Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Kupang. Kedua perkara tersebut, yakni Nomor 246-PKE-DKPP/X/2024 dan 60-PKE-DKPP/I/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 25 – 26 Februari 2025. Rincian Perkara Perkara Nomor 246-PKE-DKPP/X/2024
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 241-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Manokwari, Selasa (25/2/2025) pukul 09.00 WIT. Pengadu dalam perkara ini adalah Manuael Horna dan Bahmudin Fimbay yang memberikan kuasa kepada Pipin Susandi Januar, Jefri Bernadus dan Mahyuddin.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas dan sejumlah jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 9-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (21/2/2025) pukul 09.00 WIB. Beberapa jajaran Panwascam tersebut adalah Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 278-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bandung, Rabu (19/2/2025) pukul 09.00 WIB. Selaku pengadu dalam perkara ini adalah Firmansyah. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Garut, yaitu: Dian Hasanudin (ketua), Dedi Rosadi,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) secara Hibrida di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta dan Kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang. Ketiga perkara tersebut yaitu perkara Nomor 252-PKE-DKPP/X/2024, 269-PKE-DKPP/X/2024, dan 320-PKE-DKPP/XII/2024 akan digelar secara terpisah pada
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, pada 18 – 20 Februari 2025. Ketiga perkara tersebut yakni Nomor 275-PKE-DKPP/XI/2024, 261-PKE-DKPP/X/2024, dan 244-PKE-DKPP/X/2024 dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 275-PKE-DKPP/XI/2024 Sidang pemeriksaan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang ke-2 pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 236-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor Bawaslu Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Selasa (18/2/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Rohani yang mengadukan Ketua KPU Kabupaten Pankajene dan Kepulauan (Pangkep), Ichlas.. Pengadu mendalilkan bahwa Ichlas
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Keempat perkara tersebut yakni Nomor 203-PKE-DKPP/IX/2024, 215-PKE-DKPP/IX/2024, 218-PKE-DKPP/IX/2024, dan 220-PKE-DKPP/IX/2024 yang akan diperiksa secara terpisah di Kota Medan pada tanggal 17 – 19 Februari 2025. Berikut rincian
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Anggota KPU Kota Bekasi,Achmad Edwin Sholihin, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Kamis (13/2/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 66-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP pada Jumat (14/2/2025) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Fanly Katili, Warsito Kasim, dan Akbarul Muhith Nawawi. Sementara pihak yang diadukan adalah ketua dan anggota Bawaslu