DKPP: Dari 44 Pengaduan, 8 Perkara Disidang

Jakarta, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menetapkan dari 44 pengaduan yang masuk, sebanyak 8 perkara yang akan disidangkan. Ini didasarkan hasil verifikasi berkas yang masuk (20/08-5/9) dalam rapat yang digelar pada Kamis (05/09) di Ruang Rapat DKPP Lt. 5, dipimpin anggota DKPP Nur Hidayat Sardini. Rapat dihadiri selain anggota DKPP juga jajaran sekretariat;

Ketua dan Anggota DKPP RDP dengan Komisi II DPRRI

Ketua dan Anggota DKPP RDP dengan Komisi II DPR RI Jakarta, DKPP – Pada Senin 8 Juli 2013 pukul 10.00 WIB, Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRRI, di Ruangan KK II, Senayan, Jakarta. Maksud dan tujuan pertemuan tersebut dalam rangka melaporkan hasil-hasil kinerja lembaga

Sidang Lanjutan DKPP Teradu KPU

  Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa (9/4) besok, akan  melanjutkan sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua dan anggota KPU. Sidang digelar mulai pkl 10.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5 Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Sidang ini terbuka dan digelar untuk umum. Siapa saja

Ketua KPU Jatim Diperingatkan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi tertulis berupa Peringatan kepada Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin No 14, tadi sore (07/11) pukul 16.00 WIB. Selaku ketua majelis Nur Hidayat Sardini dan anggota majelis Saut H

Besok Sidang Perdana KPU RI

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU RI besok (08/10). Lokasinya di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14. Teradunya adalah tiga komisioner KPU dan seorang pegawai setjen KPU RI. Sedangkan Pengadunya Yulianus Dwaa, ketua Koalisi Rakya Prodemokrasi Provinsi Papua. Pokok pengaduannya berdasarkan nomor 110/DKPP-PKE-II/2013,

Rilis “Sidang Teradu 25 anggota KPU se-Bali”

Rilis "Sidang Teradu 25 anggota KPU se-Bali" Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (7/6) pukul 14.00 WIB hari ini, akan menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Provinsi Bali serta Ketua/anggota Kab Badung, Karangasem, Buleleng, dan Tabanan, yang diadukan Paslon Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga dan Dewa

Nasib Ketua KPU Jatim Ditentukan Besok

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan Putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPU Jatim Andry Ahmad Dewanto besok (07/11) pukul 16.00 WIB. Lokasi sidang  akan dilaksanakan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14. Pihak Pengadu, Trimoelja, kuasa dari pasangan Karwo-Saifullah Yusuf (Karsa) pada Pilgub Jatim 2013 mendalilkan,

Jumat, Sidang Lima Putusan **** Tiga KPU Daerah dan Dua Panwaslu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik lima penyelenggara Pemilu. Yaitu, Panwaslu Kabupaten Kayong Utara, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, KPU Kabupaten Lampung Utara, KPU Kabupaten Baru dan Panwas Kota Palembang.  Bertempat di ruang sidang DKPP,  Jalan Thamrin No 14 lantai 5, pembacaan

DKPP Rehabilitasi Lima Komisioner KPU Kabupaten Lampura

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi ketua dan empat anggota  KPU Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Mereka dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Hal tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (06/09) pukul 14.00. “Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan

Anggota Panwaslu Kota Palembang Dikenai sanksi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada Riduwansah, anggota Panwaslu Kota Palembang. Hal tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (06/09) pukul 14.00. “Berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta dalam persidangan, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen