Apel Pagi Penting untuk Konsolidasi Organisasi

Jakarta, DKPP – Tahun 2004, pemerintah menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintah kemudian mencanangkan pembangunan aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini mensyaratkan adanya kedisiplinan. Disiplin mutlak diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya

DKPP-Bawaslu Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan sekretariat DKPP dan Bawaslu, pada Selasa (1/10/2019) pukul 08.00 WIB. Tema yang diangkat untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019 ini adalah “Pancasila Sebagai Dasar Penguatan Karakter Bangsa Menuju Indonesia Maju Dan Bahagia”. Dalam

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kota Bengkulu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 263-PKE-DKPP/VIII/2019, Senin (30/9/2019). Sidang ini digelar melalui video conference, dari Kantor DKPP RI dan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Pengadu dalam perkara tersebut adalah Samson Marwan dari LSM Yasrindo Provinsi Bengkulu yang memberi kuasa kepada Abdusy Syakir dan Rendra

Dr. Harjono: Penyelenggara Pemilu, Jagalah Kepercayaan Masyarakat!

Surabaya, DKPP – Penyelenggara Pemilu harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Demikian pesan Ketua DKPP, Dr. Harjono dalam acara Konsolidasi Regional Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 di Surabaya, Jumat (27/9/2019) malam. “Pesan saya, jagalah kepercayaan masyarakat kepada anda. (Mempraktekan) asas terbuka, akuntabel dan transparan adalah cara-cara untuk mempertahankan kepercayaan (masyarakat),” kata

DKPP Periksa Enam Penyelenggara Pemilu NTT

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa enam penyelenggara Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 261-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 270-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Jumat (27/9/2019). Enam penyelenggara tersebut terdiri dari lima komisioner KPU Provinsi NTT dan seorang Anggota KPU Kabupaten Ngada. Lima komisioner KPU Provinsi

DKPP Terima 475 Aduan Terkait Pemilu 2019

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memaparkan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (26/9/2019). DKPP hadir diwakili oleh Anggota DKPP Prof. Muhammad, yang didampingi Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno serta Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Kerjasama, dan Kepegawaian,

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU RI Terkait Seleksi KPU Provinsi Maluku

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 277-PKE-DKPP/VIII/2019 di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Perkara ini diadukan oleh Zahrudin Latuconsina, yang memberikan kuasa kepada empat orang, yaitu Hery Firmansyah, Resa Hendrawan Samir, Sandy K. Singarimbun dan

DKPP Rehabilitasi Ketua KPU dan Bawaslu RI Terkait Mundurnya Bupati Mandailing Natal

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Ketua KPU, Arief Budiman dan Ketua Bawaslu RI, Abhan, dalam sidang pembacaan putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada Rabu (25/9/2019). Keduanya berstatus sebagai Teradu dalam perkara 100-PKE-DKPP/V/2019. Dalam sidang ini, DKPP menolak pengaduan yang diajukan Pengadu serta menyatakan Arief Budiman dan Abhan