Sidang Ketiga Pidie Jaya, Mendengar Keterangan Ahli

Jakarta, DKPP– Pihak Pengadu untuk perkara Pidie Jaya, Aceh, dalam sidang ketiga, Rabu (25/9), menghadirkan seorang Ahli untuk dimintai pendapatnya. Ahli yang dihadirkan adalah Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kapasitasnya sebagai pakar hukum administrasi negara. Taufik Basari sebagai Pengadu sekaligus kuasa hukum dari Prinsipal Yusri Yusuf

DKPP Kembali Menyidangkan Perkara KPU Dairi

Jakarta, DKPP- Hari ini, Rabu (25/9) kembali menyidangkan perkara KPU Kab Dairi, Sumatera Utara. Sidang digelar pukul 16.00 WIB di Ruang Sidang DKPP lantai 5, Gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin No 14, Jakarta Pusat. Sidang ini merupakan sidang kali ketiga untuk perkara yang diadukan oleh Luhut Matondang dengan Kuasa Hukumnya Ilham Prasetya Gultom. Dan sidang

Sidang KPU Dairi, Pengadu Teradu Hadirkan Saksi

Jakarta, DKPP– Dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar sore ini, Rabu (25/9) baik Pengadu maupun Teradu menghadirkan saksi. Adapun saksi yang dihadirkan oleh Pengadu yakni, Hulman Sinaga yang merupakan aktivis pendidikan dari LBH Sekolah dan Nita Sanjayati, Bendahara Umum Partai Barisan Nasional (Barnas). Sementara dari pihak Teradu menghadirkan Steven Rumangkang, Sekjen Partai Barisan

Saksi Kotamobagu Anggap Djelantik Belum Mengundurkan Diri

Jakarta, DKPP- Sidang kedua perkara Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Selasa (24/9), dengan agenda mendengarkan keterangan para Saksi. Ada tiga saksi yang dihadirkan oleh Pengadu Rivaldi, sebagai kuasa hukum dari Bop Paputungan. Ketiga Saksi adalah Irianto Mokoginta (sekretaris DPRD Kota Kotamobagu), Marsel Senduk (Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara), serta Nondy Tendean (Kepala Biro Pemerintahan dan

Pengadu Terlambat, Sidang Ketiga KPU Luwu Dilanjut

Jakarta, DKPP – Meski Pengadu belum hadir, sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU Luwu dilanjutkan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No 14, Selasa (24/09) pukul 10.00. Selaku ketua majelis Nur Hidayat Sardini dan anggota majelis Nelson Simanjuntak serta Valina Singka Subekti. Pihak Teradu, ketua dan empat anggota KPU Luwu hadir lengkap; H

Teradu Bantah Mengusir Panwaslu Luwu

Jakarta, DKPP – Para Teradu, KPU Luwu membantah telah mengusir Panwaslu pada saat rapat pleno penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu 2013. Mereka mengaku telah menyampaikan secara baik-baik. “Kami tidak pernah merasa mengusir Panwaslu sebagaimana diberitakan di media-media lokal. Kami sampaikan, ini rapat pleno tertutup. Sebagaimana dalam peraturan KPU bahwa dalam rapat pleno tertutup

Sebelum Menetapkan, KPU Luwu Klarifikasi dan Konsultasi

*** Terkait Adanya Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang Bermasalah Jakarta, DKPP – Para Teradu menyampaikan argumennya dalam meloloskan pasangan H Basri Suli dan Thomas Toba sebagai calon bupati dan wakil bupati Luwu 2013. “Sebelum menetapkan bakal paslon yang memenuhi syarat, khususnya untuk paslon Basri Suli dan Thomas Toba, KPU Luwu telah melakukan klarifikasi ke

Sidang Kedua KPU Kab Jayawijaya, Teradu Hadirkan Saksi

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini menggelar sidang kedua dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Jayawijaya, Papua. Sidang digelar di Ruang sidang DKPP lantai 5, Gedung Bawaslu Jl MH Thamrin No 14, Jakarta Pusat. Adapun agenda dalam sidang kedua ini yakni pemeriksaan bukti dan saksi yang diajukan.

Pengadu : Kami Digugurkan Saat Verifikasi

Jakarta, DKPP– Paskalis Kossay Pengadu II yang memperkarakan Ketua dan Anggota KPU Kab Jayawijaya mengaku pihaknya digugurkan oleh para Teradu saat masa verifikasi. Pernyataan tersebut diungkapkan Paskalis dalam sidang kedua DKPP yang digelar hari ini, Selasa (24/9). “Dalam verifikais kami digugurkan, sedangkan dari pengadilan Jayapura mengabulkan aduan kami. Kami berkesimpulan bahwa KPU Jayawijaya tidak melakukan

Jangan Terpaku Hanya Pembinaan Kuratif

Lombok, DKPP –Sejak dibentuk hingga satu setengah tahun menjalankan tugasnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memroses pengaduan sebanyak 510 perkara. Dari angka sebesar itu direhabilitasi 315 orang, yang dikenakan sanksi teguran tertulis 101 orang, pemberhentian sementara 13 orang, dan pemberhentian tetap 98 orang. “Dengan banyaknya anggota penyelenggara Pemilu yang dikenakan sanksi, sudah semestinya   apabila