Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 7-PKE-DKPP/I/2023 di Ruang Sidang DKPP di Jakarta, pada Jumat (3/3/2023). Perkara ini diadukan oleh Ign. Ditok Gagah Tricahya. Ia mengadukan H. Sumardi, Nuraini, Maryadi, Endang Istianti, dan Novidiansyah (Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta
Medan, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mendampingi Komisi II DPR dalam kegiatan kunjungan kerja (kunker) reses Komisi II DPR di Kota Medan. Dalam pendampingan ini, Heddy didampingi Anggota DKPP M. Tio Aliansyah dan Sekretaris DKPP Yudia Ramli. Heddy mengungkapkan, alasan DKPP mendampingi Komisi II DPR adalah kunker ini mengunjungi Provinsi
Badung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan menjadi penyelenggara Pemilu bukan pekerjaan mudah. Selain harus taat kepada hukum, penyelenggara juga diikat oleh etika. Hal tersebut disampaikan Heddy Lugito saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Hukum Polri Tahun Anggaran 2023 di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, pada Rabu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 14-PKE-DKPP/II/2023 di Ruang Sidang DKPP di Jakarta, Senin (27/2/2022). Perkara ini diadukan oleh Muhammad Fauzan Irvan. Fauzan mengadukan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Hasyim Asy’ari didalilkan mengeluarkan pernyataan partisan tentang kemungkinan kembali ke sistem proporsional
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 14-PKE-DKPP/II/2023 di Ruang Sidang DKPP di Jakarta pada Senin (27/2/2023) pukul 13.00 WIB. Teradu dalam perkara ini adalah Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari yang diadukan oleh Muhammad Fauzan Irvan. Hasyim Asy’ari didalilkan oleh Pengadu
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan penyelenggara Pemilu agar tidak menyepelekan sanksi etik yang dijatuhkan DKPP. Menurut Raka Sandi (sapaan akrab, red), sanksi etik dalam hal-hal tertentu, bisa lebih berat dibandingkan sanksi hukum, karena sampai sejauh ini dalam peraturan perundang-undangan Pemilu belum diatur kapan kedaluarsanya.
Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 13-PKE-DKPP/II/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Rabu (22/2/2023). Pengadu pada perkara ini, Hariyanto, mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bengkulu, yaitu Rayendra Pirasad, Shanti Yudharini, dan Mico Yudisthira. Ketiga nama tersebut secara berurutan
Tangerang Selatan, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan masyarakat sipil (civil society) menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-1 Network For Indonesia Democratic Society (Netfid) yang dilaksanakan di Gedung Pusdilkat Kementerian Agama RI, Tangerang Selatan, pada Rabu (22/2/2023). “Pemilu yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 13-PKE-DKPP/II/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu, Rabu (22/2/2023) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Hariyanto. Ia mengadukan Rayendra Pirasad, Shanti Yudharini, dan Mico Yudisthira (masing-masing adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bengkulu) sebagai
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) atas perkara nomor: 8-PKE-DKPP/I/2023 pada Jumat (17/2/2023). Mereka yang diperiksa adalah Sukrin Saleh Taib, Hairudin Polontalo, Sofya Abdullah, Muhammad Fadly Thaib, dan Sitti Anjarwati (Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo). Perkara ini