Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 pada Kamis (12/5/2022) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Vendio Ellafdi (Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah) selaku Pengadu. Dia mengadukan Ivan Astavan Manurung (Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah) selaku Teradu. Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan dari perkara nomor 16-PKE-DKPP/III/2022 dalam sidang kode etik penyelenggara pemilu di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (11/5/2022) pukul 09.30 WIB. Teradu dalam perkara ini adalah Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Yalimo, yaitu Yehemia Walianggen, Hestevina Kawer, Oknil Kirakla, Zeth Kambu,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 17-PKE-DKPP/III/2022 pada Senin (18/4/2022) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Heri Saputra selaku Pengadu. Dia mengadukan Nurmi, Sofyan, Yusri, Faisal, dan Eni Yuliana (Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur) selaku Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Staf Pegawai Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Fredikus Famalua Sarumaha, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (13/4/2022). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu III Fredikus Famalua
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 16-PKE-DKPP/III/2022 pada Kamis (14/4/2022) pukul 13.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Yorim Endama, Sergius Christian Bomol, dan Sony Silak selaku Pengadu. Para Pengadu mengadukan Yehemia Walianggen, Hestevina Kawer, Oknil Kirakla, Zeth Kambu, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap satu perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (13/4/2022) pukul 09.30 WIB. Perkara yang akan dibacakan putusannya adalah perkara nomor 14-PKE-DKPP/II/2022 dengan empat Teradu, yaitu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Ketua KPU Kabupaten Kampar, Maria Aribeni, dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Maria Aribeni merupakan Teradu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu perkara nomor 15-PKE-DKPP/III/2022. “Merehabilitasi nama baik Teradu, Maria Aribeni, selaku
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap satu perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/4/2022) pukul 09.30 WIB. Perkara yang akan dibacakan putusannya ini adalah perkara nomor 15-PKE-DKPP/III/2022 dengan Ketua KPU
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 14-PKE-DKPP/III/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kota Medan, Senin (28/3/2022) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Suaizisiwa Duha. Ia mengadukan empat penyelenggara pemilu Sumut yang di antaranya adalah dua Anggota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Irwan, dalam sidang pembacaan pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (23/3/2022). Irwan merupakan Teradu dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu perkara nomor 10-PKE-DKPP/II/2022. “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras