Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 05-PKE-DKPP/I/2022 pada Jumat (4/2/2022) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Aceh Barat Daya yakni Ilman Sahputra, Rahmah Rusli, dan Rismanidar sebagai Pengadu I, II, dan III. Para
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 07-PKE-DKPP/I/2022 pada Senin (31/1/2022) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Rudiansyah, Iffa Rosita, Suardi, Mukhasan Ajib, Fahmi Idris (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimatan Timur). Pengadu melaporkan Andreas Arinda Anantha Kusuma, Anggota
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 04-PKE-DKPP/I/2022 pada Kamis (27/1/2022) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Buyung Triyanto. Ia mengadukan Lilies Pratiwi yang merupakan Anggota Bawaslu Kota Surabaya sebagai Teradu I. Selain itu, Pengadu juga mengadukan Abhan, Ratna
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 04-PKE-DKPP/I/2022 pada Kamis (27/1/2022) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Buyung Triyanto. Ia mengadukan Lilies Pratiwi yang merupakan Anggota Bawaslu Kota Surabaya sebagai Teradu I. Selain itu, Pengadu juga mengadukan Abhan,
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati mengajak penyelenggara pemilu untuk optimis menghadapi pemilu nasional dan pilkada serentak tahun 2024. Penyelenggara pemilu memiliki modal sosial yang kuat untuk menyelenggarakan pemilu tersebut. Optimisme tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu dan Penandatangan Pakta Integritas di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 02-PKE-DKPP/I/2022 pada Selasa (18/1/2022) siang. Perkara ini diadukan oleh Rudi Hartono. Ia mengadukan Mohd. Taufik Harun yang merupakan Anggota Bawaslu Kab. Kerinci sebagai Teradu. Setidaknya ada lima pokok aduan yang didalilkan kepada Teradu. Pertama,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 03-PKE-DKPP/I/2022 pada Rabu (19/1/2022) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bengkulu, yaitu Irwan Saputra, Eko Sugianto, Siti Baroroh, Darlinsyah, dan Emex Verzoni. Secara berurutan, lima nama
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengungkapkan etika menjadi salah satu kunci lahirnya politik yang santun, saling menghargai dan menguatkan, serta kompetisi politik secara fair. Hal tersebut disampaikan Prof. Muhammad saat menjadi keynote speaker dalam Webinar Catatan Politik Awal Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh The Republic Institute pada Minggu (2/1/2022)
Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara, Arif Rahakbau selaku Teradu dalam perkara nomor 162-PKE-DKPP/IX/2021. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (22/12/2021)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (22/12/2021) pukul 13.00 WIB. DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara, Arif Rahakbau