Banjarbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan tiga usulan strategis terkait penguatan kelembagaan dan kewenangan DKPP dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Usulan tersebut disampaikan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, saat menjadi pembicara dalam kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (20/11/2026).
Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mendengarkan pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya kalangan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi, sebagai bahan pertimbangan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Komisi II DPR RI dalam menyusun regulasi kepemiluan ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Ratna Dewi menyampaikan bahwa DKPP telah menyerahkan sejumlah usulan secara tertulis kepada Komisi II DPR RI. Usulan tersebut berfokus pada penguatan kelembagaan DKPP dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2029.
Terdapat tiga poin penting yang menjadi perhatian DKPP. Pertama, penguatan struktur kelembagaan, khususnya peningkatan Sekretariat DKPP menjadi Sekretariat Jenderal.
Menurut Ratna Dewi, penguatan sekretariat menjadi kebutuhan penting mengingat luasnya cakupan kewenangan DKPP dalam menangani dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di seluruh wilayah Indonesia. Dengan dukungan kelembagaan dan sumber daya yang tersedia saat ini, terdapat keterbatasan yang berpotensi memengaruhi efektivitas serta kualitas pelaksanaan tugas DKPP.
“DKPP menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Republik Indonesia. Karena itu, dukungan sekretariat harus diperkuat agar seluruh proses penanganan perkara dapat berjalan secara optimal dan berkualitas,” ungkapnya.
Ia menambahkan, usulan peningkatan struktur Sekretariat DKPP tersebut telah mendapatkan respons positif dari Komisi II DPR RI dan diharapkan dapat diwujudkan melalui penyusunan RUU Pemilu.
Kedua, DKPP mendorong penguatan fungsi pencegahan melalui pendidikan etika bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat luas. Menurut Ratna Dewi, tugas DKPP tidak semata-mata berorientasi pada penanganan perkara pelanggaran kode etik, tetapi juga harus diimbangi dengan langkah-langkah preventif untuk membangun kesadaran etika dalam kehidupan demokrasi.
Sebagai bentuk implementasi, DKPP telah mulai mengembangkan program pendidikan etika melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi. Salah satunya melalui kegiatan pendidikan etika di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara DKPP dan perguruan tinggi.
“Upaya pencegahan harus menjadi bagian penting dari kerja-kerja DKPP. Pendidikan etika tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga perlu diperluas kepada seluruh unsur masyarakat. Kami sudah mulai membangun kerja sama dengan perguruan tinggi untuk memperkuat pendidikan etika tersebut,” ujarnya.
Ketiga, DKPP mengusulkan penguatan kepastian hukum terkait sifat putusan DKPP yang final dan mengikat. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kewibawaan serta kepastian hukum atas putusan yang diterbitkan DKPP dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Ratna Dewi menjelaskan, dalam praktiknya masih terdapat putusan DKPP yang menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahkan, terdapat sejumlah putusan pengadilan yang menghasilkan pertimbangan berbeda dengan putusan DKPP.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum sekaligus memengaruhi kehormatan putusan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu.
“Persoalan sifat final dan mengikat putusan DKPP selama ini menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, sifat final dan mengikat tersebut memiliki cakupan keberlakuan tertentu, sehingga dalam praktiknya masih terdapat putusan DKPP yang dapat digugat ke PTUN. Kami mengusulkan agar dalam RUU Pemilu terdapat pengaturan yang lebih tegas, termasuk pembatasan upaya hukum terhadap putusan DKPP, sehingga kepastian hukum dan kehormatan putusan DKPP dapat tetap terjaga,” paparnya.
Ratna Dewi berharap ketiga usulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Komisi II DPR RI dalam proses penyusunan RUU Pemilu. Penguatan kelembagaan, optimalisasi pendidikan etika, serta kepastian hukum atas putusan DKPP dinilai menjadi aspek penting untuk memastikan kesiapan kelembagaan dalam menghadapi Pemilu 2029.
Melalui penguatan tersebut, DKPP diharapkan dapat semakin optimal menjalankan tugas menjaga integritas, kehormatan, dan kredibilitas penyelenggara pemilu demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan demokratis. [Humas DKPP]


