Heddy Lugito: Tanpa Media DKPP Tidak Akan Dilihat Masyarakat

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, dan tiga Anggota DKPP yaitu J. Kristiadi, M. Tio Aliansyah, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi melakukan audiensi dengan jajaran Pemimpin Redaksi Harian Kompas. Dalam audiensi tersebut, DKPP mengajak Harian Kompas untuk ikut menyosialisasikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pada

DKPP Berikan Masukan Terkait Empat Rancangan PKPU

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan masukan terkait empat rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. Empat PKPU tersebut yakni terkait Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pilkada, Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta Pencalonan

DKPP Akan Periksa Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara Pada 3 Oktober 2022

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Senin (3/10/2022) pukul 09.30 WIB. Perkara ini diadukan oleh Junaidi S yang memberi kuasa kepada Riki Yuniagara dan Ary Ilham Mullah. Nama-nama tersebut mengadukan Anggota

Ratna Dewi Pettalolo Prediksi Politik Uang Marak di 2024

Jakarta, DKPP – Politik uang diprediksi masih akan marak terjadi pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu diimbau tetap menjaga integritas, kemandirian, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Imbauan itu disampaikan Anggota DKPP, Dr. Ratna Dewi Pettalolo, dalam bincang media bertajuk Sulteng Memilih 2024: Waspadai Politik Uang yang diselenggarakan

Jajaran KPU dan Bawaslu Harus Pegang Teguh KEPP dan Prinsip Pemilu

Jakarta, DKPP – Masyarakat diimbau tak perlu khawatir terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu selama tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 berlangsung. Pasalnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyelesaikan perilaku penyelenggara yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Demikian disampaikan oleh Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan

Komisi II Setujui Usulan Tambahan Anggaran Untuk DKPP

Jakarta, DKPP – Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2023 untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp 7,2 miliar. Persetujuan tersebut diambil Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RPD) Komisi II bersama DKPP di Gedung Nusantara, Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta, Rabu (21/9/2022). Rapat Kerja dan RDP tersebut membahas Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran

Ratna Dewi Pettalolo Apresiasi Percepatan Harmonisasi Peraturan Bawaslu

Jakarta,DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo mengapresiasi kinerja Bawaslu dalam percepatan harmonisasi dua Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).  Apresiasi itu disampaikan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bawaslu di Kota Bogor. “Dua Perbawaslu ini memang sangat dibutuhkan, karena tahapan pemilu sudah berlangsung, akan ada banyak potensi pelanggaran yang akan datang,” ujar Dewi pada Senin

DKPP Ungkap Rencana Penguatan Kelembagaan Dalam Audiensi dengan Mendagri

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (16/9/2022). Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengungkapkan bahwa DKPP telah menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan DKPP kepada Mendagri dalam audiensi ini. “Terutama kesekretariatan,” kata Heddy dalam konferensi pers usai audiensi. Menurut Heddy, salah satu