Bacakan Putusan, Satu Orang Diberhentikan Tetap dan Satu Orang Lain Diberhentikan Dari Jabatan Ketua

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan putusan sebanyak delapan perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung Treasury Learning Centre (TLC), Jl. KH. Wahid Hasyim No. 117, Jakarta, Rabu (6/5/2020) pukul 10.00 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU

Sekretariat DKPP Kembali Semprot Disinfektan di Lingkungan Kantor

Jakarta, DKPP – Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali melakukan penyemprotan di lingkungan kantor DKPP, Jalan KH. Wahid Hasyim No. 117, Jakarta, pada Rabu (22/4/2020). Penyemprotan yang dimulai pada pukul 14.00 WIB ini kembali dilakukan untuk memastikan lingkungan kantor DKPP bersih dan aman di tengah pandemik virus corona (COVID-19) yang menjangkit semua provinsi di

Nilai dan Prinsip Kerja, Arahan Pertama Prof. Muhammad Kepada Jajaran Sekretariat DKPP

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad memberikan arahan kepada jajaran Sekretariat DKPP pada Jumat (17/4/2020). Ini merupakan arahan pertama dari Muhammad sebagai Ketua DKPP. Kepada jajaran Sekretariat DKPP, ia berpesan agar jajaran Sekretariat DKPP melanjutkan tugas mulia sebagai penyelenggara pemilu dengan niat tulus dan ikhtiar serius untuk memberikan yang terbaik

DKPP Minta Masukan Keamanan Untuk Rapat Virtual Kepada Menkominfo

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta masukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) cq. Dirjen Aplikasi Informatika, terkait keamanan untuk rapat virtual selama masa bencana pandemi virus corona (COVID-19). Permintaan ini tertuang dalam surat bernomor 0749-SET-06/IV/2020 yang ditanda tangani oleh Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno di Jakarta, Kamis (16/4/2020) kemarin. Dalam surat

DKPP Tunda Sidang Pemeriksaan Selama Darurat Corona

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menunda semua sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) selama masa darurat penanganan pandemik virus corona (COVID-19). Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 07/SK/K.DKPP/SET-04/IV/2020 yang ditandatangani oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad pada 16 April 2020. SK ini menetapkan dua hal, pertama

Prof. Muhammad Terpilih Menjadi Ketua DKPP Definitif

Jakarta, DKPP – Prof. Muhammad terpilih sebagai Ketua DKPP definitif menggantikan Dr. Harjono untuk sisa masa tugas 2017-2022. Pemilihan dilakukan melalui rapat pleno DKPP di Lantai 5, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2020) pukul 13.00 WIB. Rapat pleno dihadiri oleh seluruh Anggota DKPP, antara lain Prof. Muhammad, Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Ida

Di Depan Komisi II DPR, Prof. Muhammad: DKPP Buka Pengaduan Online

Jakarta, DKPP – Plt. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Muhammad mengungkapkan bahwa adanya wabah corona tidak menghentikan DKPP untuk menerima aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II DPR, Selasa (14/4/2020). “Pengaduan secara online tetap dibuka, jadi kita tidak dapat membendung

DKPP Paparkan Pendapat Terkait Penundaan Pilkada

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memaparkan pendapat terkait rencana penundaan Pilkada serentak tahun 2020 (Pilkada 2020) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II DPR, Selasa (14/4/2020). RDP ini diikuti oleh Plt. Ketua DKPP, Prof. Muhammad dan semua Anggota DKPP, yaitu Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Ida Budhiati dan

DKPP Bisa Ingatkan Semua Pihak Terkait Pengembalian NPHD

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat mengingatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu agar pengembalian dana hibah untuk Pilkada serentak Tahun 2020 yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak menimbulkan potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Penilaian ini dilontarkan oleh Anggota DKPP, Didik Supriyanto dalam wawancara melalui video conference dengan Humas