Jakarta, DKPP – Teradu mengakui tidak memverifikasi legalitas terhadap kepengurusan partai politik yang telah melakukan dukungan ganda terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati 2013 ke Kementerian Hukum dan HAM. Teradu berkeyakinan, data yang dimiliki KPU RI akan sama dengan Depkum HAM. Hal tersebut disampaikan salah seorang Teradu,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu ketua dan anggota KPU Pidie Jaya besok (11/09) pukul 10.00. Lokasi sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Lt.5 Jalan Thamrin No.14. Berdasarkan laporan yang diterima sekretariat dengan Nomor Registrasi 104/DKPP-PKE-II/2013, Sayuti selaku Pengadu mendalilkan bahwa Teradu mengumumkan sebagaimana
Teradu : Kami Telah Melakukan Standar Etik Jakarta, DKPP – Pihak Teradu, sebelas penyelenggara Pemilu di Sulteng yang diperkarakan oleh DPP Nasdem mengaku telah melakukan standar etik sesuai prosedur dalam menentukan keputusan. “Dalam setiap putusan kami, kami selalu berpedoman pada standar etik yang ada. Kami ini pelaksana teknis, kami dituntut berkepastian hukum dan proporsional,” ungkap
Jakarta, DKPP– Hari ini Selasa (10/9), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik atas perkra yang dilaporkan DPP Nasdem terhadap sebelas penyelenggara Pemilu di Sulteng. Sidang ini merupakan sidang kedua dengan agenda pemeriksaan bukti dan saksi. Dalam kesempatan ini masing – masing pihak menghadirkan saksi. Sebelumnya, pada sidang yang digelar
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU Provinsi Sumatra Utara, Kamis (10/09) pukul 13.00. Lokasinya, di Ruang Sidang DKPP Lt.5 Jalan Thamrin No.14. Selaku majelis Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati dan Nelson Simanjuntak. Pihak Teradu I yaitu ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dan Teradu II
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menetapkan dari 44 pengaduan yang masuk, sebanyak 8 perkara yang akan disidangkan. Ini didasarkan hasil verifikasi berkas yang masuk (20/08-5/9) dalam rapat yang digelar pada Kamis (05/09) di Ruang Rapat DKPP Lt. 5, dipimpin anggota DKPP Nur Hidayat Sardini. Rapat dihadiri selain anggota DKPP juga jajaran sekretariat;
Jakarta, DKPP– Dalam pekan ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar tiga sidang melalui video conference (vidcon). Ketiga perkara yang akan disidangkan adalah perkara Maluku Utara, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Talaud. Sidang Maluku Utara akan digelar di Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara di Kota Ternate dan Mabes Polri Jakarta pada Rabu (11/9) pukul 13.00
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Jumat (6/9), kembali menggelar sidang atas perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Murung Raya. Sidang ini merupakan sidang kelima, setelah sebelumnya sempat beberapa kali mengalami penundaan. Dalam sidang kali ini, Pengadu menghadirkan Saksi mahkota, Saut Efendi Ketua Umum Partai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Mereka dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Hal tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (06/09) pukul 14.00. “Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada Riduwansah, anggota Panwaslu Kota Palembang. Hal tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (06/09) pukul 14.00. “Berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta dalam persidangan, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen