Raka Sandi: DKPP Hadir Untuk Menjaga Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menegaskan kehadiran DKPP yaitu untuk menjaga kemadirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan dalam diskusi daring ‘Evaluasi dan Rekomendasi Penanganan dan Tindak Lanjut Putusan Perkara Pelanggaran Etik Oleh DKPP’ yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), pada

DKPP Akan Bacakan Putusan Perkara Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara Pada 19 Oktober 2022

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan perkara nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 dalam sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP di Jakarta, pada Rabu (19/10/2022) pukul 14.00 WIB. Teradu dalam perkara ini adalah Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, Surya Diansyah. Ia diadukan oleh Junaidi S. yang memberi kuasa kepada

DKPP Teken Perjanjian Kerja Sama Dengan Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Fakultas Hukum Universitas Tadulako menadatangani Perjanjian Kerja Sama atau PKS terkait Etika Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas di Universitas Tadulako, pada Sabtu (15/10/2022). Penandatanganan PKS dilakukan oleh Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo dan Dekan Fakultas Universitas Tadulako, Sulbandana. Dengan PKS ini diharapakan minat serta partisipasi mahasiswa

Ratna Dewi: Pemilu Bukan Hanya Beban Ketua dan Anggota

Donggala, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan penyelenggaraan pemilu tidak hanya menjadi beban yang ada di pundak ketua dan anggota. Melainkan juga beban pihak sekretariat sebagai supporting system. Ketua dan Anggota Bawaslu maupun KPU beserta jajaran sekretariat merupakan satu kesatuaan penyelenggaraan pemilu seusai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun

Optimisme Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) optimis dapat menekan atau meminimalisir pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bahkan sampai dengan nol pelanggaran di masa yang akan datang. Ketua DKPP, Heddy Lugito, penegakan kode etik penyelenggara pemilu bukan hal sepele. Oleh karenanya, ke depan DKPP akan lebih banyak melakukan sosialisasi bersama KPU dan Bawaslu (Forum

Raka Sandi Perkenalkan DKPP Kepada Delegasi GNEJ

Nusa Dua, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menghadiri Fifth Pleanary Assembly of The Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Nusa Dua, Bali, pada Senin (10/10/2022). Pria yang karib disapa Raka Sandi ini memperkenalkan DKPP kepada sejumlah delegasi GNEJ. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu yang dikelola oleh tiga

Jaga Kepercayaan Masyarakat, Ratna Dewi Pettalolo: Sidang DKPP Terbuka dan Transparan

Depok, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan DKPP adalah lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 kemudian dikuatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Meski sebagai peradilan etik, DKPP bukan momok bagi penyelenggara pemilu. DKPP hadir untuk pemilu yang berkualitas melalui penegakan

Heddy Lugito: Tanpa Media DKPP Tidak Akan Dilihat Masyarakat

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, dan tiga Anggota DKPP yaitu J. Kristiadi, M. Tio Aliansyah, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi melakukan audiensi dengan jajaran Pemimpin Redaksi Harian Kompas. Dalam audiensi tersebut, DKPP mengajak Harian Kompas untuk ikut menyosialisasikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pada

DKPP Berikan Masukan Terkait Empat Rancangan PKPU

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan masukan terkait empat rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. Empat PKPU tersebut yakni terkait Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pilkada, Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta Pencalonan