Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 15 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan Keras disertai Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada dua penyelenggara pemilu yaitu Ketua KPU
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 185-PKE-DKPP/XII/2020. Sebagai informasi, sidang ini akan dilaksanakan secara tertutup. Perkara ini diadukan Eliana Hanafi. Pengadu melaporkan Wa Ode Lestiana, Staf PPNPNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton sebagai Teradu. Dalil aduan yakni bahwa Teradu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 5-PKE-DKPP/I/2021. Perkara ini diadukan oleh Fonaha Zega dan Emanuel Zebua melalui kuasanya Hendrick p. Soambaton. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Utara, yakni Evarianus Hareva, Inotonia Zega, Elizama Nazara, Karyanto
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 31-PKE-DKPP/II/2021, 44-PKE-DKPP/II/2021, dan 46-PKE-DKPP/II/2021. Perkara nomor 31-PKE-DKPP/II/2021 diadukan oleh Disiplin Luahambowo. Pengadu mengadukan Alismawati Hulu, Pilipus Famazokhi Sarumaha, dan Harapan Bawaulu (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan selaku Teradu I sampai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 15 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/2/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di ruang
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 6-PKE-DKPP/I/202I. Perkara ini diadukan oleh Hertin Armansyah melalui kuasanya Mahmud Kusuma. Pengadu melaporkan Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, Risma Dewi. Pokok perkara Teradu diduga tidak akuntabel dan profesional dalam menangani laporan Pengadu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 195-PKE-DKPP/XII/2020. Perkara ini diadukan oleh Ramli melalui kuasanya Abdul Rajab Sabarudin R. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni, yakni Herry Arius E. Salamahu, Dedimus Kambia, Regina Baransano, Eko Prio
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 9-PKE-DKPP/I/202I dan 11-PKE-DKPP/I/202I. Perkara nomor 9-PKE-DKPP/I/202I diadukan oleh Ajad Sudrajat melalui kuasanya Bambang Irawan. Pengadu melaporkan Ketua Bawaslu Kabupaten Berau yakni Nadirah. Teradu diduga melanggar prinsip integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 187-PKE-DKPP/XII/2020. Perkara ini diadukan oleh Ahmad Miftah Rizki Sitio. Dia mengadukan Muhammad Syahfii Siregar, Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar. Pokok Perkara bahwa Pengadu merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh Teradu dengan mengatakan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020 dan 146-PKE-DKPP/XI/2020. Kedua perkara ini diadukan oleh Chaerul Anwar Natsir melalui kuasanya Jou hasyim Waimahing, Sudharmono K Lewa, Muhammad Boli RM, dan Yahya Ola Lelang Onen. Untuk perkara nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, mereka