Banjarmasin, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati menjadi Narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Modul Etika Organisasi, Budaya, dan Perilaku Kerja Penyelenggara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Kalimantan Selatan Tahun 2020. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Hotel G’Sign, Kota Banjarmasin, pada
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm menghadiri kegiatan Grand Final Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia yang diadakan Bawaslu RI di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, pada Senin (16/12/2019). Kegiatan ini diikuti oleh 35 perguruan tinggi se-Indonesia. Pelaksanaan kompetisi debat ini sendiri sudah dilaksanakan sejak Jumat, 13 Desember 2019
Jakarta, DKPP – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan anggaran DKPP untuk tahun 2020. Hal ini dikatakannya ketika memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Penyampaian Laporan Kinerja DKPP Tahun 2019, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2019). “Dalam konteks ini, saya memahami ada migrasi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyerahkan berkas yang berisikan seluruh putusan perkara kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) tahun 2018 kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Sabtu (14/12/2019). Penyerahan ini dilakukan di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2019 yang
Jakarta, DKPP – Anggota DPD RI, Prof. Jimly Asshiddique menyebut DKPP sebagai lembaga pelopor dalam hal peradilan kode etik. Menurutnya, kepeloporan ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Menurutnya, kemunculan DKPP pada awalnya selalu ditanggapi dengan pertanyaan terkait referensi lembaga sejenis dari luar negeri. Hal ini dilontarkannya ketika memberi Ceramah Umum dalam Rapat
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 323-PKE-DKPP/XI/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (12/12/2019). Perkara ini diadukan oleh Agus Aryanto yang memberikan kuasa kepada Muhammad Mizriyanto. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Jayapura yakni Oktavianus Injama, Grace Dina Ursia,
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggar Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 307-PKE-DKPP/IX/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (12/12/2019). Perkara ini diadukan oleh Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak dan politisi lokal dari Partai Gerindra, Agustinus Gundigi, yang memberikan kuasa kepada Stefanus
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 308-PKE-DKPP/IX/2019 di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (12/12/2019), pukul 11.30 WIT. Perkara ini diadukan oleh Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Hasan Tomu. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Yesaya Dude. Dalam pokok aduannya, Hasan
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (10/12/2019), pukul 16.30 WIT. Forum ini diadakan untuk mempersiapkan tiga perkara yang akan disidangkan di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (12/12/2019), yaitu 308-PKE-DKPP/IX/2019, 309-PKE-DKPP/X/2019 dan 319-PKE-DKPP/XI/2019. DKPP diwakili oleh
Jayapura, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad memimpin Rapat Persiapan dan Koordinasi Sidang (Rakornis) dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (10/12/2019). Rakornis ini diadakan untuk mempersiapkan sidang enam perkara yang akan digelar oleh DKPP di Kota Jayapura. Perkara tersebut adalah 236-PKE-DKPP/VIII/2019, 311-PKE-DKPP/IX/2019,