Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap satu perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (13/4/2022) pukul 09.30 WIB. Perkara yang akan dibacakan putusannya adalah perkara nomor 14-PKE-DKPP/II/2022 dengan empat Teradu, yaitu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Ketua KPU Kabupaten Kampar, Maria Aribeni, dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Maria Aribeni merupakan Teradu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu perkara nomor 15-PKE-DKPP/III/2022. “Merehabilitasi nama baik Teradu, Maria Aribeni, selaku
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap satu perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/4/2022) pukul 09.30 WIB. Perkara yang akan dibacakan putusannya ini adalah perkara nomor 15-PKE-DKPP/III/2022 dengan Ketua KPU
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 14-PKE-DKPP/III/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kota Medan, Senin (28/3/2022) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Suaizisiwa Duha. Ia mengadukan empat penyelenggara pemilu Sumut yang di antaranya adalah dua Anggota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Irwan, dalam sidang pembacaan pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (23/3/2022). Irwan merupakan Teradu dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu perkara nomor 10-PKE-DKPP/II/2022. “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 15-PKE-DKPP/III/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (24/3/2022) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Manuhar Silaen. Pengadu melaporkan Maria Aribeni, Ketua KPU Kabupaten Kampar sebagai Teradu. Pengadu menduga telah terjadi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap satu perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (23/3/2022) pukul 09.30 WIB. Perkara yang akan dibacakan putusannya ini adalah perkara nomor 10-PKE-DKPP/II/2022 dengan Ketua Bawaslu Kabupaten
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara pemilu dalam sidang kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/3/2022). Dua penyelenggara pemilu tersebut adalah Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong, Abdul Chair dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Mahmudin Abdullah. Abdul
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/3/2022) pukul 09.30 WIB. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada seorang penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (23/2/2022). Sanksi tersebut dijatuhkan kepada Herman Joseph Kelbulan, Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Teradu dalam perkara 09-PKE-DKPP/I/2022. “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap