DKPP Berharap Bawaslu Semakin Mandiri dan Matang Di Usia 15 Tahun

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap Bawaslu semakin matang dan dewasa sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam usianya yang ke-15. Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi pun berharap agar Bawaslu semakin baik dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan dan penindakan. “Dengan semakin matangnya Bawasu, tidak akan banyak lagi aduan dugaan pelanggaran kode etik

DKPP dan PWI Teken MoU Tentang Sosialisasi KEPP Secara Nasional

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Kantor PWI, Jakarta, Kamis (6/4/2023). MoU yang ditandatangani oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Ketua Umum PWI Atal S. Depari ini terkait dengan sosialisasi, publikasi, edukasi, dan diseminasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

DKPP Periksa KIP Aceh Tenggara Atas Dugaan Pungli Seleksi Badan Adhoc

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 46-PKE-DKPP/III/2023, Rabu (5/4/2023). Pihak Pengadu dalam perkara ini adalah Fazriansyah. Ia mengadukan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara Mhd. Safri Desky serta empat Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu Muhammadin, Kaman Sori, Sufriadi,

Raka Sandi: Timsel Cabawaslu Harus Utamakan Orang-Orang Berintegritas

Jakarta, DKPP – Integritas adalah suatu hal yang mutlak harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pemilu diyakini takkan demokratis jika diselenggarakan oleh orang-orang yang tidak berintegritas. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat mememberikan materi kepada Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Bawaslu Periode 2023-2028 di Jakarta, Jumat

DKPP Periksa KPU Labuhanbatu Dalam Dua Perkara Terkait Seleksi PPK dan PPS

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Jumat (31/3/2023), pukul 09.00 WIB. Kedua perkara tersebut adalah perkara nomor 43-PKE-DKPP/III/2023 yang diadukan M. Ridwan Harahap dan perkara nomor 48-PKE-DKPP/III/2023 yang diadukan Hamdani Hasibuan. Perkara nomor 43-PKE-DKPP/III/2023 Dalam perkara ini, M.

DKPP Periksa KIP dan Panwaslih Aceh Timur Dalam Dua Perkara Seleksi PPK dan PPS

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Jumat (31/3/2023), pukul 09.00 WIB. Kedua perkara tersebut adalah perkara nomor 44-PKE-DKPP/III/2023 yang diadukan Muzakkir dan perkara nomor 49-PKE-DKPP/III/2023. Perkara terakhir diadukan oleh tiga orang, yaitu Abd. Hadi Abidin, Ananda Ardila Putri,

DKPP Periksa KPU Rejang Lebong Karena Loloskan PPS Tak Sesuai Domisili

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan sidang pemeriksaan virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 37-PKE-DKPP/II/2023, Rabu (29/3/2023). Perkara ini diadukan oleh Elpis Munandar. Sedangkan pihak Teradu adalah Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Restu Wibowo, Visco Putra Alexander, Ujang Maman, Lusiana, dan Atina. Elpis

Ketua DKPP: Putusan Bawaslu Erga Omnes

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan bahwa putusan Bawaslu terkait gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Menurut Heddy, putusan Bawaslu tersebut tidak lagi menjadi milik pelapor atau terlapor saja, tetapi juga sudah dimiliki publik karena telah terbuka di ranah publik. “Yang menjadi perhatian kita semua putusan bawaslu itu bersifat

Jelang Pemilu 2024, Media Massa Memiliki Nilai Strategis

Bandar Lampung, DKPP – Media massa diharapkan menjadi mengoptimalkan perannya sebagai penyuplai informasi dan pengontrol sosial dalam tahapan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 yang akan datang. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) M. Tio Aliansyah dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (NGETREN Media) di Kota Bandar Lampung, Minggu (26/3/2023).

Perdebatan Sistem Proporsional Pemilu Harus Lebih Komprehensif dan Mendalam

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi berpendapat perdebatan mengenai sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka seharusnya dibuka seluas-luasnya di ruang publik. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) yang diadakan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Dalam Raker ini terdapat pertanyaan