Diduga Masih Menjadi Pengurus Masjid, DKPP Periksa Ketua KPU Kab. Lima Puluh Kota

Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 70-PKE-DKPP/VII/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Jumat (7/8/2020) pukul 08.30 WIB. Sidang pemeriksaan dipimpin Ketua Majelis, Dr. Alfitra Salamm dengan anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Barat. Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh

Kebijakan Covid-19 di Daerah, Rawan Dimanipulasi Petahana

Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperketat pengawasan jelang Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang di tengah pandemi Covid-19. Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengatakan Pilkada Serentak 2020 rawan dengan manipulasi dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan petahana. Terlebih petahana menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 di tingkat

Prof Teguh Prasetyo: Jangan “Goda” Pemilih Dengan Alasan Pandemi

Tarakan, DKPP – Para kontestan Pilkada serentak 2020 diingatkan untuk tidak menjadikan masa pandemi sebagai alasan untuk “menggoda” pemilih dengan praktik uang. Peringatan ini disampaikan Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo saat Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadakan di Kantor KPU Kota Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (6/8/2020) malam. “Kondisi pandemi

DKPP Periksa 11 Penyelenggara Pemilu Provinsi Papua

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 68-PKE-DKPP/VI/2020 pada Selasa (4/8/2020) pukul 09.00 WIB. Dalam sidang ini, DKPP memeriksa 11 penyelenggara pemilu Provinsi Papua. Empat penyelenggara pemilu di antaranya adalah Plt. Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu Evrida Worembai

Kepada Pengawas Pemilu se-Yogyakarta, Alfitra: Harus Proaktif dan Maksimal

Yogyakarta, DKPP – Jajaran pengawas pemilu diharapkan tidak bergantung pada regulasi atau hal-hal yang prosedural seperti surat menyurat saja, melainkan juga harus lebih proaktif dan maksimal dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pilkada serentak 2020. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, kepada puluhan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Yogyakarta dalam

Tidak Bijak Bermedsos, DKPP Beri Sanksi Peringatan Anggota KPU Gunungsitoli

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi Peringatan kepada Anggota KPU Kota Gunungsitoli, Happy Suryani Harefa, dalam perkara 61-PKE-DKPP/VI/2020. Sanksi dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara yang dipimpin Ketua Majelis, Prof. Muhammad di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (29/7/2020) pukul 09.30 WIB. “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Happy

Audiensi Dengan Mendagri, DKPP Dukung Pelaksanaan Pilkada 2020

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mendukung pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang dijadwalkan pada 9 Desember 2020. Dukungan ini dinyatakan saat audiensi yang dilakukan Ketua dan Anggota DKPP dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (29/7/2020). “DKPP menyatakan dukungan terhadap

Tidak Berintegritas Kelola Dana Hibah, DKPP Berhentikan Empat Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya

Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada empat Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya dalam perkara 55-PKE-DKPP/V/2020. Empat Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya yang diberhentikan antara lain Hasan Tomu (Ketua), Marthen Murafer, Meitty Ebta Rumandewai, dan Yulius Elon Awaki. Mereka diadukan mantan

Prof. Muhammad: Regulasi Yang Jelas Dan Tegas Untuk Mengatasi Kejahatan Pemilu

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad berpendapat, KPU dan Bawaslu harus membuat aturan main yang jelas dan tegas guna mengantisipasi maraknya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020. Hal ini diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam webinar bertema Menjawab Tuntutan Demokrasi – Agenda Elektoral & Manajemen Perubahan Pilkada Dalam