Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 225-PKE-DKPP/VIII/2019, Senin (2/9), dengan Teradu Pilipus Famazokhi Sarumaha, Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Ia diadukan oleh Suaizisiwa Duha Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Berdasarkan dalil aduan Pengadu, Teradu diduga sengaja tidak memproses atau tidak menindaklanjuti
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada perkara 247-PKE-DKPP/VIII/2019. Sidang ini digelar di ruang sidang KPU Provinsi Sumatera Utara, Senin (2/9), dengan agenda mendengarkan pokok-pokok aduan dari Pengadu dan jawaban para Teradu. Sebanyak delapan penyelenggara pemilu diperiksa dalam sidang ini.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk tiga perkara di Provinsi Sumatera Utara pada Senin (2/9/2019) dan Selasa (3/9/2019), yaitu perkara nomor 247-PKE-DKPP/VIII/2019, 225-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 248-PKE-DKPP/VIII/2019.Perkara nomor 247-PKE-DKPP/VIII/2019 diadukan oleh Muhammad Tohir Munte. Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara,
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara nomor 151-PKE-DKPP/VI/2019, Kamis (29/8), di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Luwu. Mereka adalah Hasan Sufyan, Abd. Thayyib Wahid R, Adly Aqsha, Muhammad Samsir, dan Abdullah Sappe Ampin Maja. Digelarnya sidang pemeriksaan
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Perkara Nomor 240-PKE-DKPP/VIII/2019 dan Perkara Nomor 241-PKE-DKPP/VIII/2019 bertempat di Hotel Sahid T-More Kupang, NTT pada Kamis (29/8). Rakor dipimpin oleh Dr. Alfitra Salamm, didampingi Ahmad Thohir (Tenaga Ahli DKPP) dan Sawindri Hidayati (Kasubbag Fasilitasi Penyiapan Perkara). Hadir dalam rapat Tim Pemeriksa
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik untuk nomor perkara 254-PKE-DKPP/VIII/2019, Kamis (29/8) dengan Teradu Agusliadi, Anggota KPU Kab. Bantaeng. Ia diadukan oleh Abdul Kahar dan Mas’ud melalui kuasa hukumnya Muhammad Nurfajri, Tahiruddin, Hendra Wahyudi, Agum Iswhara Candra, dan Riswanda. Sidang yang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ini,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 11 Putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (28/8/2019) pukul 13.00 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara yang telah diperiksa
Makassar, DKPP – Masih dalam rangkaian sidang yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (20/9/19) pukul 14.00 WITA, sidang perkara nomor 217-PKE-DKPP/VII/2019 ini diadukan oleh Pengadu yang sama dengan perkara nomor 216-PKE-DKPP/VII/2019 yakni H. Bahrum Daido melalui kuasanya Andi Ramlan Muin dan Andi Agus Salim. Dalam perkara ini mereka melaporkan Ketua dan Anggota
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan perkara nomor 216-PKE-DKPP/VII/2019 Perkara nomor 216-PKE-DKPP/VII/2019 diadukan oleh H. Bahrum Daido melalui kuasanya Andi Ramlan Muin dan Andi Agus Salim. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu yakni, Hasan Sufyan, Abdul thayib Wahid R, Adly Aqsha,
Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 16 Putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (21/8/2019) pukul 13.30 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara telah diperiksa sebelumnya, baik melalui sidang di