Prof. Muhammad: Netralitas Penyelenggara Pemilu Dimulai Dari Pikiran

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengingatkan netralitas adalah mahkota dari penyelenggara pemilu. Tidak sedikit penyelenggara pemilu ‘tergelincir’ akibat tidak netral atau berpihak. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Story Telling ‘Menjaga Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bersama DKPP RI Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024’ yang diselenggarakan Bawaslu Kota Palangkaraya secara daring. Menurut

Didik Supriyanto: Prinsip Utama Penyelenggara Pemilu Adalah Kemandirian

Surabaya, DKPP – Hakikat pemilu, menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Didik Supriyanto adalah konversi suara (pemilih) menjadi kursi (calon terpilih). Oleh karena itu penyelenggara harus menjamin dan melindungi hak memilih dan hak dipilih. Hal ini disampaikan Didik saat menjadi narasumber  kegiatan Rapat Pimpinan dalam rangka Persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, “Menyongsong Kick

Ketua dan Anggota Bawaslu Boven Digoel Diperiksa DKPP Terkait Syarat Pencalonan Pilkada 2020

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 13-PKE-DKPP/II/2022, Rabu (23/2/2022). Perkara ini diadukan oleh dua Anggota KPU RI, yaitu Arief Budiman (Pengadu I) dan Hasyim Asy’ari (Pengadu II). Keduanya mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Fransiskus Asek (Teradu I) serta empat

Memiliki Banyak NIK, DKPP Jatuhi Sanksi Peringatan Keras Kepada Anggota KPU Kab. Sumba Barat Daya

Jakarta, DKPP – Dua penyelenggara pemilu Kab. Sumba Barat Daya dijatuhi sanksi Peringatan Keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka adalah Abubakar Pua (Anggota KPU Kab. Sumba Barat Daya) dan Sekti Handayani (Anggota Bawaslu Kab. Sumba Barat Daya). Keduanya berstatus sebagai Teradu I dan IV dalam perkara dugaan pelanggaraan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)

Menjalin Relasi Tidak Wajar, DKPP Berhentikan Anggota KPU Kab. Kepulauan Tanimbar

Jakarta, DKPP – Terbukti menjalin relasi atau hubungan tidak wajar dengan istri Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Herman Joseph Kelbulan. Herman Joseph Kelbulan menjadi Teradu dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) nomor 09-PKE-DKPP/I/2022. Perkara ini diadukan oleh Fransisco Samuel Taborat sebagai

Prof. Teguh: Sidang Virtual Paradigma Baru Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo menghadiri Sidang Istimewa Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia pada Selasa (22/2/2022). Sidang Istimewa dilaksanakan secara virtual dengan agenda utama Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan ini mengapresiasi pencapaian positif dan prestasi MA sepanjang tahun 2021. Banyak

DKPP Periksa Ketua Bawaslu Dompu Atas Dugaan Keterlibatan Timses dan Rangkap Jabatan

Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Irwan, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara nomor 10-PKE-DKPP/II/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram, Senin (21/2/2022). Irwan diperiksa karena diduga menjadi tim pemenangan salah satu Calon Bupati Dompu dalam Pilkada 2015. Selain

Menjadi Terdakwa Judi Joker Remi, DKPP Berhentikan Tetap Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Sanusi selaku Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam perkara nomor 05-PKE-DKPP/I/2022. Teradu (Sanusi) terbukti melanggar prinsip tertib, profesional, dan membuat kegaduhan sosial. Tindakan yang dilakukan oleh Teradu mencederai kepercayaan publik dan merendahkan marwah dan kehormatan penyelenggara pemilu. “Berdasarkan fakta persidangan dan

DKPP Berhentikan Anggota KPU Kab. Mahakam Ulu Karena Tiga Kali Absen Pleno

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu, Andreas Arinda Anantha Kusuma. Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Andreas merupakan Teradu dalam perkara nomor 07-PKE-DKPP/I/2022 yang disidangkan DKPP pada 31 Januari 2022. “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap

Melanggar Prinsip Imparsialitas, DKPP Berhentikan Tetap Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci

Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar kode etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci, Mohd. Taufik Harun dalam perkara nomor 02-PKE-DKPP/I/2022. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tiga perkara yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama DKPP pada Rabu (16/2/2022) pagi. “Menjatuhkan saksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu