Ponorogo, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm, APU mengajak mahasiswa serta pegiat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo untuk terlibat aktif di dunia kepemiluan di tingkat lokal (kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi) maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan Alfitra Salamm saat menjadi pembicara dalam Seminar Legislatif dan Pembukaan Sekolah Legislatif di Graha Watoe Dhakon, IAIN Ponorogo,
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo mengajak civitas Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) untuk mewaspadai nilai atau muatan negatif dari demokrasi langsung yang dianut di Indonesia saat ini. Demokrasi langsung yang dianut saat ini memiliki muatan negatif berupa liberal dan kapital. Kedua muatan tersebut membuat demokrasi menjadi mahal atau berbiaya tinggi. Ajakan
Bandar Lampung, DKPP – Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo mengungkapkan DKPP menerima banyak aduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik terkait persoalan pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Persoalan pribadi penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP antara lain relasi atau hubungan tidak wajar, perilaku individu penyelenggara pemilu, sampai dengan persoalan piutang. Hal tersebut disampaikan Prof.
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad memaparkan empat tujuan dari berdirinya DKPP. Hal ini disampaikannya ketika menjadi narasumber dalam diskusi daring yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan tema “Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu-Pemilihan Serentak 2024”, Kamis (18/11/2021). Tujuan yang pertama, kata Muhammad, adalah menjaga integritas penyelenggara
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 170-PKE-DKPP/IX/2021 pada Kamis (18/11/2021). Perkara ini diadukan Disiplin Luahambowo. Ia mengadukan Murniati Dachi (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan), Karlina Dachi (Staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan), dan Feri Mulia Siagian (Kepala Sekretariat
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Prof. Muhammad meminta KPU dan Bawaslu segera menindaklanjuti setiap putusan DKPP maksimal tujuh hari setelah putusan dibacakan. Demikian disampaikan dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Proyeksi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pada Pemilu 2024 di Hotel Novotel Gajahmada Jakarta, Rabu (17/11/2021). “Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Setiap putusan wajib dilaksanakan seluruh
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Yohakim Migau, selaku Teradu II dalam perkara nomor 164-PKE-DKPP/IX/2021. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP pada Rabu (17/11/2021). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap
Bogor, DKPP – Ketua DKPP, Prof. Muhammad menyampaikan selamat kepada 90 orang lebih peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Lanjut Tahun 2021 Gelombang ke-2 yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Para peserta SKPP Tingkat Lanjut Gelombong ke-2 ini terpilih dari proses seleksi ketat yang dilakukan secara berjenjang oleh Bawaslu dan Panwaslih kabupaten/kota hingga
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengimbau penyelenggara memiliki kesadaran taat hukum dalam prinsip kode etik selama mengemban tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pasalnya, tanpa kesadaran taat hukum sebanyak apapun peraturan yang mengikat dan bersifat ancaman akan menjadi tidak berarti. Imbauan itu disampaikan Muhammad saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pembekalan Bagi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/11/2021) pukul 09.30 WIB. “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian tetap kepada Teradu Hilwan Panaqi selaku Anggota KPU Kabupaten Garut sejak