Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 47-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Jumat (2/5/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Djohan Parangka. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, Zenith TM Anaada beserta dua anggotanya, yaitu:
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan dua sanksi sekaligus kepada Ketua KPU Kabupaten Kaur, Muklis Ariyanto, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (28/4/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada teradu I, Muklis Ariyanto, selaku Ketua merangkap Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 14-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Rabu (30/4/2025) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Antonius, Agus Supriyanto, dan Faiqul Marom. Mereka mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, Chaidir
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Pulau Taliabu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Rabu (30/4/2025), pukul 09.00 WIT. Lima dari delapan penyelenggara pemilu tersebut adalah Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar dua sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 282-PKE-DKPP/XI/2024, 304-PKE-DKPP/XII/2024, dan 20-PKE-DKPP/I/2025 yang akan digelar secara terpisah pada 30 April dan 2 Mei 2025 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh. Rinciannya sebagai berikut: Perkara Nomor 282-PKE-DKPP/XI/2024
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Empat perkara yang masing-masing bernomor 10-PKE-DKPP/I/2025, 23-PKE-DKPP/I/2025, 40-PKE-DKPP/I/2025 dan 118-PKE-DKPP/II/2025, akan diperiksa secara terpisah pada tanggal 28 April – 2 Mei 2025. Rinciannya sebagai berikut: Perkara Nomor
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota KPU Kota Padangsidimpuan, Parlagutan Harahap, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (21/4/2025). “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Parlagutan Harahap selaku Anggota KPU Kota Padangsidimpuan terhitung sejak putusan ini dibacakan,”
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Kota Batam, pada 23-24 April 2025. Dua perkara tersebut, masing-masing bernomor 314-PKE-DKPP/XII/2024 dan 16-PKE-DKPP/I/2025, dengan rincian sebagai berikut: Perkara Nomor 314-PKE-DKPP/XII/2024 Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan pada Rabu (23/4/2025) Pukul 10.00
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 34-PKE-DKPP/I/2025 dan 67-PKE-DKPP/II/2025 yang akan digelar secara terpisah pada 23 dan 24 April 2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Rinciannya sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 34-PKE-DKPP/I/2025 Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 7-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (22/4/2025), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Samaun Dahlan yang memberikan kuasa kepada delapan orang, di antaranya adalah M. Yasin Djamaludin, Jansen E. Sihaloho, dan