Jakarta, DKPP – Tim Pemeriksa Daerah (DKPP)diharapkan tidak hanya memahami akan tugas dan fungsinya melainkan juga turut menyebarkan manfaat Pemilu. Jangan ada golput. TPD harus ikut mengkampanyekan untung ruginya golput. Jangan disia-siakan. Ukuran sepuluh menit menentukan negara ini. Mengorbankan waktu selama sepuluh menit belum seberapa jika dibandingkan dengan founding father yang telah mengorbankan jiwa dan
DKPP gelar pembukaan Rapat Koordinasi dan Pengukuhan Tim Pemeriksa Daerah Periode 2019-2020 di Hotel Sari Pasific, Jumat 05 April 2019 pukul 20.00 WIB. Hadir dalam acara Ketua dan Anggota DKPP, Dr. Harjono, Prof. Muhammad, Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Alfitra Salamm, Dr. Ida Budhiati dan Hasyim Asy’ari, SH., M.Si., Ph.D serta Sekjen Bawaslu/DKPP, Dr. Gunawan Suswantoro.
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang KEPP Perkara Nomor 54-PKE-DKPP/III/2019 Ketua dan Anggota KPU Kota Bitung dan Perkara Nomor 55-PKE-DKPP/III/2019 Ketua dan Anggota KPU Kab. Minahasa dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Minahasa, di Hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado, pada Rabu (3/4). Rakor ini dipimpin oleh Anggota DKPP
Jakarta, DKPP- Pemilu bukan ajang perebutan kekuasaan, itu adalah paradigma yang salah. Pemilu adalah perebutan kepercayaan dari rakyat. Hal itu disampaikan Ketua DKPP Dr. Harjono saat menerima audiensi dari Koalisi Pemantau Pemilu (KP2), Selasa (4/2) di Ruang Rapat DKPP, Jakarta. “Sehingga sosialisasi pemilu seharusnya tidak saat menjadi partai politik. Sosialisasi pemilu harus sadar kalau kita
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan nomor perkara 31-PKE-DKPP/III/2019 dengan Teradu: Ketua dan Anggota KPU RI, Senin (1/4/2019) pukul 09.15 WITA. Sidang digelar melalui video conference antara KPU RI, Jakarta, dengan kantor KPU Sulawesi Tenggara, Jl. Khairil Anwar No 9 Puuwatu, Kota Kendari,Sulawesi Tenggara. Selaku Ketua majelis Prof Muhammad, dan
Semarang, DKPP – Politik uang harus dibenahi dengan mereformasi dahulu sistem demokrasi. Pencegahan dan penegakan hukum politik uang diperlukan untuk memastikan kesetaraan bagi mereka yang berkompetisi dalam pemilu serta menjamin kemurnian suara pemilih.Tanpa adanya jaminan itu semua, maka sebaik apa pun sistem elektoral yang dimiliki dan apa pun sistem ideologi yang diusungnya maka akan sia-sia.
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara Nomor 49-PKE-DKPP/III/2019 bertempat di Kantor Bawaslu Prov. Sumatera Barat, Jumat (29/3/2019) pkl 09.00 WIB. Sidang dipimpin oleh ketua majelis Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo dan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah (TPD Provinsi Sumatera Barat yakni, Adhi
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Padang, Kamis (28/3/2019) malam. Rakor tersebut untuk persiapan nomor perkara 49-PKE-DKPP/III/2019 dan nomor perkara 30-PKE-DKPP/II/2019. Rapat Koordinasi ini dipimpin oleh Prof. Teguh Prasetyo selaku anggota DKPP, dengan pengantar rakor Unu Herlambang, tenaga Ahli DKPP
Banjarmasin, DKPP – Anggota KPU Kab.Tabalong mengadukan rekannya. Pasalnya, rekannya tersebut dinilai melakukan pemalsuan tanda tangan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan nomor perkara 48-PKE-DKPP/III/2019 di kantor Bawaslu Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, pada Selasa (26/3/2019) pukul 09.00 WITA. Pengadu: Irisandy Winata Nasution, anggota KPU Kab.Tabalong. Teradu: Cicik Agus Sulistiani, anggota KPU Kab.Tabalong. Ketua Majelis Ida
DKPP gelar acara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (NGETREN Media) di Hotel Aryaduta Jakarta, Selasa (26/3/2019) Dibaca : 0
