Aktivitas

Pilih Mana? Perwakilan Politik Berbasis Orang Atau Gagasan

Manokwari, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)     Dr. Nur Hidayat Sardinidalam pembukaan Acara Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang digelar Kamis, (9/3) di Hotel Fujita Jl. Drs. Esau Sesa, Manokwari menjelaskan konsep perwakilan dalam politik. “Secara konsepsional perwakilan dalam politik itu ada dua. Yang pertama perwakilan berbasis kepada orang dan kedua perwakilan

NHS: Tidak Ada Demokrasi Tanpa Pemilu

Manokwari, DKPP – Demokrasi tidak mungkin dapat berjalan tanpa adanya pemilu. Demikian disampaikan oleh anggota DKPP, Dr. Nur Hidayat Sardini dalam pembukaan Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Manokwari, Papua Barat. “There is no democracy, there is no election. Jika tidak ada pemilu maka tidak ada demokrasi dan jika tidak ada demokrasi maka tidak

Ketua DKPP: Hukum itu Harus Mengitegrasikan

Semarang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa sebuah perangkat hukum itu harus mengitegrasikan. Rujukan hukum yang paling tinggi adalah konstitusi. “Konsitusi ini harus mempersatukan seluruh masyarakat yang beraneka ragam,” katanya saat sesi tanya jawab dengan mahasiswa saat memberikan kuliah umum (stadium generale) di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas

Ketua DKPP Usulkan Demokrasi Berkebudayaan

Semarang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mengusulkan tidak hanya demokrasi yang berintegritas melainkan demokrasi berkebudayaan. Demokrasi integritas itu hanya bersifat personal sedangkan demokrasi berkebudayaan bersifat kolektif. Usul tersebut disampaikan usai memberikan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, di Gedung Prof Sudarto SH, Semarang, Jumat (4/9).

Perguruan Tinggi Sebagai Jembatan Ide dan Perilaku

Semarang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa ada jarak antara dunia perilaku dengan dunia ide-ide yang diadopsi dari luar. Misalnya, pembentukan komisi-komisi dalam struktur pemerintahan. Sedangkan kebiasaan perilaku yang dipraktikan masih tradisional secara turun temurun. “Jika tidak ada dialog antara dunia ide dengan tradisi  kebudayaan, maka kita akan

DKPP Sudah Siap Tangani Pelanggaran Kode Etik

Makasar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie memastikan bahwa lembaganya siap menangani pengaduan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Bahkan sudah teruji saat menangani sejumlah pelanggaran kode etik dalam Pemilu Legislatif 2014 .  “Banyaknya laporan pengaduan ke DKPP dalam Pilkada ini tidak perlu dikhawatirkan,” katanya saat konferensi pers dengan media

Tren Pengaduan Daerah Sulsel Menurun

Makasar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berharap Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) minim pengaduan. Misalnya seperti daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang paling minim pengaduan ke DKPP dalam Pemilu Legislatif 2014.  “DIY dan Jateng itu adalah dua provinsi yang paling berintegirtas. Cirinya tidak ada laporan pengaduan,”

DKPP Akan Menggelar Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Provinsi NTT

Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan kembali menggelar sosialisasi tentang kode etik penyelenggara pemilu pada tanggal 7 September 2015 bertempat di aula KPU Prov Kupang, Jl. Polisi Militer Nomor 1 Kupang, provinsi NTT. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah diselenggarakan di Bangka Belitung, Lampung, Kaltim, Bengkulu, Banten, Gorontalo, Makassar, Pelembang, dan Papua Barat dengan pertimbangan hasil

Ketua DKPP: Kehadiran DKPP Tidak Perlu Dianggap Ancaman

Palembang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa kehadiran DKPP jangan dianggap sebagai ancaman bagi penyelenggara Pemilu. Akan tetapi, DKPP juga harus dilihat fungsinya sebagai pelindung bagi orang-orang yang baik dan sudah dibuktikan. Menurutnya, DKPP dibentuk bukan untuk memecat orang, tetapi untuk menjaga kehormatan penyelenggara Pemilu atau kehormatan institusi. “Jadi, tidak perlu dianggap

Sistem Sanksi Etika Dan Putusan DKPP

Manokwari, DKPP – Masih dalam acaraSosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di di Hotel Fujita Jl. Drs. Esau Sesa, Manokwari, Kamis (3/9) sore pada sesi diskusi dan tanya jawab, Anggota sekaligus juru bicara DKPP menjelaskan. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara