Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk dua perkara di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, pada Kamis (27/6/2024) pukul 09.00 WIT. Dua perkara tersebut yakni nomor 68-PKE-DKPP/V/2024 diadukan oleh Muhammad Rizal memberikan kuasa kepada Muhammad Irfan serta nomor 89-PKE-DKPP/V/2024
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 53-PKE-DKPP/III/2024 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Selasa (25/6/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Muhammad Habibi. Ia mengadukan Hasyim Asy’ari (Ketua KPU RI) sebagai Teradu I serta Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 76-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, pada Selasa (25/6/2024) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Mohamad Gandhi A Tapu dan Ikrar Setiawan Akasse. Pengadu mengadukan Sofyan Jakfar, Yanti Halalangi, Nur Istiyan Harun, Noval
Pontianak, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 78-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kota Pontianak, Jumat (14/6/2024). Perkara ini diadukan oleh Caleg DPRD Kabupaten Ketapang dari Partai Nasdem Muhammad Ali yang memberikan kuasa kepada Dewa M. Satria W., Imron Rosyadi, Ichza
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 78-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, pada Jumat (14/6/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Calon Legislatif DPRD Kabupaten Ketapang dari Partai Nasional Demokrat bernama Muhammad Ali yang memberikan kuasa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU RI dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 52-PKE-DKPP/III/2024 di Kantor DKPP, Jakarta, Selasa (11/6/2024). Ketua dan Anggota KPU RI yang diperiksa dalam sidang ini adalah Hasyim Asy’ari (Ketua), Betty Epsilon Idroos, Mochamad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto
Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 84-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Kota Manokwari. Perkara ini diadukan Arianus Paressa yang memberikan kuasa kepada Handri Piter Poae, dkk. Pengadu mengadukan Hendra J. C. Talla, Yosan Massa, Marthen Luther Singgir, Mohammad Idris
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 74-PKE-DKPP/V/2024 di di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, Selasa (4/6/2024) Perkara ini diadukan oleh Haris Lewenussa, yang memberi kuasa kepada Lukman, La Syahrir Haruna, dan La Ode Muhammad Sadar. Pihak Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Ketiga perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 80-PKE-DKPP/V/2024, 84-PKE-DKPP/V/2024, dan 85-PKE-DKPP/V/2024, akan diperiksa secara terpisah pada periode 5-6 Juni 2024. Berikut rincian mengenai ketiga perkara tersebut: Perkara Nomor 80-PKE-DKPP/V/2024
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak tiga perkara di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari. Ketiga perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 59-PKE-DKPP/IV/2024, 62-PKE-DKPP/IV/2024, dan 74-PKE-DKPP/V/2024, akan diperiksa secara terpisah pada periode 3-4 Juni 2024. Berikut rincian mengenai ketiga perkara