DKPP Periksa KPU Labuhanbatu Dalam Dua Perkara Terkait Seleksi PPK dan PPS

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Jumat (31/3/2023), pukul 09.00 WIB. Kedua perkara tersebut adalah perkara nomor 43-PKE-DKPP/III/2023 yang diadukan M. Ridwan Harahap dan perkara nomor 48-PKE-DKPP/III/2023 yang diadukan Hamdani Hasibuan. Perkara nomor 43-PKE-DKPP/III/2023 Dalam perkara ini, M.

DKPP Periksa KIP dan Panwaslih Aceh Timur Dalam Dua Perkara Seleksi PPK dan PPS

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Jumat (31/3/2023), pukul 09.00 WIB. Kedua perkara tersebut adalah perkara nomor 44-PKE-DKPP/III/2023 yang diadukan Muzakkir dan perkara nomor 49-PKE-DKPP/III/2023. Perkara terakhir diadukan oleh tiga orang, yaitu Abd. Hadi Abidin, Ananda Ardila Putri,

DKPP Periksa KPU Rejang Lebong Karena Loloskan PPS Tak Sesuai Domisili

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan sidang pemeriksaan virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 37-PKE-DKPP/II/2023, Rabu (29/3/2023). Perkara ini diadukan oleh Elpis Munandar. Sedangkan pihak Teradu adalah Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Restu Wibowo, Visco Putra Alexander, Ujang Maman, Lusiana, dan Atina. Elpis

Ketua DKPP: Putusan Bawaslu Erga Omnes

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan bahwa putusan Bawaslu terkait gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Menurut Heddy, putusan Bawaslu tersebut tidak lagi menjadi milik pelapor atau terlapor saja, tetapi juga sudah dimiliki publik karena telah terbuka di ranah publik. “Yang menjadi perhatian kita semua putusan bawaslu itu bersifat

Jelang Pemilu 2024, Media Massa Memiliki Nilai Strategis

Bandar Lampung, DKPP – Media massa diharapkan menjadi mengoptimalkan perannya sebagai penyuplai informasi dan pengontrol sosial dalam tahapan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 yang akan datang. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) M. Tio Aliansyah dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (NGETREN Media) di Kota Bandar Lampung, Minggu (26/3/2023).

Perdebatan Sistem Proporsional Pemilu Harus Lebih Komprehensif dan Mendalam

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi berpendapat perdebatan mengenai sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka seharusnya dibuka seluas-luasnya di ruang publik. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) yang diadakan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Dalam Raker ini terdapat pertanyaan

Ratna Dewi Ingatkan Panwascam se-Kota Depok Tentang Sumpah Jabatan

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan seluruh jajaran Panwascam se-Kota Depok agar tetap memegang sumpah dan janji jabatan saat dilantik. Sumpah janji jabatan disebutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber kegiatan bimbingan teknis penguatan pelaksanaan tupoksi kepemiluan

DKPP Periksa Bawaslu Simalungun Karena Luluskan Peserta Seleksi Panwascam

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 29-PKE-DKPP/II/2023 pada Senin (20/3/2023). Perkara ini diadukan oleh Buyung Tanjung. Ia mengadukan Ketua dan empat Anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun, yaitu Muhammad Choir Nazlan Nasution, Alfi Mukhair Nasution, Michael Richard Siahaan, Bobi Dewantara

DKPP Periksa Enam Penyelenggara Pemilu KIP Gayo Lues Terkait Dugaan Titipan dalam Seleksi PPS

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 40-PKE-DKPP/II/2023 pada Jumat (17/03/2023) pukul 08.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Abdullah dan Maripatua Purba. Mereka mengadukan enam penyelenggara Pemilu KIP Kabupaten Gayo Lues. Satu dari enam penyelenggara Pemilu yang diadukan tersebut

DKPP Akan Periksa Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Terkait Keanggotaan Parpol

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 38-PKE-DKPP/II/2023, Jumat (17/3/2023) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Dahli Saptini. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, yaitu Oktureni Sandhra Kirana. Dahli Saptini mendalilkan Oktureni masih tercatat sebagai Anggota Partai Republik pada