Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 130-PKE-DKPP/X/2020 dan 141-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, pada Senin (30/11/2020). Dalam dua perkara ini, Stella Martina Runtu, H. Darul Halim, Hendra Samuel Lumanauw, Dikson Lahope, dan Roby AM. Manopo (Ketua dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk empat perkara sekaligus yakni nomor 130-PKE-DKPP/X/2020, 141-PKE-DKPP/XI/2020, 131-PKE-DKPP/X/2020, dan 142-PKE-DKPP/XI/2020 pada Senin (30/11/2020) di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, pukul 09.00 dan 13.30 WITA. Perkara 130-PKE-DKPP/X/2020 diadukan oleh Noldy Awuy, sedangkan perkara 141-PKE-DKPP/XI/2020 diadukan Efraim
Bandung, DKPP – Jumlah pelaporan atau aduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu terkait tahapan Pilkada Serentak 2020 yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sampai dengan 23 November 2020 mencapai 139 aduan. Sebanyak 36 laporan atau aduan terkait dengan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon, disusul dengan penetapan pasangan dengan 23 laporan,
Balikpapan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengungkapkan terdapat empat makna utama di setiap sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang digelar oleh DKPP. Pertama persidangan untuk menegakkan keadilan. Meski perkara yang diadukan ke DKPP dinilai kecil namun hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang mencari keadilan.
Jakarta, DKPP – Politik uang atau money politic menjadi potensi pelanggaran paling besar dalam perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di 270 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengatakan kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 menjadi celah masuknya money politic. Selain itu, diperkuat budaya masyarakat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 119-PKE-DKPP/X/2020 dan 124-PKE-DKPP/X/2020 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Selasa (24/11/2020). Sidang dipimpin Ketua Majelis, Dr. Alfitra Salamm, APU, dengan anggota, Dr. Ida Budhiati. Perkara ini diadukan oleh bakal calon Gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar dua sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 119-PKE-DKPP/X/2020 dan perkara nomor 124-PKE-DKPP/X/2020 pada Selasa (24/11/2020) pukul 13.30 WIB. Kedua perkara ini diadukan oleh Calon Gubernur Bengkulu dalam Pilkada 2020, Agusrin Maryono yang memberikan kuasanya Yasrizal. Pada perkara nomor
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo mengimbau penyelenggara pemilu untuk berhati-hati melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika dan pedoman perilaku. Prof. Teguh menyampaikan kepercayaan masyarakat (public trust) kepada penyelenggaraan pemilu harus tetap dijaga oleh penyelenggara. Terutama dalam penyelenggaraan pilkada di masa sulit saat ini
Medan, DKPP – Dua pekan menjelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2020, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad kembali mengimbau penyelenggara pemilu untuk tidak takut jika dilaporkan atau diadukan ke DKPP. Meski memiliki kewenangan memberhentikan penyelenggara pemilu, Muhammad menegaskan majelis DKPP yang berjumlah tujuh orang memiliki pertimbangan matang sebelum menjatuhkan sanksi dalam setiap perkara.
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kedua pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 102-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Jumat (20/11/2020). Sidang yang dipimpin Ketua Majelis, Prof. Muhammad ini mendengarkan keterangan para pihak terkait dan saksi yang sempat disebut-sebut Pengadu (Zulkarnain Siregar) pada