Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 6-PKE-DKPP/III/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Rabu (22/4/2025), pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah RJ dan DG yang memberikan kuasa kepada Edison Wahidin. Para Pengadu mengadukan Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 204-PKE-DKPP/XI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, pada Rabu (3/12/2025), pukul 10.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Masita Nawawi Gani, bersama empat anggotanya, yaitu: Suleman Patras, Adrian
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 199-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, pada Rabu (29/10/2025), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ridwan. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali, serta dua anggotanya yakni Dian
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 198-PKE-DKPP/X/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, pada Jumat (24/10/2025), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Fadhli Hakimi. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar, Dicky Andrika. Pengadu mendalilkan teradu telah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 193-PKE-DKPP/IX/2025 di Markas Polda Sulawesi Barat, Kota Mamuju, pada Kamis (16/10/2025), pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Hasri Salam dan Ardi Trisandi. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Nasrul Muhayyang. Sebagai teradu,
Sigi, DKPP – Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, mengajak seluruh stakeholder kepemiluan, termasuk penyelenggara, untuk berbenah dan melakukan evaluasi menyeluruh untuk pemilu yang lebih baik di masa yang akan datang. Ajakan tersebut disampaikan Ratna Dewi Pettalolo untuk menyikapi dinamika pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 Tahun 2025 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal/daerah. “Ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 176-PKE-DKPP/VII/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Rabu (24/10/2025), pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Saiful, Faturahman dan Safira Hikma yang memberikan kuasa kepada Imansyah. Pengadu mengadukan Ketua KPU Kabupaten
Sukabumi, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan bahwa integritas adalah kunci dalam seluruh proses pemilu dan demokrasi yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan bertajuk “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu”, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Sukabumi, pada Senin (15/9/2025). “Fondasi negara ini akan kuat melalui pemilu yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang. Dua perkara tersebut, masing-masing bernomor 164-PKE-DKPP/VI/2025 dan 181-PKE-DKPP/VIII/2025, yang akan diperiksa secara bersamaan pada Jumat (12/9/2025), pukul 09.00 WITA. Dengan rincian sebagai berikut: Perkara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 138-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Jumat (15/8/2025) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Satriadi,dan empat anggotanya, yaitu: Nurhalina, Siti Wahidah, Kristaten Jon