Tidak Hadiri Rapat Pleno Tiga Kali Berturut-Turut DKPP Berhentikan Anggota KPU Kota Jayapura

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kota Jayapura Markus Duwith dalam perkara nomor 92-PKE-DKPP/VIII/2023. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tiga perkara yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (25/9/2023). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Markus Duwith selaku Anggota KPU Kota

Heddy Lugito: DKPP Bukan Untuk Menghukum Penyelenggara Pemilu

Aktivitas

Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dirancang bukan untuk menghukum penyelenggara Pemilu. Kehadiran DKPP di Indonesia salah satunya untuk menjaga dan menjamin integritas penyelanggara serta lembaga Pemilu. Demikian disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam acara Ngobrol Bareng Bawaslu (Ngobras) yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (21/9/2023). “Jangan ditafsirkan keberadaan DKPP ini

DKPP Kembali Periksa KPU RI, Bawaslu: Ini Persoalan Etika, Bukan Komunikasi dan Personal

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa Ketua dan Anggota KPU RI atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI dengan pokok aduan terkait pembatasan akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) serta pembatasan jumlah personel dan

DKPP JATUHKAN SANKSI PERINGATAN KEPADA EMPAT PENYELENGGARA PEMILU

Rilis Pers

Jakarta, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada empat penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak lima perkara yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (13/9/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Edo Septiadi selaku staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan

DKPP Akan Kembali Periksa Ketua dan Anggota KPU RI Pada 13 September 2023

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Rabu (13/9/2023) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herywn J.M. Malonda, Puadi, dan Lolly Suhenty (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu RI)

Penyelenggara Pemilu Diimbau Tidak Ikut Perdebatan Isu dan Wacana Kepemiluan di Publik

Aktivitas

Surabaya, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi berharap penyelenggara Pemilu tidak ikut dalam perdebatan terkait isu-isu maupun wacana kepemiluan yang berkembang di  media dan masyarakat. Salah satu isu atau wacana yang ramai diperbincangkan saat ini adalah tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu tahun 2024 akan

DKPP Akan Periksa Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Terkait Dugaan Menerima Gaji Ganda pada 8 September 2023

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 102-PKE-DKPP/VIII/2023 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Jumat (8/9/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Nazaruddin yang memberikan kuasa kepada Mhd. Ikhsan Simatupang dan Muhammad Abduh. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Provinsi

Batasi Bawaslu Akses Silon, DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU RI

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (4/9/2023). Pada perkara ini diadukan Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herywn J.M. Malonda, Puadi, dan Lolly Suhenty (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu RI). Mereka mengadukan Hasyim Asy’ari,

Pengadu Dugaan Pelanggaran KEPP Didominasi Masyarakat Umum

Aktivitas

Samarinda, DKPP – Masyarakat umum atau pemilih berada peringkat pertama sebagai Pengadu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan data Bagian Fasilitasi Pengaduan DKPP dari Januari 2023 sampai dengan 22 Agustus 2023, dari 254 pengaduan yang masuk, 225 di antaranya diadukan oleh masyarakat atau pemilih. Hal

Meski Pasif, Raka Sandi: DKPP Tetap Hadir di Tengah Masyarakat dan Penyelenggara

Aktivitas

Denpasar, DKPP – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat pasif dalam menjalankan tugas, fungsi, maupun wewenangnya dalam penegakan kode etik bagi penyelenggara Pemilu. Meski demikian, DKPP tetap hadir di tengah masyarakat dalam rangka melakukan pencegahan dan sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hal tersebut disampaikan Anggota