Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 13 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (12/2/2020) pukul 13.30 WIB. Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno menuturkan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang
Manado, DKPP – Selain memberikan empat catatan terkait penyelenggaraan pemilu, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm juga mengingatkan terkait tiga ujian kepada penyelenggara pemilu agar mereka tidak diadukan ke DKPP. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis
Jakarta, DKPP – Sepanjang Januari 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan peringaptan keras terhadap 11 penyelenggara pemilu yang berasal dari unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). DKPP juga memberhentikan tiga Ketua KPU dari jabatannya karena terbukti melanggar kode etik pada dua sidang pembacaan putusan yang berbeda. Ketiganya adalah Timo Dahlia
Manado, DKPP – Alfitra Salamm memberikan empat catatan terkait penyelenggaraan pemilu saat menjadi narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis 30/1/2020 di Hotel Aryaduta, Kota Manado. Pertama berkaitan dengan musibah yang terjadi di KPU RI. “Saya kira kejadian itu adalah pukulan yang sangat telak sekali
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) Bawaslu Kota Jakarta Utara, di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No.14, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020) pukul 09.00 WIB. Sidang perkara nomor 05-PKE-DKPP/I/2020 dengan Pengadu M. Nur (wiraswasta sekaligus mantan anggota PPK Cilincing, Jakarta Utara)
Jakarta, DKPP – Dalam sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar pada Rabu Rabu (22/1/2020) pukul 13.30 WIB, DKPP memberikan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Ketua Panwaslih Kota Subulussalam, Edi Suhendri karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara nomor 230-PKE-DKPP/VIII/2019. “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Edi Suhendri selaku Ketua
Jakarta, DKPP – Pelaksana tugas (Plt.) Ketua DKPP, Prof. Muhammad mengungkapkan bahwa kasus yang menimpa mantan Anggota KPU RI, Wahyu Setiawan, sebagai sebuah kecelakaan. Hal ini diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Refleksi Hasil Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 yang diselenggarakan KPU RI di Ruang Sidang Utama Lt. 2 Gedung KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kedua untuk perkara nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, Jumat (17/1/2020). Ada sebanyak 11 penyelenggara Pemilu yang diadukan. Para Teradu adalah ketua dan anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat yakni Ramdan, Erwin Irawan, Mujiyo dan Zainab serta ketua dan anggota KPU RI. Pengadu perkara ini Hendri Makaluasc, Calon Legislatif (Caleg)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap sanksi Pemberhentian Tetap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan dapat menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia, bahwa kedekatan, pertemanan, persaudaraan persahabatan itu tidak bisa mengabaikan sumpah janji jabatan. Hal ini diungkapkan Dr. Ida Budhiati, Anggota DKPP dalam door stop dengan sejumlah media usai sidang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi berupa Pemberhentian Tetap terhadap Anggota KPU, Wahyu Setiawan karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi ini diberikan DKPP dalam sidang Pembacaan Putusan yang digelar pada Kamis, 16/1/2020 Pukul 14.00 WIB di ruang sidang DKPP, Jl. MH. Thamrin No. 14, lantai 5. Sidang perkara nomor