DKPP Akan Periksa Empat Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Pada 19 Agustus 2021

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 144-PKE-DKPP/VI/2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (19/8/2021) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Andi Wildan Wahyudin. Ia mengadukan empat Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Ahmad Aziz Firdaus (Teradu

DKPP Berikan Sanksi Peringatan Kepada Dua Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi Peringatan kepada dua penyelenggara pemilu. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak empat perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (18/8/2021) pukul 09.30 WIB. “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu II Sutarmin D. Hi. Ahmad selaku Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sejak putusan

DKPP Akan Bacakan Putusan Empat Perkara Pada 18 Agustus 2021

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/8/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa

DKPP Periksa Anggota Bawaslu Kab. Halmahera Utara Terkait Keterangan Di MK

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 154-PKE-DKPP/VI/2021 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (13/8/2021) pukul 07.00 WIB atau 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Ramli Antula. Pengadu. melaporkan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara yakni,  Iksan Hamiru sebagai Teradu. Pokok perkara

Dr. Alfitra: Final and Binding DKPP Mendapat Tantangan

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa berdasar amanat undang-undang, putusan DKPP bersifat final dan mengikat (final and binding). Sifat putusan ini, kata Alfitra, telah diatur oleh undang-undang sejak DKPP berdiri. Yang paling baru adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 458 Ayat (13) tentang Pemilihan Umum (UU

Prof. Muhammad: E-Voting Bagi Saya Bukan Mimpi di Siang Bolong

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mendukung penerapan electronic voting (e-voting) untuk perhelatan pemilu di Indonesia di masa yang akan datang. Dukungan tersebut disampaikan Prof. Muhammad dalam diskusi virtual “Proyeksi Kesiapan E-Vote Pada Pemilu Indonesia” yang digelar oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pada Kamis (12/8/2021) siang. Menurutnya,

DKPP Akan Periksa Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Jumat, 13 Agustus 2021

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 154-PKE-DKPP/VI/2021 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (13/8/2021) pukul 07.00 WIB atau 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Ramli Antula. Pengadu. melaporkan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara yakni,  Iksan Hamiru sebagai Teradu. Pokok

DKPP Periksa Ketua KPU Jember Terkait Limitasi Hasil Verifikasi Administrasi Pilkada 2020

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 158-PKE-DKPP/VII/2021, Senin (9/8/2021) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Rico Nurfiansyah Ali. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Jember, Muhammad Syai’in. Dalam pokok aduannya, Rico menyebut Muhammad Syai’in telah merugikan Bakal Pasangan Calon

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Halmahera Utara Terkait Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 141-PKE-DKPP/IV/2021 secara virtual pada Jumat (6/8/2021) pukul 07.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Joel B. Wogono melalui kuasanya, Nofebi Eteua. Pengadu melaporkan Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara, yaitu Muhammad Rizal (Ketua), Amawaty

DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara Jumat, 6 Agustus 2021

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 141-PKE-DKPP/V/2021 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (6/8/2021) pukul 07.00 WIB atau 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Joel B. Wogono melalui kuasanya Nofebi Eteua. Pengadu. melaporkan Ketua KPU dan Anggota Kabupaten Kabupaten