelenggara Pemilu yang terdiri dari lima Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, tujuh Anggota KPU RI, dan tujuh
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 38-PKE-DKPP/II/2023 yang kedua pada Kamis (6/4/2023). Perkara ini diadukan Dahli Saptini. Pada sidang kedua ini, Pengadu kembali tidak hadir dengan alasan kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Dahli mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) kedua atas perkara nomor 38-PKE-DKPP/II/2023 pada Kamis (6/4/2023) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Dahli Saptini. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Oktureni Sandhra Kirana sebagai Teradu. Dahli mendalilkan Teradu masih tercatat sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP) perkara nomor 45-PKD-DKPP/III/2023 pada Selasa (4/4/2023). Perkara ini diadukan oleh Issak Tabuni. Ia mengadukan tujuh penyelenggara Pemilu dari Kabupaten Nduga, yakni Ochla Nirigi, Peneas Lokbere, Voni Wunungga, Wilson Yansen Isir, dan Mira Wesareak (Ketua dan Anggota
Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Hasyim merupakan Teradu dalam perkara 35-PKE-DKPP/II/2023 dan 39-PKE-DKPP/II/2023. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Rabu (3/4/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hasyim Asy’ari merupakan Teradu dalam dugaan pelanggaran KEPP perkara nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 dan 39-PKE-DKPP/II/2023. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP di Jakarta, Rabu (3/4/2023).
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 44-PKE-DKPP/III/2023 dan 49-PKE-DKPP/III/2023, Jumat (31/3/2023). Perkara nomor 44-PKE-DKPP/III/2023 diadukan oleh Muzakkir. Ia mengadukan Sofyan, Yusri, Faisal, Eni Yuliana, Nurmi selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur. Perkara nomor 49-PKE-DKPP/III/2023 diadukan Abd. Hadi Abidin,