Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 45-PKE-DKPP/III/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari pada Selasa (7/5/2024) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Rendra Alam Lamuse. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan Muh. Yunan dan Kasubbag Perencanaan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 49-PKE-DKPP/III/2024 pada Senin (6/5/2024) pukul 10.00 WIB dan Perkara Nomor 61-PKE-DKPP/IV/2024 pada Selasa (7/5/2024) pukul 10.00 WIB. Kedua sidang ini akan digelar di Ruang Sidang Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Dalam Perkara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah Elias Agus Huninhatu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP di Ruang Sidang DKPP, Jumat (3/5/2024). Elias Agus Huninbatu berstatus sebagai Teradu dalam empat perkara, yaitu perkara Nomor 47-PKE-DKPP/III/2024, 48-PKE-DKPP/III/2024, 51-PKE-DKPP/III/2024, dan 54-PKE-DKPP/III/2024. Keempat perkara tersebut memiliki dalil aduan yang sama, yaitu
Jayapura, DKPP – Tahun 2024 merupakan tahun politik yang berbeda dari sebelumnya selama Indonesia berdiri. Pada tahun ini terdapat dua pelaksanaan demokrasi yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Setelah Pemilu serentak yang dilaksanakan 14 Februari 2024, hajat demokrasi selanjutnya yang akan dilaksanakan yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan nomor perkara 39-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Jayapura, Jumat (26/4/2024). Perkara ini diadukan oleh Gerats Nepsan ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Yahukimo Penas Bahabol (Teradu I) dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Panus Yahuli (Teradu II).
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumumkan satu nama calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur Masyarakat Provinsi Riau periode 2023-2024. Calon tersebut adalah Gema Wahyu Adinata, S.H.. Gema menjadi calon PAW TPD Provinsi Riau unsur Masyarakat karena terdapat satu orang TPD Provinsi Riau unsur Masyarakat periode 2023-2024, yaitu Rusidi
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/4/2024) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Rico Nurfiansyah Ali. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU RI, yakni Hasyim Asy’ari, Mohammad Afifuddin, Betty Epsilon
Tanjung Pinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 31-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, Rabu (27/3/2024). Perkara ini didadukan oleh Rizky Amanda, Roza Saputra dan Agung Anugrah Putra. Ketigannya mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna Siswandi (Teradu I) serta
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 32-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Rabu (27/3/2024). Hendri yang berstatus sebagai Teradu dalam perkara ini diadukan oleh Agus Syahputra, Fahrul Rizha Yusuf, Maitanur,
Banjarmasin, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo berpesan agar seluruh pihak untuk menjaga kredibilitas Pemilu. Hal tersebut disampaikannya di depan ratusan jajaran pengawas Pemilu se-Kalimantan Selatan dalam kegiatan “Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Persiapan Penyusunan Bahan Awal Keterangan Tertulis dalam Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024” yang diadakan Bawaslu Provinsi