*** Tips Rahasia Awet Muda Jakarta, KPU – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie (DKPP) mengatakan bahwa banyak ilmu yang bisa digali dalam kehidupan sehari-hari sebagai penyelenggara Pemilu. Seperti pada dua buku yang akan dia luncurkan dalam waktu dekat ini. Judul buku pertama, Etik Konstitusi dan buku kedua, Peradilan Etika. “Keduanya saya ambil dari kehidupan sehari-hari di DKPP,
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie bersama Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menghadiri acara Deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Berintegritas dan Damai di Birawa Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa malam (03/06). Pada kesempatan tersebut hadir kandidat Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Parabowo-Hatta dan nomor urut 2
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa (03/06) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kab Maybrant yakni Amos Atkana, Filter Kambu, Arius Snanfi, Arius Kaitana dan sekretaris KPU Kab. Maybrat, Terianus Isir. DKPP juga memeriksa Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Maybrat yaitu Aris Naa, Marselius Aitrem, Yestinus Kambu dan sekretaris Panwaslu Kab Maybrat Arius
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Selasa (3/6) menggelar sidang ketiga atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakuakn oleh Ketua dan Anggota KPU Prov Sulawesi Utara. Dalam sidang kali ini, Pengadu yang merupakan Pengadunya yakni aliansi gabungan Parpol yakni PPP, Golkar, PKPI, PKB dan salah satu calon DPD RI
*** Majelis Minta Bukti Tambahan Jakarta, DKPP – Demo sekaligus laporan terkait dugaan keterlibatan ketua KPU Yahukimo Noce Wenda sudah dilakukan, namun oleh ketua KPU Provinsi Papua tidak ditindaklanjuti. Selain itu, ada juga ada SK pelantikan terkait anggota KPU Yahukimo oleh ketua KPU Provinsi Papua yang diajukan sebagai bukti. Demikian disampaikan oleh Selvinus Yual, Pengadu, saat menyampaikan pengaduan dalam
Sawahlunto, DKPP – Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sekarang ini mengalami perkembangan sangat dinamis. Banyak kelebihan dan kekurangan yang tentu menjadi catatan. Saya berharap berbagai kelemahan dari penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 yang dirasakan jauh dari prinsip-prinsip berdemokrasi yang baik itu menjadi bahan buat evaluasi dalam rangka membangunblue print atau cetak biru untuk penyelenggaraan pemilu di 2019 dan seterusnya.
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jum’at (30/5) memeriksa perkara Nomor 96/ DKPP-PKE-III/2014, aduan dari Caleg DPR RI PAN, Dirga Adhi Putra Sikarru yang didampingi oleh Thamrin selaku kuasa hukumnya. Pengadu melaporkan Usman Suhuria, Nurdin Pasokkori, Rehang, Adi Marwan, dan Mursalim selaku ketua dan anggota KPU Prov Sulbar dikarenakan tidak menindaklanjuti keberatan saksi dari
Jakarta, DKPP- Sebanyak sepuluh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat di sidangkan hari ini, Jumat (30/5). Kesepuluh penyelenggara tersebut diadukan oleh Sopia Maipauw salah satu caleg DPD Dapil Papua Barat. Adapun pokok aduannya yakni Pengadu menyangkakan Teradu telah melakukan penggembosan suara terhadap dirinya yang sebelumnya saat rekapitulasi ditingkat PPD jumlah suara Pengadu sebanyak
Jakarta, DKPP – Puluhan aksi yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Peduli Pemilu Legislatif 2014 se-Penggunungan Tengah Papua berunjuk rasa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (30/5). Mereka menuntut agar Ketua KPU Tolikara diberhentikan. Pasalnya, dia dinilai sudah bertindak tidak netral. Sekitar lima orang perwakilan aksi diterima oleh Kepala Biro Administrasi Dewan DKPP Ahmad Khumaidi. Dia
Jakarta, DKPP – Selain mengadukan ketua dan anggota KPU Papua, Willibrodus MW Tanggoy dan Cornelis Fransiscus Wigo juga mempermasalahkan ketua KPU Boven Digoel Natalis Tani. Pasalnya, dia terlibat dalam kepengurusan partai politik. Willibrodus mengatakan, Natalis Tani selaku Ketua KPU Kab. Boven Digoel terlibat partai Politik, dibuktikan dengan SK DPP PKDI (Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia) Nomor: 032.016/DPP/PKDI/TUS/06/2011. “Ini bertentangan dengan undang-undang