Jakarta, DKPP – Proses seleksi penyelenggara pemilu tingkat provinsi, kabupaten maupun kota bukan perkara mudah. Terlebih penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang terdekat akan dilaksanakan pada tahun yang sama, yaitu tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, dalam kegiatan Pembekalan Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (20/10/2022).
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, Surya Diansyah, dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (19/10/2022). Surya Diansyah menjadi Teradu dalam dugaan pelanggaran KEPP dengan nomor perkara 30-PKE-DKPP/IX/2022. “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu, Surya
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menegaskan kehadiran DKPP yaitu untuk menjaga kemadirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan dalam diskusi daring ‘Evaluasi dan Rekomendasi Penanganan dan Tindak Lanjut Putusan Perkara Pelanggaran Etik Oleh DKPP’ yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), pada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan perkara nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 dalam sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP di Jakarta, pada Rabu (19/10/2022) pukul 14.00 WIB. Teradu dalam perkara ini adalah Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, Surya Diansyah. Ia diadukan oleh Junaidi S. yang memberi kuasa kepada
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Fakultas Hukum Universitas Tadulako menadatangani Perjanjian Kerja Sama atau PKS terkait Etika Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas di Universitas Tadulako, pada Sabtu (15/10/2022). Penandatanganan PKS dilakukan oleh Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo dan Dekan Fakultas Universitas Tadulako, Sulbandana. Dengan PKS ini diharapakan minat serta partisipasi mahasiswa
Jakarta, DKPP – Sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan DKPP tidak bisa mengubah hasil pemilihan umum atau pemilu. Pasalnya, subyek dari persidangan DKPP ada personal atau individu penyelenggara. Penegasan itu disampaikan Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dalam panel diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Adovokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPD Partai
Donggala, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan penyelenggaraan pemilu tidak hanya menjadi beban yang ada di pundak ketua dan anggota. Melainkan juga beban pihak sekretariat sebagai supporting system. Ketua dan Anggota Bawaslu maupun KPU beserta jajaran sekretariat merupakan satu kesatuaan penyelenggaraan pemilu seusai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) optimis dapat menekan atau meminimalisir pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bahkan sampai dengan nol pelanggaran di masa yang akan datang. Ketua DKPP, Heddy Lugito, penegakan kode etik penyelenggara pemilu bukan hal sepele. Oleh karenanya, ke depan DKPP akan lebih banyak melakukan sosialisasi bersama KPU dan Bawaslu (Forum
Nusa Dua, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menghadiri Fifth Pleanary Assembly of The Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Nusa Dua, Bali, pada Senin (10/10/2022). Pria yang karib disapa Raka Sandi ini memperkenalkan DKPP kepada sejumlah delegasi GNEJ. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu yang dikelola oleh tiga
Depok, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan DKPP adalah lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 kemudian dikuatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Meski sebagai peradilan etik, DKPP bukan momok bagi penyelenggara pemilu. DKPP hadir untuk pemilu yang berkualitas melalui penegakan