Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Natalis Walela dan Simon Yigibalom (Ketua dan Anggota KPU Kab. Mamberamo Tengah) sebagai Teradu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 24-PKE-DKPP/I/2024. Perkara ini diadukan Albertho G. Wanimbo. Kedua Teradu didalilkan dengan sengaja dan sah menerima gaji, honor, atau tunjangan ganda sebagai Aparatur Sipil
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penguatan demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia. MoU ditandatangani oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Prof. Budiharjo di Kampus Universitas
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 24-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura pada Senin (18/3/2024) pukul 10.00 WIT. Perkara nomor 24-PKE-DKPP/I/2024 ini diadukan Albertho G. Wanimbo. Ia mengadukan Natalis Walela (Ketua KPU Kab. Mamberamo Tengah) dan Simon Yigibalom
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 26-PKE-DKPP/II/2024 pada Rabu (13/3/2024). Perkara ini diadukan oleh Habiburokhman selaku Wakil Ketua TKN Paslon Capres dan Cawapres nomor urut 2 yang memberikan kuasa kepada Munatshir Mustaman, Raka Gani Pissani, Dolfie Rompas, dkk. Ia mengadukan Christian
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Saiful Mujib terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, pada Jumat (8/3/2024). Perkara dengan nomor 13-PKE-DKPP/I/2024 ini diadukan oleh Aflina Mustafainah dan Samsang dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 13-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (8/3/2024) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Aflina Mustafainah dari Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulawesi Selatan dan Samsang dari Forum Informasi dan Komunikasi
Sorong, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 12-PKE-DKPP/I/2024 pada Selasa (5/3/2024). Perkara ini diadukan Topan Baho. Ia mengadukan Farli Sampetoding Rego dan Sofyan (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya), serta Sefnat Kareth (Plt. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 12-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, pada Selasa (5/3/2024) pukul 10.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Topan Baho. Ia mengadukan Farli Sampetoding Rego (Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya), Sofyan
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 8-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Jumat (1/3/2024). Perkara ini diadukan La Rida Sidi. Ia mengadukan Irfan Sakti, La Deni, Yasir Arafah, Erni Mawar, dan Visman (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wakatobi)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 144-PKE-DKPP/XII/2023 pada Senin (26/2/2024). Sidang kedua ini digelar memeriksa sejumlah Pihak Terkait menyangkut status Mahlizah (Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat) selaku Teradu VII dalam perkara yang diadukan oleh M. Alpitara Gumay ini. Mahlizah didalilkan berstatus