Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap lima (5) perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2020) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada 13 penyelenggara pemilu yang menjadi Teradu dalam tiga perkara dari lima perkara yang
Jakarta, DKPP – Peradilan etika penyelenggara pemilu yang dilaksanakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah dicontoh banyak negara di dunia. Indonesia menjadi negara pertama di dunia sekaligus pelopor dalam membangun sistem dan infrastuktur peradilan etika penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan Ketua DKPP, Prof. Muhammad dalam Pembukaan Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa di Gedung Nusantara
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati angkat bicara soal penanganan perkara asusila yang ditangani oleh DKPP. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan webinar nasional DKPP yang bertemakan “Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020”, Selasa (10/11/2020). Menurut Ida, penegakkan kode etik yang dilakukan DKPP beririsan dengan persoalan
Jakarta, DKPP – Penyelenggara pemilu dipandang sebagai kategori profesional lantaran dituntut memiliki keahlian dan keterampilan yang spesifik. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati dalam webinar nasional bertema “Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan”, Selasa (10/11/2020). “Penyelenggara pemilu ini tidak cukup independen tapi juga profesional. Tidak
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU. mengingatkan adanya potensi laporan atau aduan terkait dengan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Serentak 2020 yang dinilai belum selesai. Dalam Webinar Nasional ‘Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas di Wilayah Provinisi Jawa Tengah’, Alfitra mengatakan laporan tersebut terkait dengan akurasi, validasi,
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Didik Supriyanto mengungkap jumlah dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan Pilkada serentak Tahun 2020. “Sampai sejauh ini ada 102 aduan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima DKPP terkait Pilkada 2020,” kata Didik kegiatan webinar yang diadakan oleh DKPP bertemakan “Sosialisasi Etik Dalam Pencegahan
Makassar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020. Menurutnya, akan banyak godaan yang datang ke ASN di tengah kontestasi pesta demokrasi seperti pilkada. Meskipun sejatinya para ASN di seluruh penjuru tanah air sejatinya lebih
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad menegaskan bahwa DKPP, KPU, dan Bawaslu masih dalam satu koridor yang sama dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Menurut Muhammad, ketiga lembaga penyelenggara pemilu ini memiliki visi yang sama tentang pemilu sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. “DKPP, Bawaslu dan KPU itu masih satu garis perjuangan, bagaimana
Manado, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Teguh Prasetyo menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan 2020 di Kota Manado, Sabtu (7/11/2020). Kegiatan ini diikuti oleh puluhan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Manado. Dalam kesempatan ini, Teguh mengenalkan konsepsi filsafat pemilu dan pemilu/pilkada bermartabat kepada
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel Helda R. Ambay, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 118-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Jayapura, Sabtu (7/11/2020). Helda diperiksa karena diduga masih menerima gaji dan tunjangan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi