Arsip Penulis: Humas DKPP

DKPP Periksa Anggota KIP Bener Meriah Karena Terima Bantuan Usaha Mikro

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah Yusrijal Faini sebagai Teradu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 81-PKE-DKPP/V/2023. Yusrijal Faini diadukan oleh Yusrin, Surahman, dan Ramdona (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Bener Meriah). Sidang dilaksanakan di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh,

DKPP Periksa Bawaslu Malut Karena Diduga Lalai Awasi Pemilu

Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut) Masita Nawawi Gani beserta tiga Anggota Bawaslu Provinsi Malut, yaitu Fahrul Abdul Muid, Ikbal Ali, dan Adrian Yoro Neleng. Keempatnya diperiksa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 83-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor KPU Provinsi Malut,

Tio Aliansyah: Sidang DKPP Kesempatan Penyelenggara Membela Diri 

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengimbau penyelenggara Pemilu tidak pesimis atau berpikir negatif berhadapan dengan sidang DKPP. Menurutnya, sidang DKPP merupakan forum pembuktian dan klarifikasi bagi penyelenggara kepada masyarakat tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Imbauan tersebut disampaikan dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penyusunan Skema dan

Ratna Dewi Pettalolo: Sanksi DKPP Warning Bagi Penyelenggara Pemilu

Lombok Barat, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan sanksi DKPP atas pelanggaran kode etik merupakan ‘warning’ bagi penyelenggara Pemilu. Demikian disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam Pembekalan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, pada Sabtu (8/7/2023). Dengan sanksi

Diduga Anggota Ormas, DKPP Periksa Anggota KPU Sumbawa Barat

Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat Deni Wan Putra atas dugaan nepotisme dalam seleksi Panitia Pemilihan Suara (PPS) untuk Pemilu tahun 2024. Deni Wan Putra menjadi Teradu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 68-PKE-DKPP/IV/2023 yang diadukan oleh Muhammad Ramzi. Sidang pemeriksaan dilaksanakan di Kantor

Loloskan PPK yang Tidak Memenuhi Syarat, DKPP Sanksi Peringatan Keras Ketua KPU Dogiyai

Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Sebastianus Tebai. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP di Jakarta pada Jumat (23/6/2023). Sebastianus Tebai merupakan Teradu dalam perkara nomor 51-PKE-DKPP/III/2023. “Menjatuhkan

Beri Sanksi Ringan Panwascam, DKPP Periksa Bawaslu Kabupaten Cianjur

Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa enam pengawas Pemilu Kab. Cianjur dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 74-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (21/6/2023). Enam pengawas Pemilu yang diperiksa DKPP adalah Usep Agus Zawari, Asep Tandang Suparman, Yuyun Yunardi, Hadi Dzikrinur, dan Tatang Sumarna