Jakarta, DKPP- Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno, menyatakan bahwa angka Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di DKI Jakarta cukup tinggi, bila dibandingkan dengan daerah lain. Tingginya angka DPKTb di DKI Jakarta dikarenakan tingginya angka mobilitas di DKI Jakarta, kata Sumarno. Dalam keterangannya Sumarno juga menerangkan bahwa terjadi peningkatan angka DPKTb saat Pilpres. Saat Pemilu
Jakarta, DKPP – Sidang keempat dugaan pelanggaran kode etik KPU RI dan Bawaslu RI hari ini (14/8) di Ruang KH Rosjidi, Kemenag, Jl. MH Thamrin No.6, masih berlangsung hingga malam ini. Sidang masih mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pengadu Tim Prabowo. Namun karena hari sudah sore waktu menunjukkan pukul 17.15 WIB majelis memutuskan untuk menskors
Jakarta, DKPP- Sebanyak empat orang Saksi untuk perkara KPU DKI Jakarta telah didengar kesaksiannya dalam sidang DKPP hari ini, Kamis (14/8). Keempat Saksi tersebut yakni Syarif, Abdul Karim, Charles Lubis dan Hadi Mulyanto. Dalam kesaksiannya, keempat Saksi ini menyebutkan terkait Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang dinilai para Saksi tidak wajar. Selain itu, para Saksi
Jakarta, DKPP – Sebanyak tiga saksi yang diajukan Tim Prabowo-Hatta untuk masalah Pilpres di Surabaya, Jawa Timur, dalam sidang DKPP, Kamis (14/8/2014). Mereka adalah Soleh, Afif Alfatih, dan Taufik. Perwakilan Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Didi Supriyanto, yang memandu para saksi meminta agar mereka menerangkan soal penggunaan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTB) di Kota Surabaya. Menurut saksi
Jakarta, DKPP- Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (14/8/2014) siang masuk agenda mendengarkan keterangan saksi. Disepakati hanya 19 saksi yang akan diminta kesaksiannya. 10 saksi dari Tim Prabowo-Hatta, 2 saksi dari Tim Jokowi-JK, dan 7 saksi dari kelompok independen. Sumpah ini sakral. Menyangkut akidah. Ancamannya masuk neraka, lebih berat dari pidana. Jadi jangan anggap
Jakarta, DKPP- Dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu kemarin, Rabu (13/8), para Teradu yakni lima komisioner KPU Kab Halmahera Timur mengakui bahwa PSU di Desa Soasangaji baru dimulai pukul 10.30 WIT. Memang benar kami baru melakukan PSU pukul 10.30 WIT, tapi itu terjadi karena ada masalah teknis terkait penyewaan gedung, kata Teradu dalam persidangan. Menanggapi
Jakarta, DKPP – Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (14/8/2014) pagi, memberi kesempatan kepada para Pengadu untuk menanggapi jawaban Teradu. Kesempatan pertama diberikan kepada Pengadu Bawaslu Provinsi Papua atas jawaban Teradu KPU Kabupaten Dogiyai. Ketua Bawaslu Papua Robert Y Horick dalam tanggapannya merasa keberatan dengan semua jawaban yang diberikan KPU Dogiyai dalam sidang kemarin
Jakarta, DKPP – Sidang keempat terkait dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu RI diskors. Ketua majelis Jimly Asshiddiqie mengetuk palu sidang satu kali pukul 12.10 WIB. Sidang akan dilanjutkan kembali pada pukul 14.00, kata Jimly. Usai istirahat akan dilanjutkan dengan mendengarkan para saksi yang dihadirkan dari masing-masing Pengadu. Pengadu dari Tim Prabowo sebanyak 10
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu RI memasuki babak keempat. Hari ini (14/8) sidang agendanya adalah mendengarkan tanggapan Pengadu atas jawaban Teradu, mendengarkan keterangan saksi dan pihak terkait. Sidang dimulai pukul 10.00 WIB. Lokasi sidang di Ruang KH Rosjidi, Kemenag, Jl. MH Thamrin No.6.
Jakarta, DKPP- Ketua Bawaslu RI Muhammad, dalam keterangannya di persidangan DKPP, Rabu (13/8) mengungkapkan bahwa Bawaslu RI beserta jajarannya tidak memiliki kekuatan untuk memaksa KPU. Bagi KPU, menjadi kewajibannya untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, namun kami tidak ada kekuatan untuk memaksa KPU, kata Muhammad dalam persidangan. Lebih lanjut, Muhammad juga menyatakan terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh