Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah melimpahkan empat aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026,menjadi perkara.
“Dari lima aduan yang kami terima, empat aduan di antaranya berstatus Memenuhi Syarat dalam verifikasi materiel sehingga telah kami limpahkan menjadi perkara,” kata Ketua DKPP, Heddy Lugito, Kamis (19/11/2026).
Heddy mengungkapkan, dua aduan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam rapat verifikasi materiel yang dilaksanakan pada 4 November 2026. Dua aduan tersebut adalah aduan yang disampaikan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan serta aduan yang disampaikan oleh Muhammad Afghan Ababil.
“Keduanya telah dilimpahkan menjadi perkara ke Bagian Persidangan DKPP pada 9 November 2026 yang teregistrasi sebagai Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 dan Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026,” jelasnya.
Dua aduan lainnya dinyatakan MS dalam rapat verifikasi materiel yang dilaksanakan pada 10 November 2026. Yaitu aduan yang disampaikan oleh Paman Nurlette dan Novi Manaban (diregistrasi sebagai perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026) serta aduan yang disampaikan oleh Denny Indrayana, dkk (diregistrasi sebagai perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026).
Heddy mengatakan, keempat perkara akan diperiksa sekaligus dalam satu sidang karena kesamaan teradu dan pokok aduan yang saling beririsan. Ia merinci, sidang pemeriksaan terhadap empat perkara ini akan dilakukan dalam empat agenda, yakni mendengarkan pokok aduan dari pengadu dan jawaban teradu; mendengarkan keterangan pihak terkait; mendengarkan keterangan saksi dan memeriksa alat bukti; serta pendalaman terhadap keterangan para pihak.
“Masing-masing dari keempat agenda tersebut akan dilaksanakan pada hari yang berbeda, yaitu 23 November, 24 November, 25 November, dan 1 Desember 2026,” ucap pria yang 25 tahun berkarir sebagai wartawan ini.
Sedangkan satu aduan lainnya, yakni aduan yang disampaikan oleh Ibnu Jandi, berstatus gugur. Sebelumnya, aduan ini berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) dalam tahap verifikasi administrasi. Menurut Heddy, aduan ini telah diverifikasi administrasi hingga dua kali, yaitu pada 19 Oktober dan 6 November 2026.
Sekretariat DKPP telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Ibnu Jandi selaku pengadu pada 9 November 2026. Status gugur ini berdasar Berita Acara Verifikasi Administrasi Nomor BA-37/DKPP/SET-02/XI/2026 yang ditandatangani hari ini, 19 November 2026.
“Hingga batas waktu 18 November 2026 tidak ada perbaikan yang disampaikan oleh Pengadu sehingga aduan tersebut berstatus gugur,” kata Heddy. [Rilis Humas DKPP]
Tabel Tindak Lanjut Aduan Dugaan KEPP
Pasca Putusan Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026
| NO. | TANDA TERIMA ADUAN | NOMOR PENGADUAN | PENGADU | STATUS |
| 1. | 039/01-08/SET-02/X/2026 | 28-P/L-DKPP/X/2026 | 1. Sri Afrianis
2. Dudy Agung Trisna |
MS Verifikasi Materiel
(4 November 2026) Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 |
| 2. | 038/01-08/SET-02/X/2026 | 29-P/L-DKPP/X/2026 | Muhammad Afghan Ababil | MS Verifikasi Materiel
(4 November 2026) Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026 |
| 3. | 041/02-12/SET-02/X/2026 | 31-P/L-DKPP/XI/2026 | 1. Paman Nurlette
2. Novi Manaban |
MS Verifikasi Materiel
(10 November 2026) Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026 |
| 4. | 045/01-14/SET-02/X/2026 | 33-P/L-DKPP/XI/2026 | 1. Brahma Aryana
2. Ansufri Sambo 3. Muhammad Sadiq 4. Denny Indrayana 5. Moeryono Aladin 6. Soenarko
|
MS Verifikasi Materiel
(10 November 2026) Perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026 |
| 5. | 044/02-13/SET-02/X/2026 | – | Ibnu Jandi | BMS Verifikasi Administrasi
(6 November 2026) |

