Jakarta, DKPP – Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan persoalan yang sangat krusial dalam pemilu. Selain itu, DPT adalah indikator awal dari pemilu yang demokratis. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad dalam Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, pada Jumat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Bengkalis, Anggi Ramadhan Siregar, dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 23-PKE-DKPP/VI/2022. Sanksi Pemberhentian Tetap tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran KEPP di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Rabu (27/7/2022). “Menjatuhkan sanksi
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 26-PKE-DKPP/VII/2022 secara hibrida, Rabu (27/7/2022). Perkara ini diadukan oleh Pantas Tarigan SAG. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang, Mulianta Sembiring. Dalam pokok aduannya, Pantas Tarigan menduga Mulianta tidak memenuhi syarat sebagai Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan perkara nomor 23-PKE-DKPP/VII/2022 dalam sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (27/7/2022) pukul 09.30 WIB. Teradu dalam perakra ini adalah Anggota KPU Kabupaten Bengkalis, Anggi Ramadhan Siregar. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan perkara ini telah diperiksa
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 26-PKE-DKPP/VII/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatra Utara, Kota Medan, pada Rabu (27/7/2022) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Pantas Tarigan SAG. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang, Mulianta Sembiring. Dalam pokok
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 25-PKE-DKPP/VII/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, Senin (25/07/2022) pukul 09.00 WIB Perkara ini diadukan oleh Anggota DPC PKB Kabupaten Muara Enim, Yoga Adi Baya yang memberikan kuasa kepada Mulyadi,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sangat mendukung praktik antikorupsi dalam mewujudkan penyelenggara negara yang berintegritas di Indonesia. Demikian disampaikan Ketua DKPP, Prof. Muhammad dalam kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/7/2022). Dalam konteks kepemiluan, praktik antikorupsi disebut Muhammad dapat
Jambi, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 27-PKE-DKPP/VII/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, Kota Jambi, Selasa (19/7/2022) pukul 09.00 WIB Perkara ini diadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jambi, yaitu H.M. Subhan, Apnizal, Ahdiyenti, Nur Kholik, dan Suparmin. Kelima nama tersebut
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 27-PKE-DKPP/VII/2022 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Jambi, Kota Jambi, Selasa (19/07/2022) pukul 09.00 WIB Perkara ini diadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jambi, yaitu H.M. Subhan, Apnizal, Ahdiyenti, Nur Kholik, dan Suparmin. Kelima
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati penggunaan aplikasi sistem informasi partai politik (Sipol) dalam tahapan Pemilu serentak Tahun 2024. Ketua DKPP, Prof. Muhammad berpendapat bahwa Sipol bukanlah satu-satunya sarana untuk mendata dokumen-dokumen partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu. “Yang menggembirakan DKPP adalah statement Ketua KPU bahwa Sipol hanya sebagai alat