DKPP Akan Periksa Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Pada 28 Juli 2023

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 91-PKE-DKPP/VI/2023 di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, pada Jumat (28/7/2023) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Hendra Kasim dan Julham Djaguna. Keduanya mengadukan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Ardian Yoro Nareng.

DKPP Akan Periksa Anggota KPU Kabupaten Bangkalan Pada 28 Juli 2023

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 89-PKE-DKPP/VI/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada Jumat (28/7/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ahmad. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Bangkalan Sairil Munir sebagai Teradu. Teradu didalilkan menerima uang

DKPP Akan Periksa Kembali Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar Pada 27 Juli 2023

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kedua pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 80-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kamis (27/7/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Henry Marulita Purba. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Pematang Siantar Junita Lila Sinaga selaku Teradu I

DKPP Akan Periksa Sembilan Penyelenggara Pemilu Kabupaten Nias Selatan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 86-PKE-DKPP/VI/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Rabu (26/7/2023) pukul 10.00 WIB. Pengadu dalam perkara Kalvinus Tafonao mengadukan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan Repa Duha beserta empat Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan,

Putusan DKPP: Ketua KPU dan Bawaslu Kota Sorong Direhabilitasi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memulihkan nama baik Ketua KPU Kota Sorong Roberth B. Yumame dan Ketua Bawaslu Kota Sorong Muhammad Nasir Sukunwatan. Putusan ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (24/7/2023). “Merehabilitasi nama baik Teradu I Roberth B. Yumame

PUTUSAN DKPP: 1 PEMBERHENTIAN TETAP DAN 4 PERINGATAN KERAS

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Panwascam Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, bernama Taufik Iskandar. Sanksi ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (20/7/2023). Taufik Iskandar berstatus sebagai Teradu VI pada perkara Nomor 74-PKE-DKPP/V/2023 yang diadukan oleh Acep Ali yang memberikan kuasa kepada Sopirmas.

DKPP Akan Periksa Ketua KPU Kabupaten Bandung Pada 21 Juli 2023

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 88-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Jumat (21/7/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Cecep Supriatna. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya. Agus Baroya didalilkan tidak

DKPP Periksa Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun Pada 18 Juli 2023

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 87-PKE-DKPP/VI/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Selasa (18/7/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Buyung Tanjung. Ia mengadukan Raja Ahab Damanik, Fatimah Yanti Sinaga, Puji Rahmad Harahap, Rahmadhani Sari

DKPP: Satu Anggota KPU Sulsel 2018-2023 Tak Lagi Layak Jadi Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan Upi Hastati karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran KEPP perkara nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Rabu (12/7/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu III Upi

DKPP Akan Periksa Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 81-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Jumat (14/7/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Bener Meriah, yaitu Yusrin, Surahman, dan Ramdona. Ketiga nama