Lampung – Prof Jimly Asshiddiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 perubahan mengakui eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat. Namun dalam implementasinya kesadaran mengenai kesatuan masyarakat hukum adat ini belum memuaskan. “Dalam UUD 1954 Pasal 18 B ayat 2, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
Lampung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menjadi keynote speaker pada seminar “Penyusunan Strategi Kebijakan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-MK/2012 Tentang Pengakuan Hukum Adat dan Dinamika Masyarakat Adat” di Hotel Seraton, Jalan Walter Monginsidi No.175 Bandar Lampun Senin (11/11). Acara ini diselenggarakan oleh Komnas HAM kerjasama dengan Universitas Lampung. Mantan Ketua
Nusa Dusa-Bali, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan, para penyelenggara negara di negara-negara maju dan berkembang perlu mengembangkan pemahaman bersama bahwa demokrasi adalah pilihan. Hal tersebut disampaikannya setelah menjadi moderator dalam acara Bali Democracy Forum VI (BDF VI) di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (8/11). Diskusi BDF VI dengan tema Consolidating
Nusa Dua-Bali, DKPP- Di sela acara forum Bali Democracy Forum VI (BDF VI) di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (8/11), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyinggung tentang kerja sama antara KPU dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Menurut Jimly, kerja sama tersebut bisa dimaknai sebagai hal yang positif. Kemajuan teknologi, terangnya, harus dimanfaatkan
Bogor, DKPP– Disela kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas DKPP RI yang digelar di The Highland Park Resort, Bogor pada Kamis-Sabtu (7-9/11), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga menggelar rapat terkait penggunaan teknologi E-Rekapitulasi Pemilu 2014. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie didampingi Anggota Saut H Sirait dan Anna Erliyana, sedangkan dari pihak Bawaslu
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie akan menjadi keynote speech pada acara focus group discusion (FGD) dengan tema “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-MK/2012 Tentang Pengujian Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 dan Dinamika Masyarakat Hukum Adat dan Hak-hak Tenurialnya di Lampung”. Acara ini kerjasama Komnas HAM dan Universitas Bandar Lampung. Lokasinya di Hotel Seraton, Jl.Walter
Yogyakarta,DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie hadir sebagai narasumber dalam seminar nasional dengan tema "Revolusi Politik, Berantas Korupsi Sistemik". Seminar yang berlangsung di ruang Auditorium MM UGM pada hari Sabtu 9/11 tersebut diselenggarakan oleh Dema Justicia Fak Hukum UGM. Selain Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, Dema Justicia Fak Hukum UGM
Bogor, DKPP– Draf Peraturan DKPP tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah sudah masuk tahap finalisasi. Pertemuan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Anggota Pokja di Highland Hotel, Bogor, pada Jumat (8/11) menyepakati seluruh materi yang dimuat dalam peraturan tersebut. Dari DKPP hadir tiga Anggotanya, yakni Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, dan
Nusa Dua-Bali, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Jimly Asshiddiqie menjadi moderator dalam diskusi interaktif Bali Democracy Forum (BDF) VI Tahun 2013. Acara diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), pada Jumat (8/11/2013). Diskusi interaktif pada hari kedua ini menghadirkan narasumber Menteri Luar
Jakarta, DKPP– Sidang perdana dengan No registrasi 130/DKPP-PKE-II/2013 dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU serta Ketua Panwaslu Kab Sumba Barat Daya berlangsung secara buka tutup. Hal tersebut dikarenakan ketidakhadiran pihak Teradu. “Pihak Teradu tidak dapat hadir karena ada sidang di Pengadilan Negeri (PN) terkait penggelembungan suara dalam Pemilukada 2013,” ungkap Kabag Persidangan DKPP, Dr. Osbin